Tindak pidana penyelundupan di Indonesia : kebijakan formulasi sanksi pidana

Bentuk tindak pidana penyelundupan di lndonesia dapat dibagi menjadi 2 (dua) golongan, yaitu: (1) tindak pidana penyelundupan dalam rangka kegiatan impor; dan (2) tindak pidana penyelundupan dalam rangka kegiatan ekspor, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 13D undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Yang d…

Jurnal DINAMIKA HUKUM - Volume 11 No.3, September 2011

Jurnal Dinamika Hukum adalah wadah informasi dan komunikasi di bidang hukum yang berisi artikel ilmiah hasil penelitian, gagasan konseptual, resensi buku dan kajian lain yang berkaitan dengan ilmu hukum. Volume 11 no.3, September 2011 berisi tulisan berjudul : * Hukum Toleransi Kelompok Salafi Terhadap Kelompok Islam Lainnya Di Kabupaten Banyumas - Abdul Rohman dan Elis Puspitasari, pp.377-3…

Tehnik penyidikan & pemberkasan tindak pidana korupsi

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-1351-98-7

Deskripsi Fisik

260 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 364.1323 YUD t c.1

(ADMINISTRASI PUBLIK) Akuntabilitas Birokrasi Publik : Sketsa Pada Masa Transisi

korupsi adalah penyebab utama mengapa tingkat kesejahteraan masyarakat di INdonesia tidak bisa ditingkatkan melalui kebijakan pmerintah. fenomena korupsi juga menjelaskan mengapa krisis multi-dimensional di Indonesia yang terjadi sejak tahun 1998 terjadi berkeonajnagan dan tak kunjung bisa ditanggulangi.

(HUKUM) Hukum kedokteran

Hukum adalah peraturan yang mengatur dan melarang tingkah laku atau perbuatan sesame manusia, alam dan hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa supaya tercipta rasa adil, aman,tertib, dn sejahtera. Negara reunlik Indonesia pada pasal pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Indonesia adalah Negara hukum”. Negara hukum Indonesia adalah Negara hukum kesejahteraan sesuai teori Negara hukum dari professor Kran…

Hukum Ketenagakerjaan

Hukum ketenagakerjaan adalah peraturan hukum yang mengatur hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha/majikan dengan segala konsekuensinya.dalam hal ini ruang lingkup ketenagakerjaan tidak sempit dan sederhana,tetapi kenyataan dalam praktik sangat kompleks dan multidimensi.oleh sebab itu,hukum ketenagakerjaan tidak hanya mengatur hubungan kerja,dan perlu adanya perlindungan pihak ketiga,…

(E-SKRIPSI) REVITALISASI TERMINAL INDUK RAJABASA SEBAGAI TERMINAL BUS TYPE �…

Terminal adalah salah satu komponen dari sistem transportasi yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat pemberhentian sementara kendaraan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan barang hingga sampai ke tujuan akhir suatu perjalanan, juga sebagai tempat pengendalian, pengawasan, pengaturan dan pengoperasian sistem arus angkutan penumpang dan barang, disamping juga berfungsi untuk melan…

(E-SKRIPSI) THE IMPLEMENTATION OF EXTENSIVE READING IN THE THIRD SEMESTER STU…

Wahyudi, Muhammad. (2018). The Implementation of Extensive Reading in the Third Semester Students of English Department Universitas Bandar Lampung in Academic Year 2017-2018. This research is based on the researcher’s experience as a student of college in learning English. Most of the students were got failed in motivation to read in that class, it happened because we used to given a reading…

Pajak, Dibenci dan Dipuji : Refleksi Rp 1.000 Triliun Target Pajak

Dibenci dan dipuji.itulah kalimat yang tepat untuk mengambarkan posisi pajak Indonesia dimata masyarakat.saat jalan rusak dan berlubang di sana sini,masyarakat segera berteriak menanyakan kemana uang pajak yang mereka bayar.namun saat diteliti apakah benar mereka telah membayar pajak? Dan jika benar sudah membayar,apakah jumlahnya sesuai dengan skala usahanya? Jawabnya bias dipastikan: TIDAK. …

(Tesis) Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Setor…

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DI KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG (Studi Putusan Nomor : 32/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Tjk) Oleh : YUDI YUSNANDI 14.12.27.181 Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), sehingga dalam memberantasnya juga diperlukan lembaga yang luar biasa (extra ordinary …