Setiap orang yang tinggal di Indonesia dan memiliki penghasilan berkewajiban membayar pajak. Hanya saja, sebagian orang tidak perlu berurusan dengan pembayaran pajak, karena penghasilan mereka masih di bawah penghasilan tidak kena pajak, atau karena penghasilan mereka telah dipotong pajak oleh pihak lain, atau karena mereka sebenarnya memiliki penghasilan kena pajak, tetapi mereka tidak tahu ba…
Setiap orang yang tinggal di Indonesia dan memiliki penghasilan berkewajiban membayar pajak. Hanya saja, sebagian orang tidak perlu berurusan dengan pembayaran pajak, karena penghasilan mereka masih di bawah penghasilan tidak kena pajak, atau karena penghasilan mereka telah dipotong pajak oleh pihak lain, atau karena mereka sebenarnya memiliki penghasilan kena pajak, tetapi mereka tidak tahu ba…
Secara spesifik, seri perpajakan Indonesia 3 membahas surat edaran Dirjen Pajak berkenaan dengan PPN atas produk rekaman suara, tempat dan cara pembyaran PBB dan BPHTB, serta nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak(NPOPTKP) dan nilai jual obyek pajak (NJOP).
Buku ini membahas: kejahatan jabatan, kejahatan menurut KUHP yang membuat pelakunya dapat dipidana dalam tindak pidana korupsi, ketentuan pidana dalam KUHP yang diatur lebih khusus dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Seri delik-delik khusus karya Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. ini membahas secara komprehensif kejahatan dalam Buku II KUHP, khususnya kejahatan ja…
Tindak kriminalitas seakan tidak pernah berhenti terjadi. Hl tersebut upaya penegakan hukum melalui institusi hukum seperti kepolisian dan kejaksaan perlu terus diperbaiki. Tidak hanya itu, kesadaran masyarakat sendiri akan hukum juga memegang peranan yang tidak kalah penting dalam menciptakan ketertiban dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam rangka mewujudkan pembangunan hukum nasi…
Dalam sistem hukum di Indonesia, penerapan tindakan pemulihan aset TIPIKOR tidak lepas dari tiga hal objek pemidanaan yaitu: pemidanaan, pemulihan aset, dan pencegahan, yang semuanya telah ditentukan dalam KUHP, UU Tindak Pidana Korupsi (TPK) No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20D Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999, dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pida…
Tindak pidan akorupsi telah enimbulkan kerusakan dalam berabgai sendi kehidupan masyarakat,bangsa, dan negara sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa.selain itu, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus menerus serta berkesinambungan serta perlu didukung oleh berbagai sumber daya guna menumbuhkan kesadaran dan sikpa tindak masyarakat yang anti…
PP R I no 43 Thn 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Korupsi. Uu RI no 10 Thn 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang no 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas UU no 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-undang.
Peranan tekonolog menjai perhatian utama di negar-negara maju dalam mejawab permaslaahan pembangunan bangsa dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di berbagai Negara maju, kebijakan ekonomi dan kebijakan teknologi semakin terintegrasi dan diselaraskan untuk meningkatkan daya saing nasional. Dengan demikian, salah satu kebijakan diarahkan kepada meningkatkan pednayagunan teknologi dalam sector pr…
1. Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika 2. Undang-undang RI nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika 3. Peraturan pemerintah RI nomor 40 tahun 2013 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika 4. Peraturan pemerintah RI nomor 44 tahun 2010 tentang prekursor 5. Peraturan presiden RI nomor 23 tahun 2010 tentang badan narkotika nasional 6. Peraturan…