Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Pembentukan Produk Hukum D…

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. dilengkapi dengan : - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD dan Tata Tertib DPRD. - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri.

Pengantar Hukum Indonesia

Semakin siginifikannya supremasi sipil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menimbulkan konsekuensi logis ditegakkannya supremasi hukum. Ironisnya, masih banyak pihak yang tidak mampu menyikapinya dengan baik. salah satu penyebabnya adalaha karena hukum diinterpresatasikan secara sepihak tanpa mengikuti kaidah-kaidah maupun asas-asas hukum yang semestinya berlaku. Buku ini mencoba menjawab…

Amandemen Undang - Undang Peradilan Agama ( UU RI No.50 Th 2009 )

Edisi

Edisi 2

ISBN/ISSN

978-979-007-336-4

Deskripsi Fisik

158 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598 TIM a

Hukum Humaniter Internasional : sebuah pengantar

Hukum humaniter internasional (HHI) menjelma menjadi bidang kajian yang sangat populer sejak Perang Dingin berakhir. Hukum humaniter internasional (HHI) kini tak hanya menjadi hirauan para kombatan dan badan-badan kemanusiaan seperti ICRC, atau menjadi mata pelajaran wajib para siswa akademi militer. Namun HHI telah menjadi kebutuhan dalam kurikulum universitas di seluruh dunia, dan menjadi pen…

Pengantar Hukum Perdata Internasional

materi buku ini terdiri dari 11 bab, yaitu: 1. pengertian dan ruang lingkup 2. titik-titik pertalian sbgai penentu persoalan hukum perdata internasional 3. status personal dan azas-azas dalam penetapan kewarganegaraan dan domisili 4. kwalifikasi 5. penunjukan kembali (renvoi) 6. ktertiban umum dan hak-hak diperoleh 7. penyelundupan hukum 8. persoalan pendahuluan 9. pilihan hukum 10. s…

Hukum Acara Perdata Indonesia

buku ini diberi judul hukum acara perdata Indonesia karena merupakan subsistem hokum positif yang sekarang berlaku di Indonesia.walaupun sumber utamanya adalah undang-undang hokum acara perdata peninggalan zaman colonial belanda dahulu,berdasarkan aturan peralihan UUD 1945 dan undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah republic Indonesia,telah dinyatakan sebagai hokum acara perdata milik In…

Hukum pemerintahan daerah

Tak dapat dipungkiri, perubahan dinamika kewenangan pemerintah pusat ke daerah menimbulkan sejumlah konsekuensi logis. Konsekuensi-konsekuensi itu mulai dari berupa pembentukkan peraturandaerah hingga kepada implementasi kebijakan-kebijakan pembangunan di daerah. Oleh sebab itu, sangat penting untuk mengetahui saat ini tentang apa dan bagaimana serta dinamika yang terjadi terkait hukum yang men…

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata

Burgerlijk Wetboek. dengan tambahan - Undang-Undang Pokok Agraria. - Undang-Undang Perkawinan.

Hukum Perdata Indonesia : Integrasi Hukum Eropa Kontinental Ke Dalam Sistem H…

Buku Hukum Perdata ini membahas tentang proses terbentuknya Hukum Perdata dari negara Eropa Kontinental yang kemudian diterapkan dan diberlakukan berdasarkan asas konkordansi di Hindia Belanda. Pada awal kemerdekaan BW tetap berlaku di Indonesia.

Cross Default and Cross Collateral : sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermas…

Kredit merupakan hal yang tidak asing lagi sebagai salah satu bentuk pembiayaan bank dalam beragam fasilitas untuk kebutuhan modal kerja,investasi ataupun yang bersifat konsumtif.penggunaan fasilitas kredit bank hendaknya dapat memberikan manfaat penuh apabila sesuai dengan kebutuhan debitur. Pemberian kredit bank senantiasa terkait dengan upaya bank sebagai lambing intermediasi untuk memberik…