Bidang hukum perdata yang belum tersentuh perubahan oleh undang – undang adalah bidang hukum Waris. Hukum waris masih terdapat dalam bentuknya yang asli, selain yang telah dikembangkan oleh jurisprudensi. Oleh karena itu, dalam bidang hukum Waris masih di kenal penggolongan penduduk dan berlakunyatiga sistem pewarisan yaitu, menurut kitab undang – undang Hukum Perdata, Hukum Adat, dan Hukum…
Hukum konrak merupakan bagian dari hukum perikatan karena setiap orang yang membuat kontrak terikat untuk memenuhi kontrak tersebut. ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum kontrak, termasuk asas-asas yang ada di dalamnya, diciptakan untuk menghindari kemungkinan terjadinya permasalahan antara para pihak yang terikat dalam kontrak. Salah satu contohnya adalah adanya asas itikad baik, dengan…
lahirnya undang-undang no . 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah merupakan amanat dari undang-undang pokok agraria no . 5 tahun 1960.undang-undang no . 4 tahun 1996 merupakan pengganti dari hypotheek sebagaimana yang diatur dalam buku II kitab undang-undang hukum perdata indonesia sepanjang mengenai tanah,dan credietverband.ketentuan-ket…
Hukum pajak Merupakan lapangan hukum yang (terutama) di negara kita masih sangat impopulair. Bukan hanya untuk khalayak ramai, melainkan sayang sekali — pula bagi kebanyakan cerdik pandai, lapangan ini hingga kini masih merupakan terra incognita. Keadaan semacam ini menyebabkan selalu dianaktirikannya Fiskus beserta segenap aparaturnya; dan bukan hanya dianaktirikan saja, bahkan perkataan dib…
Masalah pajak adalah masalahnegara, juga menjadi masalah warga Negara. Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan Negara yang diambil dari sebagian kekayaan warganya; kelalaian dalam membayar dan menyetor pajak bisa menimbulkan tindakan hukum. Kehormatan seseorang atau badan hukum sebagian juga diukur dari loyalitasnya dalam membayar pajak, sehingga wajarlah apabila timbul ungkapan; “…
buku ini mengalami penyempurnaan yang berkenan dengan perbaikan sistematika, bahasa, kesalahan tulisan, perubahan perundang-undangan, serta penambahan bahan baru karna adanya perkembangan didalam dunia Usaha. Maka dengan begitu, Hukum Perusahaan Indonesia menjadi lebih up to date. Selama ini, Perseroan Terbatas telah diatur Undang-undang nomor 1 tahun 1995 yang menggantik-an peraturan yang ber…
Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisisiesi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan;serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pembangunan perekonomian nasional perlu didukung oleh suatu undang-undang yang meng…
Membahas pengupahan tentu tidak hanya menyangkut aspek teknis dan ekonomis saja, tetapi juga aspek hukum yang mendasari bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan aman dan benar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Materi buku ini update dengan beberapa peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan dan bidang terkait lainnya, di antaranya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 20…
Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agrarian (UUPA bertujuan melakukan perombakan dan pembaruan hukum agrarian lama dengan meletakkan dasar-dasar hukum bagi kesatuan dan kesederhanaan hukum agraria nasional,serta untuk kepastian hukum dan hak. Dengan lahirnya UUPA,hukum tanah warisan hindia belanda yang diatur dalam buku II BW tentang benda (khusus tanah),agrar…