Hukum Perdata di Indonesia sampai saat ini masih plural, artinya di Indonesia masih berlaku beraneka ragam hukum seperti Hukum Perdata Eropa (BW dan WVK), Hukum Perdata Adat dan Hukum Perdata Islam. BW yang diterjemahkan dengan KUH Perdata merupakan produk pemerintah Hindia Belanda yang berlaku di Indonesia berdasarkan atas asas konkordansi, artinya hukum yang berlaku di Indonesia sama dengan k…
Keberadaan partai politik dalam sebuah negara hukum dan demorkasi menjadi suatu keniscaan. Hal ini disebabkan partai politik mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam proses runtuh dan tegaknya demokrasi di Indonesia. Dinamika partai politik di Indonesia tidak terlepas dari berubahnya paradigma politik hukum yang diberlakukan oleh rezim yang pernah berkuasa. Namun di satu sisi proses rekr…
Pendidikan hukum lingkungan di Indonesia, seperti halnya bidang pendidikan yang lain, memerlukan beberapa perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 bukan semata untuk melindungi Indonesia dari kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup tetapi juga untuk menjaga kese…
Buku ini membahas konsep dan pendekatan yang digunakan dalam penanganan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Terdapat dua cara pendekatan yang dapat digunakan, yaitu pendekatan per se illegal dan rule of reason. Kedua pendekatan ini digunakan oleh KPPU untuk menganalisis apakah ada atau tidak indikasi pelanggaran UU No.5 Tahun 1999. Dibahas secara mendalam mengenai konsep dan pend…
Buku ini membahas secara ringkas dan lengkap mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan hukum laut dan batas maritim Indonesia dengan negara tetangga, serta penegakan hukum atas tindak pidana perikanan berdasarkan ketentuan UNCLOS. Pembaca diharapkan dapat memahami bahwa Undang-undang Perikanan Indonesia telah mengadopsi ketentuan UNCLOS dengan baik dan sebagai aparat penegak hukum di …
Bagaian 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan Bagian 2 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan
Bagian 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Bagian 2 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
Bagian 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Bagian 2 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
Bagian 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam Bagian 2 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
Bagian 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan Bagian 2 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan