Buku ini membahas konsep dan pendekatan yang digunakan dalam penanganan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Terdapat dua cara pendekatan yang dapat digunakan, yaitu pendekatan per se illegal dan rule of reason. Kedua pendekatan ini digunakan oleh KPPU untuk menganalisis apakah ada atau tidak indikasi pelanggaran UU No.5 Tahun 1999. Dibahas secara mendalam mengenai konsep dan pend…
Buku ini membahas secara ringkas dan lengkap mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan hukum laut dan batas maritim Indonesia dengan negara tetangga, serta penegakan hukum atas tindak pidana perikanan berdasarkan ketentuan UNCLOS. Pembaca diharapkan dapat memahami bahwa Undang-undang Perikanan Indonesia telah mengadopsi ketentuan UNCLOS dengan baik dan sebagai aparat penegak hukum di …
Bagaian 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan Bagian 2 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan
Bagian 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Bagian 2 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
Bagian 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Bagian 2 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
Bagian 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam Bagian 2 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
Bagian 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan Bagian 2 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan
Bagian 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Bagian 2 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
Bagian 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Bagian 2 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
Bagian 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Bagian 2 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan