Hukum Kepailitan : Penerapan Huukum Kepailitan pada Korporasi di Indonesia, A…

Kepailitan adalah suatu sitaan umum atas barangbarang milik debitor untuk kepentingan para kreditor secara bersama. Kepailitan sebagai salah satu lembaga penyelesaian permasalahan utang piutang, khususnya di ndonesia, pertama kali didasarkan dengan peraturan produk hukum Belanda dalam Staatsblad 1905 No. 217 jo. Staatsblad 1906 No. 348 tentang Faillissement Verordening. Staatsblad ini mer…

Hukum Kepailitan : Penerapan Huukum Kepailitan pada Korporasi di Indonesia, A…

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-602-6344-93-9

Deskripsi Fisik

xiv, 138 hlm ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

346.07

Pokok-pokok hukum dagang

Hukum dagang merupakan mata kuliah pokok dan wajib diprogramkan oleh semua mahasiswa Fakultas Hukum se-Indonesia. Meskipun istilah "dagang" sendiri tidak dijumpai lagi dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang, sebagai asal-muasal munculnya istilah "Hukum Dagang" mata kuliah Hukum Dagang masih tetap ada berdampingan dengan mata kuliah Hukum Perusahaan dan Hukum Bisnis. Oleh karena itu, sekarang sa…

Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia

Modal asing, langsung atau tidak, merupakan salah satu sumber daya yang aktif memutar roda perekonomian nasional dengan berbagai aspek ikutan yang dibawanya, pemerintah menyusun berbagai aturan dan perundangan sebagai alat untuk mengatur dan menjaga agar aktivitas ekonomi tersebut tetap memberi kemaslahatan sebesar-besarnya bagi bangsa. Buku ini, sebagaimana judulnya, berbicara secara spesif…

Manajemen Sengketa Partai Politik

Bung Karno, dalam sebuah bukunya pernah menulis, “Partailah yang memegang obor, partailah yang berjalan di muka, partailah yang menyuluhi jalan yang gelap dan penuh dengan ranjau-ranjau sehingga menjadi jalan terang.” Bagi Bung Karno, di alam demokrasi, partai politik ibarat lentera di tengah kegelapan malam. Tak bakal tentu arah demokrasi tanpa kehadiran partai politik. Namun sayang, di In…

Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara

Hukum konstitusi merupakan bentuk hukum yang mendefinisikan hubungan antara pelbagai lembaga di dalam suatu negara. Sangat penting memahami hukum konstitusi karena la menjadi hukum dasar negara yang mengatur bagaimana menyelenggarakan negara—dengan berbagai lembaga negara . yang ada di dalamnya, seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Buku ini i membahas hukum konstitusi dan…

Selayang Pandang Komisi III DPR RI : Evaluasi Penegakan Hukum di 2014-2019

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-623-91598-2-5

Deskripsi Fisik

xx, 470 hlm ; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

302.3 DES s

Aspek Hukum Teori-Teori Pembuktian & Beban Pembuktian dalam Praktik Acara Per…

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatu Alhamdulillahirabbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan sekalian alam yang maha kuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya, serta hakim yang maha adil di hari akhir nanti, sebab hanya dengan kehendaknya maka penulis dapat menyelesaikan buku ini.Substansi buku ini merupakan buku ajar yang akan digunakan dalam…

Pengantar Hukum Kawasan Perbatasan dan Pulau-Pulau Terluar Indonesia : perspe…

PENGANTAR HUKUM KAWASAN PERBATASAN DAN PULAU-PULAU TERLUAR INDONESIA (Perspektif Hukum Laut Internasional) Letak dan kondisi geografis wilayah negara Indonesia yang berbatasan darat dan laut dengan 10 negara yakni Malaysia, Singapura, Papua New Guinea, Timor Leste, India, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau dan Australia, beserta konsekuensi hukum berikut problematika lainnya merupakan kenyataa…

Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Hukum acara penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan lapangan kajian yang relatif baru dalam diskursus ilmu hukum, khususnya hukum acara. Oleh karena itu, buku ini sengaja dibuat dengan tujuan antara lain untuk mengisi kelangkaan bahkan ketiadaan literatur akademik yang secara khusus berkaitan dengan hukum acara penyelesaian sengketa proses pemilu di tanah air. Pada gilirannya, buku ini da…