Undang-Undang Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang : Berdasarkan…

Adanya krisis moneter yang memberikan dampak bagi perekonomian Indonesia serta dinamika ekonomi yang cepat berubah menjadikan kebutuhan akan perangkat hukum yang dapat memberikan solusi bagi para pelaku usaha dalam hal kepailitan dan penyelesaian utang piutang sangatlah penting. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini mengatur kriteri…

Pengantar Hukum Perkawinan

Buku ini membahas tentang sejarah hukum perkawinan, pengertian perkawinan, dan permasalahan-permasalahan dalam hukum perkawinan, karena seperti diketahui bersama bahwa perkawinan merupakan hubungan permanen antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 t…

Metode penelitian hukum

Metode penelitian dan penulisan hokum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hokum yang bersifat akademik dan praktis, baik yang bersifat asas-asas hokum, norma-norma hokum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan kenyataan hokum dalam masyarakat. Metode ini memiliki klasifikasi khusus dibandingkan dengan metode penelitian bidang keilmuwan lainnya.

Metode Penelitian Hukum dan Statistik

Edisi

Cetakan Pertama

ISBN/ISSN

979-518-886-0

Deskripsi Fisik

xii, 262 hlm.

Judul Seri

-

No. Panggil

340.072 SUP m

Good Governance (Kepemerintahan yang Baik dalam Rangka Otonomi Daerah) Upaya …

Rampingkan Struktur (Restrukturisasi): Masalah utama birokrasi daerah adalah struktur yang terlalu gemuk (over-staffing). Intinya, organisasi harus diubah dari "Kaya Fungsi, Miskin Struktur"—artinya, struktur sedikit tapi kerjanya banyak dan efisien. Perkuat Kapasitas (Pemberdayaan): Otonomi daerah memberikan kewenangan besar ke daerah. Intinya, ASN di daerah tidak boleh lagi hanya menungg…

Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dan Good Corporate Governance (Tat…

Good Governance dan GCG adalah dua sisi mata uang yang sama. Keduanya bertujuan untuk menciptakan efisiensi, efektivitas, dan keadilan. Jika pemerintah mampu membangun sistem manajemen kerja yang produktif (sebagaimana dibahas di bagian kedua) dan sektor swasta mematuhi etika bisnis (sebagaimana dibahas di bagian ketiga), maka kesejahteraan masyarakat akan tercapai secara berkelanjutan.

Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) : Membangun Sistem Manajemen Kerja…

1. Sinergi antara Sistem dan Manusia Keberhasilan tata kelola pemerintahan tidak hanya bergantung pada regulasi yang bagus, tetapi pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Produktivitas tidak akan meningkat jika pegawainya tidak kompeten, namun manusia yang kompeten pun akan terhambat jika sistem manajemennya korup atau berbelit-belit. 2. Pentingnya Efisiensi dan Efektivitas Pemerintahan y…

Pengantar Manajemen Pemerintahan

Manajemen pemerintahan merupakan faktor utama dalam suatu administrasi publik. Manajemen pemerintahan dapat dikatakan sebagai alat untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan, baik dengan sarana dan prasarana yang ada, organisasi sumber dana, maupun sumber daya yang tersedia. Dengan kata lain, manajemen pemerintahan adalah sebuah upaya di dalam suatu organisasi. Upaya inilah yang diwu…

Perlindungan Hukum Pembeli Beritikad Baik dalam Sengketa Perdata

Perundang-undangan kita tidak memberikan suatu petunjuk tentang siapa pembeli beritikad baik itu. Sumber Hukum lain, yurisprudensi juga tidak memberikan suatu petunjuk yang baku tentang pembeli beritikad baik. (Harifin A. Tumpa) Pengadilan di Indonesia belum memiliki pemahaman yang utuh mengenai itikad baik, akibatnya tidak jelas standar dan parameter apa yang digunakan untuk menilai itikad bai…

Hukum Perlindungan Konsumen : Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah

Mau seberapa menjanjikannya sebuah bisnis yang telah direncanakan, bisnis tersebut akan sangat terancam dan berisiko jika dibangun tanpa dasar hukum bisnis yang sesuai dengan peraturan setempat. Hukum tersebut termasuk dengan memperhatikan hukum perlindungan konsumen. Ada banyak aspek dalam hukum perlindungan konsumen, baik dalam tatanan hukum Indonesia yang bersifat dimensi hukum positif hing…