Ilmu hukum tata negara adalah salah satu cabang ilmu hukum yang mengkaji negara dan konstitusi sebagai objek kajiannya. Sebutan “hukum tata negara” berasal dari perkataan “hukum”, “tata”, dan “negara” yang di dalamnya membahas urusan penataan negara. Hukum tata negara membahas semua aspek hukum yang berkaitan dengan negara sebagai objek kajiannya dan konstitusi sebagai unsur uta…
Buku "Hukum Agraria Indonesia" karya Prof. Dr. H.M. Arba, S.H., M.Hum. adalah referensi yang membahas dasar-dasar hukum agraria, tujuan, sejarah, serta topik-topik penting seperti hak penguasaan tanah, pendaftaran tanah, landreform, dan hak tanggungan.
Buku Contract Drafting: Suatu Bentuk Perikatan dalam Implementasi Bisnis oleh Aris kemungkinan besar membahas tentang prinsip-prinsip dasar pembuatan kontrak (contract drafting), bagaimana menyusun perjanjian bisnis, serta hak dan kewajiban para pihak yang terlibat, sesuai dengan namanya yang menekankan pada perikatan dan implementasi bisnis. Isinya mencakup cara membuat dokumen kontrak secara …
Reformasi administrasi birokrasi yang telah dilakukan oleh Habibie, Gus Dur, Megawati dan yang masih harus dilakukan Birokrasi adalah alat Pemerintah untuk melaksanakan kebijakan dan programnya. Keluhan masyarakat biasanya terjadi karena ada kesenjangan menganga antara kebijakan yang muluk-muluk dan kinerja birokrasi yang tidak efisien, tidak efektif, dan tidak transparan. Lebih runyam lagi, bi…
Birokrasi publik di Indonesia menghadapi masalah multidimensional yang amat kompleks. Struktur birokrasi yang sangat hirarkhis, terkotak-kotak, dan rigid membuat para pejabat birokrasi kurang mampu mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Masih kuatnya budaya paternalistik dan rendahnya kemampuan masyarakat mengontrol praktik penyelenggaraan pelayanan ikut m…
obyek kajian administrasi adalah pemerintah (bestuur).lingkungan kekuasaan pemerintah adalah lingkungan kekuasaan negara di luar kekuasaan legislatif dan yudikatif.penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan haruslah bertumpu atas sendi-sendi negara hukum dan demokrasi.dengan landasan hukum,penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan hendaknya memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai…
Ketika ada pasangan yang sepakat akan melangsungkan perkawinan, ada yang sepakat terlebih dahulu untuk membuat Perjanjian Kawin (terutama) sebelum perkawinan yang berkaitan dengan harta benda perkawinan atau sesuai perkembangan, ada juga yang membuat Perjanjian Kawin yang masih berjalan. Pada awalnya, membuat Perjanjian Perkawinan dilakukan dengan substansi tentang harta benda, tetapi lambat la…
Buku ini menguraikan mengenai Hukum Pemerintahan Daerah secara menyeluruh dengan sedikit perubahan, maka komposisi bab yang ada dalam buku ini mencoba untuk mengikuti komposisi bab yang ada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Bab! Pendahuluan, meliputi Latar Belakang Masalah, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup dan Sistematika, Metode dan Pendekatan, Pengertian,…
Dengan diberlakukannya AFTA sejak tahun 2003, bangsa Indonesia dituntut untuk siap menghadapi pasar bebas. Secara psikologis, sebenarnya pasar global terjadi karena perubahan pola hidup masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tentu saja, perubahan tersebuh berpengaruh pada kehidupan sosial budaya masyarakat. Untuk itu, kualitas sdm suatu organisasi perlu terus ditingkatkan agar mampu memp…