(HUKUM - ADMINISTRASI PUBLIK - MANAJEMEN) Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

TEXT

(HUKUM - ADMINISTRASI PUBLIK - MANAJEMEN) Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah

Hanif Nurcholis - Nama Orang;

sejak reformasi 1998, pemerintah daerah kabupaten/kota mendapatkan kewenangan yang sangat besar. Pemerintah daerah memiliki otonomi luas dan utuh. Dengan demikian, pemerintahan kabupaten/kota menjadi subjek penentu penciptaan kesejahteraan masyarakat.
Akan tetapi, kewenangan yang besar membuat pemerintah kabupaen/kota harus mampu mengidentifikasi dan merumuskan masalah warganya. Hal ini diperukan untuk membuta kebijakan yang berorientasi pada kepentingan warga. Untuk itu, kemampuan membuat perencanaan pembangunan menjadi perencanaan yang sangat penting.

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat UBL (Di Rak Kelas 300) SR 352.14 HAN p c.1

0001259

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri: -
No. Panggil: SR 352.14 HAN p
Penerbit: Jakarta : Grasindo., 2009
Deskripsi Fisik: 173 hlm
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: 978-979-025-762-7
Klasifikasi: 352
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: Edisi 1
Subjek: Ilmu Administrasi Negara
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: -

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

Tidak Ada Data

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar