Buku ini memberikan ringkasan materi hukum perdata yang mengacu pada struktur Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Materi utamanya meliputi: Hukum Orang: Aturan-aturan yang berkaitan dengan subjek hukum atau individu. Hukum Benda: Hukum yang mengatur tentang benda-benda. Hukum Perikatan: Hukum yang mengatur hubungan hukum yang timbul dari perjanjian atau sebab lainnya. Hukum Bukti d…
Dalam buku referensi ini, penulis memberikan penjelasan yang spesifik tentang Penerapan Most Favoured Nation, Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal, Penerapan Anti Dumping, Perbandingan Penerapan Kebijakan Bea Masuk, Penerapan Asas National Treatment, Prinsip-Prinsip, Pengaturan Bagi Subjek Hukum Yang Melakukan Transaksi Perdagangan karena melihat permasalahan yang muncul dalam hal dalam Huku…
Mengapa Mata Kuliah Hukum Acara Pidana Islam (HAPI) perlu dipelajari? Di samping karena HAPI sebagai mata kuliah wajib, pokok, dan urgen, alasannya adalah karena masalah kepastian hukum, yakni pembuktian pidana mutlak diperlukan untuk memperoleh kepastian hukum. Sebab, tidak boleh ada keraguan dalam bidang pidana. Hukum pidana yang menyangkut nyawa dan harga diri manusia harus didasarkan atas s…
Etika profesi hukum adalah dasar acuan yang dijadikan pedoman oleh para penegak hukum dalam menegakkan keadilan yang dituangkan dalam bentuk kode etik profesi hukum. Kode etik menuntut usaha bersama untuk semakin mengerti dan semakin melindungi nilai-nilai manusiawi dan moral profesi.
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selalu saja ditemukan tarik ulur antara kekuasaan, hukum, dan demokrasi yang bersumber pada keserakahan terhadap kekuasaan, padahal keserakah akan kekuasaan tersebut tidak saja melanggar prinsip - prinsip negara hukum, demokrasi, dan hak - hak asasi manusia, namun juga dapat melanggar prinsip - prinsip hukum adiministrasi dan asas - asas umum pemerintahan…
Negara Republik Indonesia, yang berfungsi sebagai negara demokratis, tentunya memerlukan seperangkat peraturan untuk menjalankan sistem demokrasi.Salah satu aturan dasar adalah konstitusi. Konstitusi Republik Indonesia mengatur hubungan antar lembaga negara, pembagian wewenang, dan sistem pemerintahan. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum dinyatakan dalam Bab 1 mengenai Bentuk dan Ke…
Hukum Bisnis merupakan serangkaian peraturan yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan urusan-urusan perusahaan dalam menjalankan roda perekonomian. Sekarang ini, dengan semakin berkembangnya perekonomian di Indonesia, tuntutan akan pengaturan Hukum Bisnis semakin perlu untuk terus dikembangkan agar apa yang terjadi dalam masyarakat, termasuk pelaku bisnis dan badan-badan usa…
Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai kekayaan seseorang setelah ia meninggal, mengenai bagaimana memindahkan kekayaan seseorang setelah ia tiada. Terdapat tiga unsur pada warisan: 1. Adanya pewaris; 2. Adanya ahli waris; dan 3. Harta warisan. Harta warisan adalah berupa hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Hukum waris merupakan ketentuan yang memuat aturan tentang pro…
Ada adagium yang mengatakan “di mana ada masyarakat, di situ pasti ada hukum”. Hukum apa?. Hukum dalam pengertian yang umum, hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, seperti kebiasaan, hukum adat, hukum agama, termasuk pula hukum yang dibuat oleh penguasa. Oleh karena itu, setidak-tidaknya masyarakat harus mengenal hukum, harus tahu apa, bagaimana, di mana, dan mengapa hukum sesuai…
Buku "Hukum Perjanjian: Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama Dalam KUH Perdata (BW)" adalah sebuah buku yang menjelaskan ketentuan-ketentuan hukum terkait berbagai jenis perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai aturan hukum yang berlaku bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perj…