Dengan semakin banyaknya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan administrasi publik, maka sudah tentu badan administrasi publik dan aparatur pemerintahan harus memiliki kemampuan dan keterampilan untuk memahami, menafsirkan, dan mengimplementasikan berbagai aturan dan kebijakan. Sebaliknya, para praktisi dan akademisi di bidang hukum juga dapat memiliki kemampuan dan k…
Mimbar Hukum - Volume 28, Nomor 2, Juni 2016 berisi: * Konflik Yurisdiksi Dan Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Pasar Tunggal - Rahmi Jened, pp. 201-214 * Analisis Yuridis Akad Tabarru’ Dan Akad Tijarah Dalam Produk Unit Link Syariah - Destri Budi Nugraheni, pp. 215-231 * Pengaturan Doktrin Dilusi Merek Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Merek Terkenal Di Indonesia - Inge Dw…