Membangun Kepercayaan Publik di Indonesia

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-623-419-104-2

Deskripsi Fisik

xii, 133 hlm.il.; 21 Cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

658.4 KHA m

Dasar - Dasar Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah satu studi dalam bidang ilmu sosial yang berkembang sangat pesat. Ini karena kontribusi nyatanya kehidupan manusia sehingga banyak pihak berusaha untuk mendalami dan mempelajarinya. Berbagai masalah dan fenomena sosial yang terjadi dapat didekati dan (coba) diselesaikan dengan kebijakan publik. Namun menariknya, tidak semua pengambil atau pembuat keputusan (dedision-make…

Kebijakan publik : di bidang pendidikan

Buku Kebijakan Publik Di Bidang Pendidikan ini hal-hal penting yang berkaitan dengan kebiakan publik, antara lain makna kebijakan publik, politik demokrasi dalam kebijakan publik, bidang agama. Buku ini tidak saja menyajikan contoh pengambilan kebijakan publik, tetpi juga menyertakan isu-isu kebijakan publik terkini. Agar masyarakat kritis terhadap kebijakan pulik di bidang pendidikan, buku ini…

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Rep…

Edisi

Edisi 1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

127 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 348.02 TIM u

Undang - Undang Pelayanan Publik (UU RI no.25 Tahun 2009)

Kondisi dan perbuahan cepat yang diikuti pergeseran nilai perlu disikapi secara bijak melalui langkah kegiatan yang terus menerus dan berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan untuk membangun kepercayaan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, perlu konsepsi sistem pelayanan publik yang berisi nilai, persepsi, dan acuan perilaku yang mampu mewujudkan ha…

Undang - Undang Akuntan Publik (UU RI No. 5 Th. 2011)

Pemerintah mensahkan UU RI No. 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. UU ini sebagai pengganti UU No. 34 tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan. Pengaturan mengenai profesi Akuntan Publik dalam UU No 34 1954 tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangannya yang ada pada saat ini dan tidak mengatur hal-hal yang mendasar dalam profesi akuntan publik. UU RI No 5 tahun 2011 tentang…

Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)

Suasana pemerintahan di negeri ini mengalami banyak perubahan sejak dimulainya reformasi dan adanya amandemen UUD 1945. Oleh karena itu, dalam administrasi negara juga banyak terdapat perubahan. Untuk mengetahui sejauh mana perubahan dalam sistem administrasi negara tersebut, bacalah buku ini. Buku ini mengupas sistem administrasi negara Republik Indonesia sejak awal berdirinya negara ini hing…

Kualitas Pelayanan Publik : Konsep, Dimensi, Indikator dan Impelementasinya

New Public Service (NPS) sebagai paradigma terbaru dari administrasi publik meletakkan pelayanan publik sebagai kegiatan utama para administrator negara/daerah. Salah satu intisari dari prinsip NPS adalah bagaimana administrator publik mengartikulasikan dan membagi kepentingan (shared interests) warga negara melalui pelayanan publik. Berbagai riset, penelitian, ide, gagasan dan kajian tentang k…

Pengantar Pemerintahan Daerah : Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya

Merujuk pada pasal 1 angka 2 UURI no. 9 tahun 2015 jo. UU RI no. 23 tahun 2014, dinyatakan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerh dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia sesuai dengan undang-undang dasar negara re…

Sistem Informasi Pelayanan Publik

Tujuan utama otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing masyarakat. Agar dapat melaksanakan tugas dengan baik, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memperbaiki peningkatan pelayanan publik (masyarakat). Saat ini bentuk pelayanan yang perlu diperbaiki oleh pemerintah daerah antara lain adalah Mal pelayanan publik, menyusu…