Apabila kita perhatikan,peraturan-peraturan mengenai ketenagakerjaan yang sudah ada masih saja menempatkan tenaga kerja pada posisi yang tidak menguntungkan. Dengan berbagai fenomena diatas,kita berharap undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di Indonesia dapat mengembalikan citra ketenagakerjaan itu dapat diatasi dengan baik.akhirnya,terciptalah balance antara pengusaha den…
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. - Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh. - Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh. - Peratur…
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 60 Th 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
Buku ini memuat undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dilengkapi dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2012 tentang monografi desa dan kelurahan;peraturan menteri dalam negeri nomor 12 tahun 2007 tentang pedoman penyusun dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan; peraturan menteri dalam negri nomor 42 tahun 2007 tentang pengelolaan pasar desa;peraturan menteri dala…
desa memiliki asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan sehingga desa perlu dilindungi dan berdayakan agar menajdi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan an pembangunan menuju masyarakat yanga dil, makmur, dan sejahtera da…
-peraturan pemerintah RI Nomor 43 tahun 2014 tentang PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA, -peraturan pemerintah RI nomor 47 tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA, -peraturan pemerintah RI nomor 37 tahun 2005 tentang KELURAHAN, -peraturan pemerinta…
Selama ini perseroan terbatas telah diatur dengan undang-undang nomor 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas, yang menggantikan peraturan perundang-undangn yang berasal dari kolonial. Namun, dalam perkembangannya ketentuan undang-undang tersebut dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan infro…
Dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang di semua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adila kepada seluruh rakyat indonesia maka program pembangunan ekonomi nasional harus dilaksanakan secara komprehensif dan mampu menggerakkan kegiatan perekonomian nasional yang me…
dengan rahmat Allah SWT, kami persembahkan ke hadapan pembaca sebuah buku yang berisi undang-undang republik indonesia nomor tahun 2004 tentang sistem jaminann nasional. bahwa dalam rangka menjamin kesejahteraan sosial masyarakat indonesia, kiranya perlu diselenggarakan sistem jaminan sosial sebagai suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial.oleh karenanya, pemerintah memnadang …
Pemerintah mensahkan UU RI No. 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. UU ini sebagai pengganti UU No. 34 tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan. Pengaturan mengenai profesi Akuntan Publik dalam UU No 34 1954 tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangannya yang ada pada saat ini dan tidak mengatur hal-hal yang mendasar dalam profesi akuntan publik. UU RI No 5 tahun 2011 tentang…