Secara yuridis Indonesia sebenarnya telah memiliki model perlindungan atas expressions of folklore dengan berbasis kepada ketentuan hokum hak cipta.sebagaimana diketahui,di dalam ketentuan pasal 10 UU No. 19 tahun 2002,expressions of folklore merupakan bagian yang dilindungi oleh hokum hak cipta.akan tetapi ketentuan hokum hak cipta ini masih memerlukan ketentuan pelaksana.hingga ketentuan ini …
SIDANG KELILING SEBAGAI IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2014 (Studi Kasus Sidang Keliling Pengadilan Agama Tanggamus Tahun 2015) Oleh Edy Kisay NPM. 14.12.27.052 Penyelenggaraan sidang keliling bahwa untuk memudahkan masyarakat mencari keadilan bagi masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari pengadilan dan susahnya akses untuk menuju kepengadilan sehingga sidang kelill…
Otonomi daerah yang pada prinsipnya dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan terhadap rakyat diterjemahkan beragam oleh pemerintah daerah. Salah satu bentuk “penerjemahan” itu adalah dengan melakukan pemekaran pelayanan pemerintahan dengan melakukan penataan kelurahab dan kecamatan di wilayah administrasinya. Pelayanan pemerintahan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat semisal pelay…
ANALISIS TERHADAP EFEKTIFITAS PELAKSANAAN MEDIASI PADA PENGADILAN AGAMA TANJUNGKARANG (Studi Putusan Nomor: 1210/Pdt.G/2015/PA.Tnk) Oleh : RITA YUNIDA 14.12.27.143 Banyaknya penyelesaian perkara melalui mediasi, dengan sendirinya akan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Kedua, sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan akan memudahkan pengawasan apabila terjadi kelambat…
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN REHABILITASI PADA PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA (Studi Putusan Perkara Nomor : 201/PID-Sus/2015/PN.Kla) ABSTRAK Oleh AGUS ROHMAN 14.12.26.059 Pada era sekarang ini masih banyak ditemui kasus tindak pidana penyalahguna Narkotika, salah satunya tindak pidana penyalahguna Narkotika dilakukan oleh Terdakwa jisnu Adinandaka Adiwoso Bin…
ANALISIS PELAKSANAAN PIDANA PENJARA SEBAGAI PENGGANTI TIDAK DIBAYARNYA UANG KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Oleh: ESTER SARI Tindak Pidana korupsi merupakan suatu perbuatan curang yaitu dengan menyelewengkan atau menggelapkan keuangan Negara yang dimaksudkan untuk memperkaya diri seseorang yang dapat merugikan Negara. Umumnya, Tindak pidana korupsi dilakukan secara rahasia, melib…