Hukum adat

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-6215-43-7

Deskripsi Fisik

192 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 340.5 SIT h

(Tesis) Analisis Penerbitan Akte Kelahiran Akibat Perkawinan Campuran (Studi …

ANALISIS PENERBITAN AKTA KELAHIRAN AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN (studi pada dinas kependudukan dan catatan sipil kota metro) ABSTRAK Oleh Malyanur syarofadis 12.12.21.030 Penerbitan akta kelahiran akibat perkawinan campuran di kota metro …

(Tesis) Tugas dan Fungsi Kepolisian Resor Lampung Tengah dalam Menanggulangi …

TUGAS DAN FUNGSI KEPOLISIAN RESOR LAMPUNG TENGAH DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN MASSA DI WILAYAH HUKUM LAMPUNG TENGAH (stuudi di kepolisian resor lampung tengah ) ABSTRAK Oleh SYARIF 12.12.21.078 Kejahatan dengan kekerasan yang dilakukan oleh massa,apabila tidak dilakukan upaya penanggulangannya secara baik d…

(Tesis) Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Perusahaan Berdasarkan UU No…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA PERUSAHAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 DI LAMPUNG TENGAH (studi di dinas sosial,tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten lampung tengah) Abstrak Oleh Sovi pratiwi 12 812 1070 Setiap warga Negara berhak memperoleh penghidupan yang layak.bahwa pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dar…

(Tesis) Fungsi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung dala…

FUNGSI KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI LAMPUNG DALAM PENERTIBAN TANAH TERLANTAR (studi di kabupaten lampung tengah ) ABSTRAK Oleh Masli caniago 12.12.21.032 Persoalan tanah yang secaram potensial mesti memberikan nilai lebih bagi peningkatan hasil-hasil pembangunan demi kesejahteraan masyarakat bangsa Indonesia tidak dapat di…

(PASCA) Perdebatan Hukum Tata Negara

Sampai sekarang sudah dilakukan perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945 sampai empat tahap, namun Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya mengandung Pancasila sebagai dasar dan ideology negara tidak ikut diamandemen. MPR yang sejak tahun 1999 melakukan perubahan terhadap UUD 1945 berpedoman pada lima kesepakan dasar yang salah satu diantaranya adalah “tidak mengubah Pembukaan UUD 1945” yang tel…

(PASCA) Teori Negara Hukum Modern

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.[1] Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan Negara Hukum ialah negara yang berediri …

(Tesis) Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penegakan Hukum Tindak Pi…

Abstrak ANALISIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (studi pada pusat pelaporan dan analisis transaksi Keuangan republic Indonesia) Oleh : ABDUL HARIS WINSULANGI 12.12.21.002 Era globalisasi dan modernisasi yang berkembang pesat,menimbulkan suatu tindak pidana dengan modus operandi yang berbeda-beda diantaranya tindak pidan…

Teori Hans Kelsen Tentang Hukum

Hans Kelsen (1881-1973)adalah salah satu pemikir besar dunia dalam bidang hokum. Pemikiran kelsen merupakan salah satu momentum diakuinya hukum sebagai ilmu tersendiri yang bersbeda dengan ilmu lain. Pemikiran - pemikiran yang dikupas dalam buku ini bersifat mendasar tentang hakekat hukum dan strukturnya. Teori umum tentang hukum yang dikembangkan oleh kelsen meliputi dua aspek penting, yaitu a…

(Tesis) Analisis Yuridis Normatif terhadap Kebijakan Netralisis Politik PNS d…

ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP KEBIJAKAN NETRALITAS POLITIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DIINDONESIA ABSTRAK Oleh MARINA JAYA 12.812.1348 Semangat reformasi yang dilaksanakan oleh berbagai elemen bangsa berda…