Berbagai peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah yang lahir pasca gerakan reformasi tahun 1998, khususnya UU no. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan undang-undang penggantinya yaitu UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah membuka cakrawala barudalam penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia dan menggeser cara pandang sentralistis menjadi desentralistis.
pendidikan kewarnegaan merupakn salah satu upaya untuk membangkitkan kembali semangat kebangsaan gerasi muda khususnya para mahasiswa dalam menghadapi pengaruh globalisasi dan menggukuhkan kesadaran bela negara. Buku ini berisi konsepsi antara lain: * Hak dan kewajiban warga negara * Demokrasi Indonesia * Hak Asasi Manusia * Lingkungan Hidup dan * Otonomi Daerah
Pendidikan kewarganegaraan sebenarnya dilakukan dan dikembangkan di seluruh dunia, meskinpun dengan berbagai macam istilah atau nama. Mata kuliah tersebut sering disebut sebagai civic education, citizenship education, dan bahkan ada yang menyebut sebagai democracy education.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sangat dibutuhkan oleh setiap warga negara. Pancasila sebagai dasar negara yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa perlu dihayati oleh setiap warga negara, termasuk mahasiswa. Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi ini dapat menjadi buku yang tepat pada Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) di setiap perguruan tinggi, demi me…
Buku ini mengupas tentang penggunaan dan pemanfaatan pejabat pengelolaan BMN penyelenggara kegiatan, kewenangan dan tanggung jawab, pejabat pengelolaan barang milik negara, kebijakan penggunaan dan pemanfaatan barang milik negara, tata cara penggunaan barang milik negara, serta tata cara pemanfaatan barang milik negara.
Melalui buku yang berjudul Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Sistem Ketatatnegaraan Indonesia (Sebuah Pendekatan Sejarah Hukum dan Teori Kekuasaan) ini penulis mencoba untuk melakukan kajian dengan berdasarkan pada rujukan dari berbagai karya ilmiah, pendapat para pakar sejarah, pakar pemerintahan dan hukum tata Negara maupun peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia tentang Daerah Isti…
Timbulnya masalah kebocoran, korupsi, penyalahgunaan wewenang di bidang keuangan negara, yang disebut-sebut sebagai dampak lemahnya administrasi dan pengawasan dalam perspektif peraturan perundang-undangan tidak selamanya dapat diterima. Justru faktor lain yang tidak kalah penting adalah sikap mental, agama budaya serta lemahnya etika masyarakat dan pejabat yang tidak amanah dalam mengemban tug…
Buku ini ditulis dengan tujuan mempermudah para pembaca dalam mempelajari dan memahami materi yang berhubungan dengan administrasi pembangunan. buku ini juga memberikan penjelasan mengenai perkembangan administrasi pembangunan yang merupakan bagian dari ilmu administrasi negara, teori-teori dalam pembangunan, fungsi-fungsi manajemen dalam pembangunan, penyelenggara pembangunan, sampai pada baga…