Kebijakan Prolegnas diarahkan pada terbentuknya UU di bidang hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial budaya, pembangunan daerah, sumber daya alam, lingkungan hidup pertahanan dan keamanan. Secara operasional, prolegnas berisi daftar urutan rancangan undang-undang (RUU) yang akan diundangkan menjadi UU Buku hadir untuk memaparkan bagaimana proses dan t…
Untuk mempermudah penerapan undang-undang nomor 15 tahun 2003 jo. Peraturan pemerintahan pengganti undnag-undang nomor 1 tahun 2002, perlu adanya buku yang dapat di pergunakan sebagai pedoman untuk menerapkan undang-undang tersebut. Di dalam buku ini dibahas mengenai apa yang di maksud tindak pidana terorisme, penyedikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, kompensasi, restitusi, …
taxpalnning, kewajiban dan hak wp, pemungutan PPN dan PPH, penghasilan dan biaya, penyusutan dan amortisasi fiskal, rekonsiliasi rugi laba fiskal equalisasi, perbandingan utang dan modal, revaluasi aktiva tetap, studi kasus PT x thun 2015.
Bagaian 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan Bagian 2 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan
Bagian 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Bagian 2 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
Bagian 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Bagian 2 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
Bagian 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan Bagian 2 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan
Bagian 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Bagian 2 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
Bagian 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam Bagian 2 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
Bagian 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan Bagian 2 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan