Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik

Edisi

Ed. 1, Cet. 2

ISBN/ISSN

978-979-769-259-9

Deskripsi Fisik

x, 284 hlm., 21 cm.

Judul Seri

Gagasan pembentukan undang-undang berkelanjutan

No. Panggil

SR 348.01 YUL a c.1

(FISIP) Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintahan Desa dan Kelurahan…

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 Tentang DESA 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 2005 Tentang KELURAHAN 3. Permendagri Nomor 27 Tahun 2006 Tentang PENETAPPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA dan Lampiran 4. Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN 5. Permandagri Nomor 29 Tahun 2006 Tentan…

Undang-undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2001 tentang Merek

Undang-undang tentang Merek

Undang-undang Republik Indonesia Nomor Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum…

Undang-undang tentang Badan Hukum Pendidikan

Perundang-undangan Pidana Tersendiri (Nonkodifikasi)

BUku ini memuat delik-delik di dalam perundang-undangan pidana tersendiri. Dalam setiap deliknya, terdapat uraian mengenai penafsiran dan rumusan deliknya.

Hukum Konstitusi : pandangan dan gagasan modernisasi negara hukum

Kedudukan konstitusi dalam sebuah negara menjadi hal yang tidak terpisahkan dari citra ideal karakteristik wujud negara hukum. Di sini dapat dipertegas bahwa belum utuh ketika kita mengkaji dan memahami hukum, apabila kajian konstitusi tidak menjadi salah satu rujukan pemahaman kajian hukum yang kita pelajari dan pahami. Di samping itu, pemahaman konstitusi dapat menjadi instrumen upaya melurus…

Reformasi Kepabeanan : undang-undang nomor 17 tahun 2006 pengganti undang-und…

Lebih dari satu dekade yang lalu, tepatnya pada tahun 1995, setelah melalui perjuangan yang berat sejak tahun tujuh puluhan, pembaharuan Undang-undang Kepabeanan Indonesia dapat direalisasikan dan dimulainya reformasi di bidang ini. Kelanjutan reformasi kepabeanan melalui perubahan Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 dimaksudkan untuk…

Ekstradisi Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1979 dan Perjanjian-P…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

127 hlm ; 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 348.02 SET e

Penerapan Undang-undang pornografi pada kasus Ariel Peterpan

Dari putusan kasus video porno Ariel Peterpan ini menarik untuk disimak sekaligus dikaji baik oleh kalangan praktisi hukum, maupun akademisi. Karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung mencoba membuat yurisprudensi baru, dengan menjatuhkan putusan diluar dakwaan Penuntut Umum. Hal ini didasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata Ariel Peterpanlah yang memb…

Politik Hukum Islam

Setiap individu muslim memiliki kewajiban konstitusional dan akidah untuk menaati hukum Islam. Ketaatan pada hukum Islam adalah ketaatan kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW., dan sebaliknya, menentang hukum Islam adalah menentang Allah dan Rasulullah SAW. Umat Islam wajib meyakini bahwa hanya hukum Allah yang paling benar dan kebenaran Allah bersifat Absolut. Sebagai hukum yang memaksa , huk…