Hak Azasi Perempuan : Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender

Kelompok kerja convention watch adalah sebuah kelompok kerja yang mempunyai visi mencapai kesetaraan dan keadilan gender,penegakan hak azasi manusia khususnya perempuan,dan terhapusnya perlakuan diskriminatif terhadap perempuan di Indonesia,.sedangkan misinya ialah untuk meningkatkan kepedulian dari pemahaman konvensi perempuan dikalangan akademisi,aparat atau penegak hokum dan masyarakat luas,…

Delik - Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Norma & Kepatutan

Seri delik-delik khusus karya DRS.P.A.F Lamintang, S.H. ini membahas secara detail dan sistematis kejahatan dalam Ban XIV,Buku II KUHP, khususnya mengenai kejahatan kesusilaan (misdrijven tegen de zeden).ketentuan pidana ini bertujuan memberikan perlindungan bagi seseorang terhadap tindakan-tindakan asusila (ontuchte hendelingen) dan terhadap perilaku dalam bentuk perkataan maupun dalam bentuk …

Undang - Undang Kehutanan Dan Illegal Logging

Selain itu adanya dualisme sanksi yang di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perlu dikembalikan lagi dalam suatu saksi yang di proporsional antara saksi pidana dan sanksi administratif, sehingga tidak tumpang tindih terhadap penerapan saksi adminitratif yang sudah di atur dalam peraturan perundang-undangan yang lain tidak perlu di atur lagi dalam peraturan pemerintah ini. Maka d…

(Hukum) Hak cipta dan perlindungan folklor di indonesia

Secara yuridis Indonesia sebenarnya telah memiliki model perlindungan atas expressions of folklore dengan berbasis kepada ketentuan hokum hak cipta.sebagaimana diketahui,di dalam ketentuan pasal 10 UU No. 19 tahun 2002,expressions of folklore merupakan bagian yang dilindungi oleh hokum hak cipta.akan tetapi ketentuan hokum hak cipta ini masih memerlukan ketentuan pelaksana.hingga ketentuan ini …

(Tesis) Sidang Keliling Sebagai Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1…

SIDANG KELILING SEBAGAI IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2014 (Studi Kasus Sidang Keliling Pengadilan Agama Tanggamus Tahun 2015) Oleh Edy Kisay NPM. 14.12.27.052 Penyelenggaraan sidang keliling bahwa untuk memudahkan masyarakat mencari keadilan bagi masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari pengadilan dan susahnya akses untuk menuju kepengadilan sehingga sidang kelill…

(FH) Dasar dasar hukum asuransi

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-602-425-129-1

Deskripsi Fisik

v,337 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 344.2 MUL d

(HUKUM) Pemekaran Kecamatan : upaya mewujudkan percepatan kesejahteraan masya…

Otonomi daerah yang pada prinsipnya dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan terhadap rakyat diterjemahkan beragam oleh pemerintah daerah. Salah satu bentuk “penerjemahan” itu adalah dengan melakukan pemekaran pelayanan pemerintahan dengan melakukan penataan kelurahab dan kecamatan di wilayah administrasinya. Pelayanan pemerintahan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat semisal pelay…

(Tesis) Analisis Terhadap Efektifitas Pelaksanaan Mediasi Pada Pengadilan Aga…

ANALISIS TERHADAP EFEKTIFITAS PELAKSANAAN MEDIASI PADA PENGADILAN AGAMA TANJUNGKARANG (Studi Putusan Nomor: 1210/Pdt.G/2015/PA.Tnk) Oleh : RITA YUNIDA 14.12.27.143 Banyaknya penyelesaian perkara melalui mediasi, dengan sendirinya akan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Kedua, sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan akan memudahkan pengawasan apabila terjadi kelambat…

(Tesis) Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Rehabilitas Pada Pelaku …

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN REHABILITASI PADA PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA (Studi Putusan Perkara Nomor : 201/PID-Sus/2015/PN.Kla) ABSTRAK Oleh AGUS ROHMAN 14.12.26.059 Pada era sekarang ini masih banyak ditemui kasus tindak pidana penyalahguna Narkotika, salah satunya tindak pidana penyalahguna Narkotika dilakukan oleh Terdakwa jisnu Adinandaka Adiwoso Bin…

(FH) International Law and Standard Applicable in Natural Disaster Situation

Edisi

1

ISBN/ISSN

9789790258631

Deskripsi Fisik

422 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 340 ERI i