Hukum Dagang : Perkembangan Buku Kesatu KUH Dagang Indonesia

Keberadaan hukum dagang (KUHD) sebagai landasan hukum yang berisi seperangkat aturan-aturan dalam setiap bentuk-bentuk kegiatan perdagangan atau bisnis di Indonesia dewasa ini disadari oleh banyak kalangan sudah tidak cukup lagi mengimbangi bahkan mengontrol laju kegiatan ekonomi yang semakin mengglobal. Misalnya banyaknya bentuk-bentuk yang sama sekali baru yang sebelumnya tidak ada ketentuan…

(HUKUM) Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan

Praktik sistem pemerintahan dan peradilan pasca dilakukan perubahan UUD 1945 selama 4 kali di satu sisi menunjukkan banyak kemajuan positif, namun pada sisi yang lain harus diakui masih terdapat kekurangan dan kelemahan, sehingga semangat untuk menegakkan sistem pemerintahan presidensil pun selalu dihadapkan dengan banyak kendala, Jika dilihat dari sudut pandang hukum ketatangeraan yang idea…

(FH) Undang - undang republik indonesia nomor 15 tahun 2002

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

1051 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 348.02 TIM u

(FH) Prosedur dan sistem perubahan konstitusi

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-414-023-6

Deskripsi Fisik

481 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 342.598 SRI p

(FH) Ruang lingkup dan implementasi kekuasan presiden di indonesia

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-602-8259-41-5

Deskripsi Fisik

i,121 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 352.23 BAH r

(FH) Reformasi pengawasan ketenagakerjaan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

i,277 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 344.0101 TIM r c

(FH) Sumber hukum islam : permasalahan dan fleksibilitasnya

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-8061-92-6

Deskripsi Fisik

215 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 297.272 SUL s

Undang - undang RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan informasi publik

Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public (UU KIP) telah berusia lebih dari tiga tahun,sejak diberlakukan pada april 2010.selain pembentukan komisu informasi sebagai lembaga penyelesaian sengketa informasi,undang-undang ini juga mengamanatkan kepada badan public untuk membuka ruang partisipasi bagi masyarakat melalui pemenuhan hak akses atas informasi. Ketiga hal t…

Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat

Buku Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat ini merupakan karya ketujuh yang dipublikasikan. Buku ini membahas pengertian dan pengelolaan jenis benda menurut Hukum adat. Berbagai bentuk benda menurut Hukum Adat dibahas dalam buku ini, termasuk tanah-tanah adat yang meliputi tanah jabatan atau bengkok,tanah ulayat dan benda-benda pusaka menurut Hukum Ada.

(PASCA) Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek

Buku ini disusun secara sederhana da dengan kalimat-kalimat yang bersahaja,dengan maksud agar dapat dibaca dan dipahami oleh setiap orang yang memerlukanya. Dalam menyusun buku ini, penulis telah berusaha memadukan teori hukum acara perdata, dengan praktek pengadilan. Masalah-masalah yang sering terjadi dalam praktek dan menimbulkan kesukaran, telah dikupas secara menyeluruh dan mendalam.Diman…