Undang-undang Perkawinan di Indonesia terbentuk setelah kemerdekaan, yakni pada 1974, yang ditandai engan lahirnya UU Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang sebelumnya berada dalam ruang lingkup Peradilan Agama. Dalam praktiknya, UU ini menuai banyak pro dan kontra, seperti tentang pencatatan pernikahan, pernikahan beda agama, pertunangan, pidana perkawinan, sehingga banyak tuntutan da…
Modernisasi hukum keluarga baru kembali mendapatkan momentumnya pada masa orde baru, meski perebutan pengaruh antara kelompok islam tradisional dan kelompok perempuan reformatif tetap berlangsung sengit. Pada masa ini pun, modernisasi hukum keluarga didorong kuat oleh peran pemerintah. Hasilnya, diundangkannya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang ini sejatina merup…
IMPLEMENTASI PASAL 9 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG AIR TANAH (Studi Pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pesawaran) Oleh : Agus Laila Yusmanita Pemakaian air tanah merupakan alternative terakhir setelah air permukaan karena proses terjadinya air tanah memerlukan proses waktu cukup lama. Keberadaan air tanah mempunyai fungsi sosial, lingkungan dan e…
Dalam buku ini dicoba untuk dibahas mengenai masalah siapa anak sah,siapa anak tidak sah,apa patokannya,anak tidak sah yang mana yang bisa diakui secara sah,bagaima cara mengakuinya,dan bagaimana seorang anak tidak sah bisa disahkan.masalah adopsi juga diberikan porsi yang cukup karena tampaknya para sarjana sedang menanti-nantikan keluarnya undang-undang tentang adopsi,sekalipun yang telah l…
buku ini merupakan kumpulan peraturan tentang perlindungan anak terutama dlam bidang hukum keluarga kami sambut dengan gembira sebagai salah satu acuan dalam pelaksanaan perlindungan anak oleh LPA dan perlu dimiliki dan dibaca oleh mereka yang peduli anak dan para petugas instansi/ lembaga yang berkaitan dengan permasalahan anak.
Tujuan penyusunan buku ini adalah sebagai penambah bekal ilmu pengetahuanbagi para mahasiswa ilmu hukum dan ilmu sosial dan agama yang mempelajarai tentang perkawinan di Indonesia, agar mereka tidak saja dapat menerangkan tentanh hukum perkawinan nasional sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan dan hukum adat, tetapi juga dapat menerangkan hukum perkawinan menurut ajaran agama yang hi…
Tujuan penyusunan buku ini adalah sebagai penambah bekal ilmu pengetahuanbagi para mahasiswa ilmu hukum dan ilmu sosial dan agama yang mempelajarai tentang perkawinan di Indonesia, agar mereka tidak saja dapat menerangkan tentanh hukum perkawinan nasional sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan dan hukum adat, tetapi juga dapat menerangkan hukum perkawinan menurut ajaran agama yang hi…
Buku ini suatu ringkasan dari materi Hukum Perdata yang pernah daya berikan pada para peminat untuk Ujian Notaris bagian pertama. Dapat dimengerti, bagi mereka yang baru saja menginjak kakinya dalam lapangan pelajaran hukum, tidak begitu mudah untuk mempelajari buku-buku besar dari sarjana-sarjana terkenal, seperti Asser, Diephuys. Selain mengertinya saja sudah susah, kebanyakan mereka juga …
buku ini terdiri dari tujuh bab. Pemabahsan per bab disesuaikan dengan perkembangan perundang-undangan. Berlakunya hukum perdata di Inonesia masih besifat pulralistis. Di samping KUH perdata yang berasal dari negari Beland, juga berlaku hukum islam, hukum adat, dan hukum nasional. Substansi buku ini adalah dalm perspektif KUH perdata. Sebagaimana dimaklumi, berlakunya KUH perdata di negara kit…
Buku ini mencoba menjelaskan tentang latar belakang sejarah pembuatan dan isi dari the Netherlands civil code atau kitab undang-undang hukum perdata Belanda yang baru. Pembentukan the Netherlands civil code yang baru tidak lepas dari ketidaksesuaian aturan hukum perdata Belanda dengan kondisi masyarakat Belanda yang semakin dinamis. The Netherlands civil code yang lama sudah dianggap sudah tida…