ANALISIS PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Perkara Kode Etik Polri Nomor : PUT KKEP/10/V/2015/KKEP) Abstrak Oleh : Romi Ardi NPM : 14.12.27.145 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kode etik profesi yang mengikat secara moral, sikap, dan prilaku setiap anggota polri. Pelan…
ANALISIS REINTEGRASI NARAPIDANA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA (HUMAN TRAFFICKING) (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Bandar Lampung) Oleh : JOKO SATRIO Reintegrasi narapidana dapat diartikan suatu proses sosial dalam menyatukan kembali narapidana kepada lingkungan masyarakat tempat ia tinggal. Narapidana tindak pidana perdagangan manusia dikategorikan kejahatan luar biasa…
ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PEMERASAN (Studi Perkara Nomor: 50/PID/2015/PT.TJK) Oleh MUHAMMAD TODI DWI SAPUTRA Setiap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana pemerasan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, sesuai dengan ketentuan undang-undang. Demikian pula dalam pelaku tindak pida…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA LALU LINTAS KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA (Studi Putusan No. : 793/Pid.SUS/2015/PN.TJK) Oleh Suryadi 14.12.27.163 Meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas diwilayah hukum Polda Lampung disebabkan tidak sebandingnya pertumbuhan kendaraan dengan pertumbuhan sarana prasarana penunjang kelancaran lalu lint…
ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOBA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KOTABUMI LAMPUNG UTARA (Studi Perkara Nomor: 484/Pid.Sus/2014/PN.GNS.) ABSTRAK Oleh Zahrialliantana Masih banyak lembaga pemasyarakatan di berbagai daerah di Indonesia sudah overload. Transfer ilmu kejahatan menjadi lebih mudah dilakukan karena banyaknya penghuni lapas. Peluang bertemunya Bandar besar…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB) PADA SAMSAT KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Oleh ANITA SURYANDARI Penyalahgunaan keuangan Negara dalam bentuk tindak pidana korupsi saat ini sudah memasuki hamper di setiap lingkungan pemerintahan daerah, salah satunya korupsi terhadap penerimaan pajak ken…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEDIA BARANG/JASA NEGARA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TANGGAMUS (Studi Putusan Nomor 5/PID.SUS.TPK/2014/PT.TJK) Oleh : Ahmad Farhan NPM. 14.12.27.009 Tindak pidana korupsi merupakan permasalahan yang dapat dikatakan sebagai sumber utama dari keterpurukan bangsa Indonesia, korupsi sudah men…
UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN SATU (GANJA) (Studi Putusan Nomor: 86/Pid.B/2009/PN.Kld) ABSTRAK Oleh Desi Eliyana Penyalahgunaan narkotika dapat saja dilakukan oleh setiap orang. Salah satu kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Muhammad Nur Ismail alias Malik Bin Ismail pada Perkara Nomor: 86/Pid.B/2009/PN.Kld dengan bukti narkotika golon…
ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PENGALIHAN DANA BANTUAN SISWA MISKIN Oleh : HERLINA WATI 12.12.23028 Bantuan siswa miskin merupakan sosial merupakan program pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan keikutsertaan siswa yang tidak mampu agar dapat bersekolah, akan tetapi dalam prakteknya ada Bantuan siswa miskin yang disalahgunakan untuk kepentingan p…
ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM TENTANG RESTORATIVE JUSTICE PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA RINGAN. (Studi Putusan Nomor 03/Pid.C/2015/PN.Kot) Oleh : Martha Diana NPM : 14.12.27.105 Penelitian ini mengkaji landasan pemikiran apa yang dipergunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana ringan yang diputus oleh pengadilan Negeri Kota Agung. Dalam memutus tindak p…