(Tesis) Implementasi Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Terh…

IMPLEMENTASI PASAL 82 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (Studi Putusan Nomor : 01/Pid.Sus-Anak/2015/PN-Kla) ABSTRAK Oleh ARIS FITRA WIJAYA 14.12.26.011 Tindak pidana persetubuhan terhadap anak sering terjadi di Negara Republik Indonesia, hal demikian perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Salah satunya terjadi di wilayah …

(PASCA) Asas-asas Hukum Pidana

Edisi

Cetakan Ketujuh

ISBN/ISSN

9795183419

Deskripsi Fisik

viii; 216 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 345 MOE a

(Tesis) Analisis Penjatuhan Pidana Minimal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penc…

ANALISIS PENJATUHAN PIDANA MINIMAL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Perkara Nomor: 29/Pid/2014/PT.TK) Oleh HETY NOVITA SARI Pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur seharusnya dipidana maksimal, sehingga memberikan efek jera kepada pelaku dan sebagai pembelajaran bagi pihak lain, kenyataannya majelis hakim menjatuhkan pidana mini…

(Tesis) Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Turut Serta (MADEPLEGER…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TURUT SERTA (MEDEPLEGER) DALAM MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA Studi Perkara Nomor: 47/Pid/2015/PT.TJK) Oleh JUNAIDI Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan suatu perbuatan melanggar hukum, sehingga aparat penegak hukum harus melaksanakan penegakan hukum terhadap pelakunya. Permasalahan penelitian: Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelak…

(Tesis) Analisis Pemulihan Hak Terdakwa Yang Dinyatakan Lepas Dari Segala Tun…

ANALISIS PEMULIHAN HAK TERDAKWA YANG DINYATAKAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (ONSLAG VAN RECHVERVOLGING) (Studi Putusan Nomor 740/Pid.B/2014/PN.Tjk) Oleh : Denny Pramudya Kardinal Putra Terdakwa yang dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, maka memperoleh pemulihan hak-hak dalam kemampuan, kedudukan dan martabatnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pemul…

(Teisis) Analisis Pertanggungjawaban Warga Binaan Pelaku Concursus Realis Dal…

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN WARGA BINAAN PELAKU CONCURCUS REALIS DALAM TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) Oleh : DES ELINA Bahwa kejahatan yang dilakukan terjadi pada tahun 2015 yang dilakukan oleh warga binaan pada lembaga Pemasyarakatan Rajabasa Bandar Lampung yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan Pasal 338 KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 10 Tahun dan selama pel…

(Tesis) Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhada…

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA SECARA BERLANJUT (Studi Putusan Nomor: 368/Pid.sus/2015/PN.Kla.) Oleh : JONTER SIHOMBING NPM.14.12.27.094 Insect dibedakan menjadi dua, yaitu: Insect karena suka sama suka, sementara incest yan lain dilakukan dengan paksaan atau perkosaan, dimana dalam kasus ini, hanya ada dua pihak, y…

(Tesis) Analisis Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian D…

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Putusan Perkara Nomor : 295/PID.B/2015/PN.Kla) ABSTRAK Oleh AISYAH 14.12.26.060 Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan dengan objek yang beragam baik kendaraan roda dua maupun roda empat perlu dioptimalisasikan penegakan hukum dalam lingkup bidang tersebut. Salah satu kasus yang pernah terjadi a…

(Tesis) Analisis Fungsi Saksi Mahkota Sebagai Tambahan Alat Bukti Bagi Hakim …

ANALISIS FUNGSI SAKSI MAHKOTA SEBAGAI TAMBAHAN ALAT BUKTI BAGI HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor :62/Pid.Sus/TPK/201 5/PN.Tjk) Oleh : SYAIFUL AZUMAR 14.12.27.164 Penggunaan alat bukti saksi mahkota hanya dapat dilihat dalam perkara pidana yang berbentuk penyertaan, dan terhadap perkara pidana tersebut telah dilakukan pemisahan (splitsing) sejak pro…

(Tesis) Analisis Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Anggota Kepolisia…

ANALISIS PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Perkara Kode Etik Polri Nomor : PUT KKEP/10/V/2015/KKEP) Abstrak Oleh : Romi Ardi NPM : 14.12.27.145 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kode etik profesi yang mengikat secara moral, sikap, dan prilaku setiap anggota polri. Pelan…