(Tesis) Analisis Putusan Hakim Terhadap Perlindungan Anak di Bawah Umur Dalam…

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK DIBAWAH UMUR DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN (Studi Perkara Nomor 16/Pid/Sus/2015/PN.Met) ABSTRAK Oleh ANDY YUNARA NPM 14.12.26 006 Anak merupakan pihak yang sangat rentan menjadi sasaran tindak kekerasan. Hal ini karena anak merupakan objek yang lemah secara sosial dan hukum, sehingga anak sering dijadikan bahan eksploitasi dan pelampiasa…

(Tesis) Implementasi Pasal 49 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu …

IMPLEMENTASI PASAL 49 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung) ABSTRAK Oleh : Hasan Basri Pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan dalam bentuk uji tipe dan uji berkala, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan Pasal …

(Tesis) Analisis Putusan Perkara Nomor 24/PID.SUS-Anak/2014PN.KLA Tentang Div…

ANALISIS PUTUSAN PERKARA NOMOR 24/PID.SUS-ANAK/2014/PN.KLA TENTANG DIVERSI (Studi Pada Pengadilan Negeri Kalianda) Oleh YULIS SEPTIANA 14.12.26.073 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA yang menghadirkan konsep Diversi dan restorative justice yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap pelaku, korban dan masyarakat sebagai bentuk penyelesaian perkara. Diversi dilakukan d…

(Tesis) Implementasi Pasal 21 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Terhadap Anak…

IMPLENTASI PASAL 21 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Perkara Nomor: 01/Pen.Pid-Anak/2015/PN.Kla) ABSTRAK Oleh ARINA SUSANTI 14.12.26.063 Tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau dikenal dengan juvenile delinguency dewasa ini semakin meluas dan beragam. Tindak Pidana informasi dan transaksi elektronik…

(Hukum) Implementasi kebijakan pemerintahan lokal kontemporer

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-602-5636-17-2

Deskripsi Fisik

112 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 340 MAL i c

Undang - Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan terorism…

 UU sistem peradilan pidana anak 2012  UU pangan 2012  UU perkoperasian  UU kejaksaan 2012  UU pendidikan tinggi 2012  UU pemilu 2012  UU perdagangan berjangka komoditi 2011  UU akuntan publik 2011  UU fidusia 2011  UU pembentukan peraturan perundang-undangan 2011  UU perumahan dan kawasan permukiman 2011  UU imigrasi 2011  UU partai politik 20…

Memahami Untuk Membasmi

Apa yang dimaksud dengan korupsi? Menerut perspetif hukum, definisi korupsi secara gamblang tekah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU No. 31 Tahun 1990 jo. UU No. 20 tahun 2001 berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/jensi tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara k…

Sistem Peradilan Pidana Indonesia ( Dinamika dan Perkembangan)

Sistem peradilan pidana juga disebut sebagai sistem penegakan hokum pidana yang didalamnya terdapat berbagai sub-sistem dan diantara sub-sistem saling berinteraksi,interkoneksi dan intervendasi dalam menjalankan tugas untuk mencapai tujuan. Berdasarkan pemahaman tersebut,buku ini mencoba menjelaskan tentang bagaimana hubungan kerja dari masing-masing sub-sistem pada sistem peradilan pidana da…

Tanya Jawab Seputar Hukum Acara Pidana

Setiap warga negara memiliki hak yang sama di depan hukum. Namun, dalam praktiknya sering kali terjadi “perbedaan dan pembedaan” karena alasan tertentu yang biasanya di lakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Buku ini merupakan buku panduan bagi masyarakat yang mengalami atau tersandung masalah-masalah hukum pidana.

Delik - Delik Khusus Kejahatan Jabatan & Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai …

Seri delik-delik khusus karya Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. ini membahas secara komprehensif kejahatan dalam Buku II KUHP, khususnya kejahatan jabatan sebagai tindak pidana korupsi sampai ke unsur-unsurnya. Tindak pidana jabatan adalah sejumlah tindak pidana tertentu, yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat sebagai pegawai negeri. Pokok bahasan dalam buku ini meliputi…