ANALISIS FUNGSI SAKSI MAHKOTA SEBAGAI TAMBAHAN ALAT BUKTI BAGI HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor :62/Pid.Sus/TPK/201 5/PN.Tjk) Oleh : SYAIFUL AZUMAR 14.12.27.164 Penggunaan alat bukti saksi mahkota hanya dapat dilihat dalam perkara pidana yang berbentuk penyertaan, dan terhadap perkara pidana tersebut telah dilakukan pemisahan (splitsing) sejak pro…
Konstruksi budaya hukum penegak hukum BNN di maksudkan sebagai paradigma berfikir, teori/ metode penafsiran hukum dan juga praktis hukum bagi aparat penegak hukum BNN dalam menghendel berbagai permasalahan hukum yang dihadapi sebagai upaya mencari dan menemukan secara teknis menurut nilai - nilai kebenaran dan keadilan hukum yang menjadi dambaan umat manusia. Untuk memahami hal tersebut penuli…
kondisi pasien yang mengalami koma berkepanjangan menimbulkan rasa iba dan belas kasihan dari pihak keluarga. Untuk melepaskan penderitaannya, pihak kelurga yang tidak tega melihat saudaranya mengalami penderitaan yang demikian berat meminta kepada dokter yang merawanya untuk melakukan tindakan yang mempercepat kematiannya. Sang dokter yang tugasnya mengobati pasien untuk menyelamatkannya, buka…
Mahlamah syar’iyah adalah lembaga peradilan yang di bentuk berdasarkan qanun nomor 11 tahun 2002 tentang peradilan syariat islam serta melaksakan syariat islam dalam wilayah provinsi naggroe aceh darusalem, yang merupakan pengembangan dari pengadilan agama yang telah ada. Disamping itu, mahkamah syari’iyah adalah peradilan syariat islam dan menjadi bagian dari sistem peradilan nasional yang…
buku ini membahas tentang pertanggung jawaban dokter yang menyangkut dengan segi hukum dan etik kedokteran dalam menjalankan profesinya. pada awalnya buku ini merupakan karya ilmiah dalam bentuk tesisi yang ditulis untuk meraih gelar magister di bidang ilmu hukum. setelah diadakan berbagai perbaikan dan penyesuaian seperlunya, naskah ini kemudian kami terbitkan menjadi buku.
Buku ini membahas Hukum Lingkungan dalam masalah dan persepsi yang baru tentang cara bagaimana sistem hukum harus mampu menjawab secara efektif persoalan yang timbul dari benturan - benturan kepentingan akibat dari pemanfaatan lingkungan yang terjadi akhir - akhir ini. Beranjak dari rumit dan kompleksnya persoalan lingkungan karena keterkaitnya dengan faktor - faktor lain, karya tulis ini semat…
Sistem hukum perizinan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UU-PPLAH), terdiri dari izin lingkungan hidup. Dalam UU_PPLH, sistem hukum perizinan harus di selenggarakan secara terpadu untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Namun, lebih dari 2 (dua) tahun berlakunya UU-PPLH ternyata penyelengaraan izin lingkungan hidup belum terpadu. Peraturan pel…
Buku ini tidak hanya menguraikan teknik beracara an sich tetapi mencermati teks hukum, menguraikan idealitasnya sekaligus mengkritisi kelemahannya. Buku ini tidak menjadikan hukum positif sebagai taken for granted, seolah tertutup untuk dikritisi dan diutak-atik. Sedangkan masyarakat pencari keadilan bahkan para praktisi hukum sendiri sebenarnya menyadari dan merasakan kekurangannya di sana-sin…
- UU perumahan dan kawasan permukiman - UU imigrasi 2011 - UU partai politik 2011 - UU fidusia - Amandemen uu peradilan agam2009 - Amandemen UU peradilan umum 2009 - Amandemen UU peradilan tata usaha negara 2009 - UU pengadilan tindak pidana korupsi 2009 - UU kesehatan 2009 - UU lalu lintas dan angkutan jalan 2009 - UU kekuasaan kehakiman 2009 - UU pelayanan publik 2009 - UU narkoti…
Seorang dokter atau dokter gigi yang diduga melakukan medikal malpraktek atau perbuatan pelanggaran hukum dalam profesi kedokteran atau kedokteran gigi, maka ia dapat dituntut secara hukum adminstrasi, hukum perdata, ataupun hukum pidana. Isitlah medikal praktek ini bagaikan momok yang sangat menakutkan bagi para dokter atau dokter gigi. Bagaikan makan buah simalakama, tidak mau menolong pasie…