buku ini mengalami penyempurnaan yang berkenan dengan perbaikan sistematika, bahasa, kesalahan tulisan, perubahan perundang-undangan, serta penambahan bahan baru karna adanya perkembangan didalam dunia Usaha. Maka dengan begitu, Hukum Perusahaan Indonesia menjadi lebih up to date. Selama ini, Perseroan Terbatas telah diatur Undang-undang nomor 1 tahun 1995 yang menggantik-an peraturan yang ber…
Kebiajkan publik adalah penggerak seluruh kehidupan bersama, seluruh organisasi, baik pemerintah, bisnis, maupun nirlaba, disetiap negara. Itulah sebabnya, keunggulan suatu negara di tentukan apakah ia memiliki kebijakan publik yang unggul atau tidak. Ini pula yan menjelaskan kenapa indonesia mengalami kemerosotan dan tidak kunjung pulih secara penuh hingga dari ini. Salah satu sebab tepenting …
Pembahasan pada Bab 1, 2 , dan Bab 3 mengalamim beberapa penyempurnaan materi, terutama dengan dimasukkanya unsur - unsur negara modern, dan beberpa pengertian lainnya. Buku ini berupayauntuk berusaha menjawab beberapa pertanyaan dasar mengenai apa itu negara, baik istilahnya maupun pengertiannya dari sudut pandang hakekat negara sejak zaman Yunani Kuno sampai dengan praktek ketatanegaraan zam…
Buku ini mengupas berbagai hal berkenan dengan hukum pencatatan sipil, baik dari dimensi aturan, norma, prinsip, pengertian, dan sumber hukum pencapil, kewenangan dan kelembagaan dalam penyelenggaraan pencapil meliputi pencatatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangakatan anak, pengakuan dan pengesahan anak. serata pelaporan pencatatan sipil lainnya.
Hak asasi manusia sebagai hak kodrati yang melekat secara interen dalam diri manusia sebagai subjek hukum harus dihormati dan dilindungi demi mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang secara fitrah dianugerahi oleh Tuhan kepada manusia. Karenanya, tidak seorangpun yang dapat mengabaikan, termasuk negara ataupun penguasa atau pemerintah. Atas dasar itu, negara dan pemerintah harus menghormati, men…
Pada era reformasi, terjadi perubahan yang radikal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang ditandai dengan amandemen pada konstitusi negara Republik Indonesia, UUD 1945. Salah satu perubahan yang cukup signifikan adalah perubahan pada fungsi dan kedudukan masing-masing lembaga negara serta munculnya berbagai lembaga negara baru. Dalam buku ini Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., sebagai paka…
Reforma Agraria di Indonesia dimulai setelah lahirnya UUPA No. 5 Tahun 1960 dan pelaksanaannya dapat berhasil jika dilakukan bukan hanya akses ke lahan, namun juga ke instrumen penunjang lahan/tanah. Kebijakan keagrariaan harus mengarah dan memihak rakyat dan petani (kaum marginal) bukan memihak kaum kapitalis.