Pranata Hukum, Vol. 7 No. 2, Juli 2012, Jurnal Ilmu Hukum,

Pranata Hukum, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Juli 2012 berisi: * Rekonstruksi tujuan pemidanaan dalam permberantasan tindak pidana korupsi - Slamet Haryadi, pp. 99-116 * Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi yang diputus bebas - Bambang Hartono, pp. 117-139 * Implikasi pemisahan pemilu nasional dan daerah - M. Iwan Satriawan,pp. 140-150 * Status hak waris anak di lu…

Pranata Hukum, Vol. 2 No. 2 - Juli 2007, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Bandar…

Pranata Hukum, Vol. 2 No. 2 - Juli 2007, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung, berisi: Penegakan hukum Pidana terhadap Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Antory Royan Adyan Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Penerbitan Obligasi (Kajian Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal) Agus Iskandar Prospektif Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial Menurut Revisi Unda…

Peraturan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

137 hlm ; 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 348.02 BAD p

Penerapan Undang-undang pornografi pada kasus Ariel Peterpan

Dari putusan kasus video porno Ariel Peterpan ini menarik untuk disimak sekaligus dikaji baik oleh kalangan praktisi hukum, maupun akademisi. Karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung mencoba membuat yurisprudensi baru, dengan menjatuhkan putusan diluar dakwaan Penuntut Umum. Hal ini didasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata Ariel Peterpanlah yang memb…

Kebijakan aplikasi sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem pe…

Buku ini membahas penerapan atau aplikasi sistem pertanggungjawaban pidana korporasi oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu di indonesia. Dengan demikian, buku ini membahas peranan kepolisian Negara Republik indonesia, Kejaksaan Negara Republik Indonesia, Kekuasaan Kehakiman Negara Republik Indonesia, Advokat/Pengecara dan Lembaga Pemasyarakatan dalam menerapkan atau me…

Dasar - dasar hukum pidana di Indonesia

BAB 1 HUKUM PIDANA Pengertian hukum pidana Pembagian hukum pidana Hukum pidana mempunyai tempat-tempat di antara hukum-hukum lain BAB 2 ILMU PENGETAHUAN HUKUM PIDANA pengertian ilmu pengetahuan hukum pidana Kriminologi sebagai bagian dari ilmu pengetahuan hukum pidana dalam arti luas BAB 3 PENAFSIRAN UNDANG-UNDANG PIDANA Pentingnya penafsiran UU pidana Cara-cara menafsirkan UU dan meto…

Tindak Pidana Pornografi

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-979-007-668-6

Deskripsi Fisik

xiv, 218 hlm ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 343.7430 ADA t

Jurnal Yudisial, Vol. 7 No. 3 Desember 2014

Jurnal Yudisial, Vol. 7 No. 3 Desember 2014 berisi: * Dimensi aksiologis dari putusan kasus "ST" - Nur Agus Susanto, pp. 213-235 * Penafsiran hakim tentang konstitusional dan pelanggaran hak asasi manusia dalam pidana mati- Budi Suhariyanto, pp. 237-254 * Passing off dalam pendaftaran merek - Mieke Yustia Ayu Ratna Sari,pp. 255-272 * Pembatasan dan oenguatan kekuasaan kehakiman dalam pemil…

Al- 'Adalah, Jurnal Hukum Islam, Vol. XI No. 1, Januari 2013

Al- 'Adalah, Jurnal Hukum Islam, Vol. XI No. 1, Januari 2013 berisi: * Dekonstruksi hukum Islam dan kristalisasi di Indonesia- Efrinaldi, pp. 1 * Dekonstruksi syariah : mengagas hukum waris perspektif jender - Hasani Ahmad Said * Hermeneutika Hukum Islam Abu Ishaq Al- Syathibi - Kurdi Fadal * Narkoba dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif: sebuah studi perbandingan - Acep Saifullah …

Delik Agama [Dalam KUHP & Rancangan KUHP Indonesia dan telaah perbandingan hu…

Pengaturan mengenai delik agama ini dipandang penting karena penghinaan (atau cara-cara lainnya) terhadap suatu agama (dan kepercayaan) yang diakui di Indonesia dapat membahayakan perdamaian, kerukunan, ketentraman, kesejahteraan, mengganggu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia serta mengancam stabilitas dan ketahanan nasional. Buku ini merupakan kajian teoritis atau kajian ilmiah/ak…