Jejak Kecil Untuk Bina Damai : 20 catatan inspiratif CONVEY Indonesia

Convey Indonesia merupakan program yang bertujuan untuk membangun perdamaian di Indonesia melalui serangkaian riset-survei, advokasi kebijakan dan interaksi publik yang berbasis pada potensi pendidikan agama. Program Convey Indonesia menyentuh isu-isu toleransi, kebinekaan dan nir-kekerasan di kalangan generasi muda. Program Convey digagas oleh lembaga riset terapan Pusat Pengkajian Islam da…

PRANATA HUKUM, Vol. 8 No. 2 juli 2013, Jurnal Ilmu Hukum

PRANATA HUKUM, jurnal ilmu hukum, volume 8 nomor 2 juli 2013 berisi: Kejahatan narkoba sebagai fenomena dari transnational organized crime -Zainab ompu jainah, pp 95-103 Pernanan advokat tehadap tersangka yang diancam hukuman diatas 5(lima) tahun - Hj jauhariah, pp 104-113 Kajian hukum pembiayaan dengan sistem syariah dalam sektor agribisnis di indonesia- zulfi diane zaini, pp 114-126 Efe…

Pranata Hukum, Vol. 5 No. 2 - Juli 2010, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Bandar…

Pranata Hukum, Vol. 5 No. 1 - Juli 2010, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung, berisi: Perlindungan Hukum Konsumen (Nasabah) Electronic Banking Melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Tami Rusli Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia terhadap Cyber Crime M. Yustia A. Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia Erna Dewi Klaim Ganti Rugi dalam Perjanjian Asuransi Ke…

Pranata Hukum, Vol. 10 No. 2 Juli 2015, Jurnal Ilmu Hukum

Pranata Hukum, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 10 Nomor 2 Juli 2015 berisi: * Analisis keadilan restoratif (restorative justice) dalam konteks ultimum remedium sebagai penyelesaian permasalahan tindak pidana anak - Bambang Hartono,pp. 86-98 * Pembubaran partai politik terhadap sistem demokrasi di Indonesia - Rifandy Ritonga, pp. 99-108 * Analisis Pj. Kepala Daerah yang memutasi pegawai negeri sip…

Pranata hukum, Vol. 9 No. 1 januari 2014, jurnal ilmu hukum

Pranata hukum, jurnal ilmu hukum, Volume 9 nomor 1 januari 2014 berisi: Pengalihan fungsi pengawasan lembaga perbankan dari bank indonesia ke otoritas jasa keuangan-zulfi diane zaini,pp. 1-14 Analisis penyelenggraan penataan ruang dalam perspektif pembangunan berkelanjutan di kabupaten lampung timur-Lintje anna marpaung,pp. 15-25 Kewenangan DPRD dalam membahas dan menindaklanjuti laporan per…

Pranata Hukum, Vol. 7 No. 2, Juli 2012, Jurnal Ilmu Hukum,

Pranata Hukum, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Juli 2012 berisi: * Rekonstruksi tujuan pemidanaan dalam permberantasan tindak pidana korupsi - Slamet Haryadi, pp. 99-116 * Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi yang diputus bebas - Bambang Hartono, pp. 117-139 * Implikasi pemisahan pemilu nasional dan daerah - M. Iwan Satriawan,pp. 140-150 * Status hak waris anak di lu…

Pranata Hukum, Vol. 2 No. 2 - Juli 2007, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Bandar…

Pranata Hukum, Vol. 2 No. 2 - Juli 2007, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung, berisi: Penegakan hukum Pidana terhadap Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Antory Royan Adyan Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Penerbitan Obligasi (Kajian Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal) Agus Iskandar Prospektif Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial Menurut Revisi Unda…

Peraturan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

137 hlm ; 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 348.02 BAD p

Penerapan Undang-undang pornografi pada kasus Ariel Peterpan

Dari putusan kasus video porno Ariel Peterpan ini menarik untuk disimak sekaligus dikaji baik oleh kalangan praktisi hukum, maupun akademisi. Karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung mencoba membuat yurisprudensi baru, dengan menjatuhkan putusan diluar dakwaan Penuntut Umum. Hal ini didasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata Ariel Peterpanlah yang memb…

Kebijakan aplikasi sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem pe…

Buku ini membahas penerapan atau aplikasi sistem pertanggungjawaban pidana korporasi oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu di indonesia. Dengan demikian, buku ini membahas peranan kepolisian Negara Republik indonesia, Kejaksaan Negara Republik Indonesia, Kekuasaan Kehakiman Negara Republik Indonesia, Advokat/Pengecara dan Lembaga Pemasyarakatan dalam menerapkan atau me…