Hukum pidana Internasional sebagai cabang baru di dalam disiplin hukum pada dewasa ini sduash dirasakan mendesak untuk segera dapat memenuhi kebutuhan baik di bidang pendidikan hukum maupun bidang pengaturan tentang penanggulan tindak pidana internasional. Perkembangan tindak pidana internasional yang semakin pesat pada dekade ke 20 dewasa ini misalnya, tindak pidana narkkotika, terorisme,…
IMPLEMENTASI PASAL 82 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (Studi Putusan Nomor : 01/Pid.Sus-Anak/2015/PN-Kla) ABSTRAK Oleh ARIS FITRA WIJAYA 14.12.26.011 Tindak pidana persetubuhan terhadap anak sering terjadi di Negara Republik Indonesia, hal demikian perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Salah satunya terjadi di wilayah …
Di masa lalu, masalah pidana dan pemidanaan seringkali dianggap sebagai hal yang kurang menarik, bhkan oleh Maurach dikatakan sebagai anak tiri dari ilmu ilmu pidana. Tetapi kini, justru masalah pidana dan pemidanaan baik dalam bentuk teori-teori pembeneran pidana maupun bentuk kebijakan dipandang sangat penting,sebabdari sisi ini akan tercermin sistem nilai-nilai sosial sosial budya suatu b…
Hukum pidana materil, yaitu aturan hukum yang membuat ketentuan yang dilarang dan ketentuan sanksi hukum berupa ancaman pidana baik sanksi pidana maupun sanksi tindakan serta hal-hal atau syarat-syarat seorang itu dapat dikenai tindakan hukum tertentu berupa pidana atau tindakan karena telah melakukan perbuatan yang dilarang. Sedangkan hukum pidana formil, yakni aturan hukum yang berisi ketentu…
Buku ini berbiacar berbagai hal yang berkaitan tentang pembuktian perdata, dari dua perspektif yang bertolak belakang: teoritis dan praktis. Dengan penekanan lebih kepada tema beban pembuktian hukum perdata, di antara tema pokok yang diperbincangkan antara lain: Serba-serbi pengantar hukum pembuktian. Asas yang mendasari hukum pembuktian perdata Alat-alat bukti dalam proses perda…
IMPLEMENTASI PASAL 9 PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH (Studi Pada Samsat Kabupaten Pringsewu UPTD Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Wilayah VII) ABSTRAK Oleh SUSTI RUMIANTI 14.12.26.058 Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam pelaksanaan pengenaan pajak kendaraan bermotor progresif yang di selenggarakan Dinas Pendapatan Provinsi Lampung…
buku ini berjudul kpita selekta hukum pidana, yang merupakan buku ajar untuk perkuliahan kapita selekta hukum pidana, cakupan materinya bukan hanya untuk kepentingan perkuliahan namun juga dapat memberikan wawasan dan cakrawaala baru mengenai perkembangan hukum pidana di Indonesia. adapun cakupan yang diulas dalam buku antara lain topik hukum pidana berkaitan dengan tindak pidana dan isu-isu ak…
Sistem peradilan pidana merupakan dasar bagi terselenggranya proses peradilan pidana, baik yang terkait dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan persidangan, pengambilan keputusan oleh pengadilan, upaya hukum dan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan yang mengacu kepada kitab undang-undang hukum acara pdana (KUHAP) atau hukum acara pidana diluar KUHAP yang terhubung secara ko…
Hukum pidana menempati posisi penting dalam seluruh sistem hukum di suatu negara. Meskipun masih dipertanyakan manfaatnya dalam menyusun tata masyarakat yang tertib dan damai, tetapi semakin penting dipelajari segi-seginya untuk menunjang seluruh sistem khidupan di dalam masyarakat. Sering dikatakan bahwa pidana merupakan ulinum remedium atau obat terakhir.tetapi tidak demikian halnya “penun…
Tindak pidana kehormatan atau disebut juga dengan "pencemaran nama baik" merupakan salah satu jenis kejahatan yang saat ini banyak menjadi sorotan di tengah masyarakat. Namun kenyataannya, masih banyak pihak yang belummemahami mengenai jenis kejahatan yang diatur dalam KUHP ini. Buku ini secara komprehensif mengkaji seluk beluk kejahatan terhadap kehormatan berdasarkan ketentuan da,am KUHP …