ANALISIS PUTUSAN NOMOR 34/PID.SUS.TPK/2014/PN.TJK TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN ALAT KESEHATAN DAN KB PADA RSUD DR.A.DADI TJOKRODIPO KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012 Abstrak Oleh : REZA MAX NAMARA 13.12.25.035 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diharapkan dapat mendukung pembentukan pemerintahan yang bersih dan bebas korups…
ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PRAPERADILAN TENTANG KEWENANGAN HAKIM PADA LEMBAGA PRAPERADILAN (Studi Perkara Nomor : 1/Pid.Praperadilan/2015/PN.Kbu) Oleh YULI ARTHA PUJAYOTAMA 14.12.26.072 Lembaga Praperadilan merupakan wewenang dari pengadilan negeri untuk memriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan permintaan ganti ker…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN MOBIL DINAS DI KABUPATEN PESAWARAN (Studi Perkara Nomor: 25/Pid.Tipikor/2013/PN.TK) Abstrak Oleh ICEN AMSTERLY NPM : 12.12.23.032 Tindak Pidana Korupsi di Indonesia merupakan permasalahan yang sangat rumit, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berfungsi sebagai pemberantas korupsi. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai faktor…
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN UANG PENGGANTI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN KEPADA TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Perkara Nomor 27/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Tjk Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang) Oleh RIZKY SILVIA UTAMI 14.12.26.043 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdapat dua instrument yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pasal …
ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 TENTANG PEMBEBASAN BERSYARAT DALAM KERANGKA PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEBAGAI LEMBAGA PEMBINAAN WARGA BINAAN Oleh RAMA RISANDHI 14.12.26.069 ABSTRAK Tujuan dari Sistem Pemasyarakatan adalah pemutihan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antar warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat (reintegr…
ANALISIS PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Perkara Nomor 724/Pid.SUS/2015/PN.Tjk) Oleh FIRANDA ADY SAPUTRA 14.12.26.023 Perkawinan merupakan upaya untuk menciptakan yang dua menjadi satu. Tetapi proses penyatuan tidak akan pernah terlepas dari struktur yang melingkupi perkawinan tersebut. Dalam kelanjutan persoalan berikutnya, struktur itulah yang memberik…
IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 02 TAHUN 2012 DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN (Studi Putusan Nomor: 17/Pid.C/2015/PN.Sdn) ABSTRAK Oleh : SUJOKO NPM. 14.12.26.079 Keceramatan dan kematangan dari lembaga pengadilan dalam memeriksa tindak pidana harus melaksanakan ketentuan peraturan perundnag-undangan maupun yuriprudensi yang mengaturnya, seperti Peraturan Mahkamah Agun…
ANALISIS FUNGSI HIPNOSIS FORENSIK (FORENSIC HIPNOSYS INTERVIEW) DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Perkara Nomor 55/Pid.B/2014/PN Metro) ABSTRAK Oleh ROSALI NPM. 14. 12. 26 046 Hipnosis forensik berkaitan dengan penerapan hipnotisme dalam penegakan hukum, khususnya dalam mengumpulkan informasi dari saksi mata dan korban untuk membantu mengungkap kasus kriminal. Hipnosis fore…
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA NOMOR : PERBER/01/III/2014/BNN TENTANG PENANGANAN PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI (Studi Pada Pengadilam Negeri Klas IB Metro) Oleh: HADI EDIYARSYAH 14.12.26.024 Perkembangan yang diakibatkan oleh tindak adanya pembedaan antara pemakai, penyalah guna narkotika, pecandu dan pelaku peredaran narkotika serta ke…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KURIR NARKOTIKA (Studi Putusan Perkara Nomor : 414/PID-Sus/2014/PN.Kla) ABSTRAK Oleh SURYANI 14.12.26.070 Peredaran Narkotika di Indonesia saat ini telah bermanifestasi dalam berbagai bentuk karena para pengedar Narkotika selalu menemukan celah untuk menjalankan peredaran Narkotika. Salah satu kasus yang terjadi adalah tinda…