Buku berjudul hukum tata usaha dan birokrasi Negara ini disajikan untuk memenuhi bahan bacaan mahasiswa,khususnya yang menempuh ujian Negara program khusus hukum administrasi dan tata usaha Negara. Pokok-pokok hukum tata usaha dan birokrasi Negara ini jauh daripada sempurna,baik isinya maupun kandungan ilmunya,berhubung birokrasi dan tata usaha Negara ini merupakan mata kuliah khusus yang dike…
Perkara hukum dan seorang advokat merupakan dua hal yang saling bertautan dan tidak dapat dipisahkan.dalam penyelesaian setiap perkara hukum yang terjadi dibutuhkan keikutsertaan seorang advokat.untuk itu,sudah selayaknya semua orang menyelami dan memiliki pengetahuan yang baik akan dunia advokat Buku “PRINSIP-PRINSIP DASAR PROFESI ADVOKAT” ini mengupas secara menyeluruh dunia advokasi kep…
ANALISIS PUTUSAN PERKARA NOMOR: 0896/PDT.G/2014/PA.TNK TENTANG PERCERAIAN DENGAN ALASAN POLIGAMI (Studi Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang) ABSTRAK Oleh Jamilah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak secara langsung disebutkan alasan yang dapat dijadikan istri untuk melakukan cerai gugat adalah karena adanya tindak kekerasan suami terhadap istri dalam rumah tangga, nam…
Menjelang Indonesia menyatakan kemerdekaannya,tercapailah sebuah kompromi antara dua kelompok besar (islam dan nasionalis) mengenai sila pancasila sebagai falsafah dan dasar negara,yang kelak tertuang di dalam “piagam Jakarta”.kendatipun sejarahnya hanya sesaat,piagam tersebut seolah meniupkan angin segar bagi perkembangan hukum islam di Indonesia,sebelum dicoret 7 (tujuh) kata yang termakt…
Pada era reformasi ini, upaya untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, bersih, dan berwibawa telah menjadi prioritas utama bagi rakyat dan pemerintahan Indonesia. Prioritas utama itu adalah perwujudan tata pmerintahan yang demokratis dan baik. salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan yang perlu memperoleh perhatian dalam upaya reformasi adalah penataan aparatur pemerintah. Pe…
ANALISIS YURIDIS NORMATIF PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015 (Putusan Nomor: 69/PHP.KOT-XIV/2016) Abstrak Oleh : ABD. KODRAT S Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bebas dan adil merupakan salah satu indikator procedural bagi ada tidaknya demokrasi disuatu Negara. Bagai…
buku bertema strategi pembangunan hukum ini disusun di tengah suasana penegakkan hukum yang tidak sebagaimana diharapkan, menurut seyogiyanya disuatu negara hukum, dan sebagai negara berasas demokrasi. Juga tidak menurut seyogiyanya, sebagaimana diharapkan oleh para stakeholders sebagai pihak pencari keadilan. Carut marut penegakkan hukum sudah demikian, ditandai oleh ketidakharmonisan hubunga…
Putusan penemuan hukum (rechtsvinding) dalam pengujian undang-undang oleh mahkamah konstitusi merupakan produk penafsiran oleh hakim konstitusi. Putusan penemuan hukum berwajah ganda. Pada satu sisi, putusan penemuan hukum menunjukkan hakim konstitusi melakukan judicial activism dan ingin mahkamah konstitusi
Peradilan tata usaha Negara adalah suatu badan yang dapat digunakan oleh para warga Negara di dalam mempertahankan hak-hak perdatanya bila berhadapan dengan kebijakan keliru para penguasa di dalam upayanya menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan. Keberadaan badan yudikatif ini kian mencuatkan kepastian hukum bagi para warga terbukti dengan banyaknya sengketa-sengketa tata usaha Negara yang…
Implementasi Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (Studi Desa Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah Oleh : VIVIT AYU LESTARI 14.12.27.188 Bantuan langsung Tunaiadalah jenis biaya perlindungan sosial dengan sistem cash transfer yang disediakan pemerintah sebagai kompensasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak untuk m…