ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN (Studi Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2015/PN Gns) Abstrak Oleh : SRI PURWANI 14.12.27.160 Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang berupa tindak pidana pada saat akhir-akhir ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan dilakukan juga ol…
Tujuan utama dari buku ini adlah mewujudkan gambaran yang jelas tentang beberpa konsep penting hukum indonesia modern. Metode yang digunakan adalah analisis terhadap tiga sumber hukum yaitu peraturan perundang - undangan, putusan pengadilan dan literatur yang otoritatif.
perubahan realitas saat ini membutuhkan pemikiran yang tidak ideologis dan sektarian,yaitu pemikiran yang luas,terbuka,dan kreatif sehingga dibutuhkan akselerasi pemikiran dan pandangan yang arif,di dorong oleh semangat pencarian yang tidak pernah usai.dengan demikian,seseorang harus mengubah pandangan yang tunggal,sederhana,dan absolut menjadi kritis dan menghargai keragaman.hal ini sesuai den…
Buku Pengantar Hukum Indonesiaini bertujuan untuk memberikan pengantar kepada setiap orang baru mulai mempelajari hukum indonesia. Materi pengantar yang diberikan dalam buku ini tidak hanya mengenai tata hukumnya, namun juga aspek sejarahnya. hal ini berkaitan dengan banyaknya literatur pelajaran hukum sebagai pengantur yang hanya menjadikan aspek tata hukumnya saja, sedangkan aspek sejarahnya …
Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar (Studi Perkara No. 1259/Pid.Sus/2015/PN.Tjk) Oleh Bella Mutia Miandari 14.12.27.035 Maraknya beredar sediaan farmasi tanpa izin edar dalam masyarakat tentunya sangat memperihatinkan. Mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak menggunakan Izin dari Badan POM RI atau dari Kementerian K…
Buku ini menguraikan mengenai hukum kehutanan secara menyeluruh dan komposisi bab yang da mengikuti komposisi bab yang ada dalam undang - undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan.
izin merupakan keputusan tata usaha negara yang berisi pengaturan mengenai kegiatan yang dapat atau tidak dapat dilakukan oleh masyarakat.untuk memproses keputusan tata usaha negara,pemerintah memerlukan dan memiliki birokrasi sebagai kumpulan tugas dan jabatan yang terorgraisasi secara formal,berkaitan dengan jenjang yang kompleks,dan tunduk pada pembuat peran formal.dalam menjalankan fungsiny…
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 Oleh ELIYANI 14.12.27.054 Tahun 2016 Peraturan Daerah dibatalkan sebanyak 3.143 oleh Pemerintah dengan klasifikasi Peraturan Daerah yang dibatalkan memenuhi unsur menghambat proses perizinan dan investasi, Peraturan Daerah yang menghambat kemudahan berusa…
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG LARANGAN PERBUATAN ASUSILA DAN TUNA SUSILA DI WILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT Abstrak Oleh : M. CHERI SOPIAN NPM : 14.12.27.102 Menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Larangan Perbuatan Asusila dan Tuna Susila di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat menyatakan bahwa yang dimaksud perbuatan prost…
IMPLEMENTASI ASSET RESING OLEH KEJAKSAAN DALAM UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan: 510K/PID.SUS/2014) Oleh DWI NANDA SAPUTRA 14.12.27.050 Dalam memberantas korupsi semestinya sudah dipikirkan selain menangkap koruptor juga menyelamatkan atau memanfaatkan aset hasil tindak pidana korupsi atau menggunakan istilah follow the asset tidak sekedar f…