Ditapis dengan
(E-SKRIPSI) OPTIMALISASI PENGAWASAN TERHADAP ORANG ASING DALAM RANGKA MENEKAN…
Besarnya potensi terjadinya kejahatan transnasional di Indonesia ini merupakan suatu masalah yang perlu mendapat perhatian. Dengan demikian perlu diadakan suatu kajian terhadap masalah-masalah yang terkait dengan kejahatan lintas negara yang melanda Indonesia. Untuk memberantas praktik kejahatan perdagangan orang tidaklah mudah, dibutuhkan komitmen bersama. baik pemerintah, aparat penegak hukum…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 95 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 DWI o
(E-SKRIPSI) UPAYA KEPOLISIAN DAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI LAMPUNG DALAM ME…
enyebab utama pungli ialah karna lemahnya integritas moral yang turut melemahkan disiplin dari aparatnya, lemahnya sistem, lemahnya mekanisme di berbagai sektor birokrasi terhadap pelayanan publik. Permasalahan penelitian yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah faktor penyebab terjadinya tindak pidana pungutan liar, pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pungutan liar dan upaya menan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 101 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 CIK u
(E-SKRIPSI) TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME
Penelitian ini bertujuanuntukmenganalisis sesuatu perbuatandapat dikategorikan sebagai tindak pidana pendanaan teroris dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pendanaan teroris. Definisi pendanaan terorisme dalam Pasal 1 Ayat 1 menentukan bahwa “Pendanaan terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, meminjamkan dana, baik langsung maupun tin…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 74 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 AHM t
(Tesis) Implementasi Pasal 64 Ayat 1 Peraturamn Dewan Perwakilan Rakyat Daera…
IMPLEMENTASI PASAL 64 AYAT 1 PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN LAMPUNG TIMUR (Studi di DPRD Kabupaten Lampung Timur) Abstrak Oleh : LUKAS PARULIANTUA HASIHOLAN NPM : 14.12.27.100 Tugas dan wewenang DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi cukup penting terutama untuk mewakili hak-hak rakyat …
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xvi,95Hal,21x29.7 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Luk i
(E-SKRIPSI) ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PE…
Salah satu kejahatan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat adalah Tindak Pidana Penggelapan yang merupakan suatu perbuatan bertentangan dengan kepentingan hukum. Permasalahan penelitian yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Nomor : 184/PID.B/2018/PN.TJ…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 120 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 ZAN a
Hukum Pasar Modal Di Indonesia
Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek, (pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995). Pasar modal sebagai alternatif pendanaan baik untuk pemerintah maupun swasta. Pemerintah beserta swasta membutuhkan dana dan dapat …
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 978-979-007-284-8
- Deskripsi Fisik
- 218 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 332.041 TAV h
(E-SKRIPSI) PERAN KEPOLISIAN SEKTOR KESATUAN PELABUHAN (KSKP) BAKAUHENI DALA…
Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan (KSKP) Bakauheni merupakan Satuan yang bertugas untuk membantu administrator pelabuhan dalam menyelenggarakan keamanan di daerah pelabuhan yang kedudukannya secara taktis operasional berada di bawah Administrator Pelabuhan dan secara hirarkhis fungsional serta teknis Polisional tetap berada di bawah kesatuan Polri. Salah satu tugas KSKP Pelabuhan Bakauheni ya…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 109 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 YUD p
(E-SKRIPSI) KAJIAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PERDAMAIN YANG DINYATAKAN BATAL …
Pembukaan Undang Undang 1945 adalah landasan dasar negara indonesia didalamnya tersurat tentang tujuan dari didirikannya indonesia sebagai sebuah negara yang mengatakan bahwa sebagai sebuah negara, indonesia bertujuan membentuk suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut mel…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 75 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 YOS k
Hukum Pasar Modal Di Indonesia : Pengawan Pasar MOdal Pasca Terbentuknya Otor…
Sejarah telah membuktikan betapa krisis keuangan global dan berbagai gejolak finansial hampir selalu di ikuti dengan reformasi pengaturan. Sebut saja, reformasi pengaturan yang di lakukan oleh pemerintah serikat melalui pengundangan glass steagal act menyusul terjadinya krisis keuangan yang melanda negara tersebut pada 1929 hingga 1933. Pada era ini, sejarah kembali mencatat terjadinya krisis k…
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 978-979-3333-63-2
- Deskripsi Fisik
- 262 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 332.041 IND
(Tesis) Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi PengadaanMobil Dina…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN MOBIL DINAS DI KABUPATEN PESAWARAN (Studi Perkara Nomor: 25/Pid.Tipikor/2013/PN.TK) Abstrak Oleh ICEN AMSTERLY NPM : 12.12.23.032 Tindak Pidana Korupsi di Indonesia merupakan permasalahan yang sangat rumit, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berfungsi sebagai pemberantas korupsi. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai faktor…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xvi,121 Hlm,21x29 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Ice a
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah