(FISIP) Pengantar Ilmu Pemerintahan

Luasnya dimensi ilmu pemerintahan tidak terlepas dari ruang lingkup permasalahan dan gejala berpemerintahan. Upaya pembuktian dan penggalian untuk menadirianilmu pemerintah melalui pendekatan disiplin ilmu lainnya yang bersifat multidisiplin ataupun interdisiplin ilmu terus dilakukan. Salah satu pendekatan yang dilakukan sesuai dengan metode ilmu adlah pendekatan historis. Dilihat dari pendekat…

(FISIP) Hukum tata negara republik indonesia

Sejak cetakan ketiga (tahun 2000) buku ini diluncurkan, banyak terjadi perubahan di bidang pemerintah dan ketatanegaraan kita. Guna mengantisipasi perubahan dan perkembangan tersebut, maka dalam edisi revisi tahu 2008 ini dimasukkan hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat luas, diantaranya: amandemen UUD 1945, mahkamah kosntitusi, komisi yudisial, UU No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegar…

Pengantar Kajian Strategis

Buku ini menyajikan berbagai aspek dasar Kajian Strategi sebagai salah satu cabang displin Ilmu Hubungan Internasional. Tujuan utama buku ini adalah memberikan pemahaman dasar kepada para mahasiswa hubungan internasional dan pemerhati masalah-masalah strategi dan hubungan internasional tentang pentingnya kajian strategi baik secara teoretik dan praksis. Buku ini juga akan bermanfaat bagi kalang…

Majalah Parlementaria : Wajah Baru DPR RI: Semangat Kolektif Kolegial

Edisi

Edisi 179 th. 2019

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

79 hlm : ill. ; 26 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

REF 320 TIM m

Buletin Parlementaria : Bangun Indonesia Unggul Melalui Keterbukaan Parlemen

Edisi

No. 1068/I/X/2019 September 2019

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

23 hlm :ill. 26 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

REF 320 TIM b

PRANATA HUKUM, Vol. 8 No. 1 Januari 2013, Jurnal Ilmu Hukum,

PRANATA HUKUM, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomor 1, Januari 2013 berisi: * Analisis tugas dan wewenang dinas kebersihan dan keamanan dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan industri (Studi pada Kota Bandar Lampung) - Lintje Anna Marpaung, pp 1-12 * Upaya hukum kepolisisan daerah Lampung dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan BBM - Bambang Hartono, pp. 13-24 * Pencatatan pernikah…

Negara kesatuan, desentralisasi, dan federalisme

Berbagai peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah yang lahir pasca gerakan reformasi tahun 1998, khususnya UU no. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan undang-undang penggantinya yaitu UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah membuka cakrawala barudalam penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia dan menggeser cara pandang sentralistis menjadi desentralistis.

(FISIP) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sangat dibutuhkan oleh setiap warga negara. Pancasila sebagai dasar negara yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa perlu dihayati oleh setiap warga negara, termasuk mahasiswa. Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi ini dapat menjadi buku yang tepat pada Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) di setiap perguruan tinggi, demi me…

Tata Cara Penggunaan Dan Pemanfaatan Barang Milik Negara

Buku ini mengupas tentang penggunaan dan pemanfaatan pejabat pengelolaan BMN penyelenggara kegiatan, kewenangan dan tanggung jawab, pejabat pengelolaan barang milik negara, kebijakan penggunaan dan pemanfaatan barang milik negara, tata cara penggunaan barang milik negara, serta tata cara pemanfaatan barang milik negara.

Daerah Isitimewa Yogyakarta Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia : sebuah pe…

Melalui buku yang berjudul Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Sistem Ketatatnegaraan Indonesia (Sebuah Pendekatan Sejarah Hukum dan Teori Kekuasaan) ini penulis mencoba untuk melakukan kajian dengan berdasarkan pada rujukan dari berbagai karya ilmiah, pendapat para pakar sejarah, pakar pemerintahan dan hukum tata Negara maupun peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia tentang Daerah Isti…