Hukum Sengketa Pemilu : Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu di M…

Sejak pemilu 2004, 2009, hinga 2014, MK tidak pernah sepi dari sengketa hasil pemilu. Trennya bahkan terus meningkat, dari sekitar 270 perkara pada pemilu 2004, membnegkak menjadi lebih dari 900 perkara pada pemilu 2014. Buku ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi mereka yang akan bersengketa di MK terkait perselisihan hasil pemilu. Buku dimaksud pula sebgai materi ajar di fakultas-fakultas yang…

Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana di Indonesia

Buku berjudul Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana di Indonesia, berisi tentang sejarah pembuktian dalam perkara pidana di INdonesia, sistem pembuktian dalam perkara pidana, teori hukum pembuktian, sejarah hukum acara pidana dalam sistem civil law, hukum pembuktian menurut kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP), hukum pembuktian menurut federal rules of evidence (FRE), ditutup dengan o…

Pengantar Ilmu Hukum

Buku ini terdiri dari beberapa bab, dan sub bab pembahasan, adapun bab utama dari buku ini di awali dari pembahasan mengenai nilai dan norma , definisi, ciri, unsur dan tujuan hukum, dilanjutkan dengan pembahasan hukum sebagai disiplin keilmuan dan hukum sebagai studi empiris, kemudian pembahasan mengenai sumber dan subjek hukum, ragam istilah hukum, pembagian dalam hukum, hukum sebagai sebuah …

Metode Penemuan Hukum : Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan

Edisi

Edisi 1

ISBN/ISSN

979-3333-81-2

Deskripsi Fisik

392 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.06 BAM m

Metode Penemuan Hukum : pembuktian elektronik dan CCTV pada peradilan pidana

ti Kasus-kasus yang bersentuhan dengan teknologi informasi dan telekomunikasi khususnya menyangkut media video recorder kamera CCTV, sudah mulai banyakt terjadi di masyarakat, sehingga penggunannya dalam mengungkap kejahatan atau sebagai sarana pendukung dalam membuktikan tindak pidana akan berhadapan dengan keabsahannya sebagai alat bukti. Adapun teori yang digunakan dalam penulisan buku in…

Hukum Media Massa

buku seri kedua dari buku pengantar hukum media ini, memfokuskan pada pembahasan hukum media massa. dimana secara garis besar semua penggunaan media massa atau media yang bersentuhan dan/atau bersinggungan dengan masyarakat luas atau khalayak ramai, akan berdampak terhadap hukum positif. Oleh karena itu, penggunaan media konvensional maupun new media dengan berbasis digital, selama penyampaian …

Tindak Pidana di Bidang Ketenagakerjaan ( Edisi Revisi )

Buku ini hadir sebagai satu langkah penyelesaian kasus tindak pidana ketenagakerjaan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan pekerja/buruh maupun pengusaha, yang melanggar hukum perjanjian kerja, baik peraturan perusahaan, peraturan kerja bersama dan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang ancaman sanksi pidananya hanya diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Lantaran itu, pelaksana…

Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) edisi revisi

Sejak diratifikasinya Agreement Establishing the World Trade Organization ( Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia ) yang mencakup Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights ),Indonesia telah memperbaiki tiga UU HaKI sebelumnya,dan membentuk UU HaKI yang lain (UU Perlindungan Varitas Tanaman,UU Desain Industri,UU Rahasia Dagang, UU Tata Letak Sirkuit Terpadu…

Tindak pidana informasi & transaksi elektronik : penyerangan terhadap kepenti…

Perkembangan teknologi ITE membawa perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara lagsung memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia. Sebaliknya kemajuan teknologi ITE dapat dimanfaatkan utuk melakukan perbuatan yang melawan hukum. membahas : UU no.11 Tahun 2008 Tentang Informasi d…

Hukum Pertambangan

Dalam konteks hkum pertambangan, penetapan sumber daya mineral sebagai kekayaan Negara berarti penolakan praktik pemilikan mineral secara pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi social bahan galian lebih besar dibandingkan dengan fungsi perorangannya. Di Indonesia, pemegang hak atas tanah tidak bisa mengklaim kepemilikkan atas bahan galian yang terdapat di bawah tanahnya. Konstitusi Indonesi…