ANALISIS IMPLEMENTASI PUTUSAN PEMIDANAAN DI RUTAN KLAS I BANDAR LAMPUNG TERHADAP NARAPIDANA TITIPAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI ATAS 1 (SATU) TAHUN Oleh : ADE CANDRA IRAWAN 14.12.28.003 Salah satu komponen sub sistem peradilan pidana dalam menjalankan fungsi dan peran penegakan hukum adalah Rumah Tahanan Negara, RUTAN merupakan tempat untuk mencapai tujuan pemidanaan yaitu pendidikan, r…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENERIMA GRATIFIKASI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014 (Studi Putusan Nomor : 44/Pid.Sus-TPK/2014/PN.TJK) Abstrak Oleh : ANTARIKSA NPM : 15.12.29.006 Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi b…
IMPLEMENTASI PASAL 4 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT (Studi Di Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat) ABSTRAK Oleh Hengki Saputra Pelaksanaan program PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) seperti diatur dalam peraturan Menteri da…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN MENGGUNAKAN KAPAL TANPA SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI) (Studi Perkara Nomor : 336/Pid.Sus/2016/PN.Tjk) Oleh: AKTA KURNIAWAN NPM. 14.12.28.009 Sebagian besar wilayah Indonesia adalah wilayah perairan (laut) yang terdiri dari ribuan pulau baik besar maupun pulau kecil yang berjajar dari sabang sampai merauke, luas daratan …
Pada hakikatnya, kerelaan membayar pajak tidak memiliki sifat patriotis layaknya membela kedaulatan negara secara fisik. Tidak ada patung atau jalan protokol yang dibuat atau dinamai untuk mengenang seorang pembayar pajak paling taat. Sebaliknya, setiap rupiah yang dibayarkan sebagai pajak akan mengurangi kemampuan ekonomis seseorang sebesar satu rupiah juga. Pada satu sisi, tidak berlebihan ji…