IMPLEMENTASI PASAL 3 PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH (Studio di Kota Metro) Oleh ERMAWAN ARIS DJULAISEN RA Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah merupakan upaya kongrit yang diwujudkan oleh Pemerintah Kota Metro dalam rangka meningkatkan pendapatan Asli Daerah. Salah satu perangkat daerah yang memiliki kewenan…
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN ATAU PENGGELAPAN JUAL BELI LOGAM MULIA (Studi Putusan Nomor : 670/Pid.B/2016/Pn.Tjk). Oleh ADITYA 14.12.28.004 Tindak pidana penggelapan dengan segala macambentuknya merupakan suatu jenis tindak pidana yang cukup berat bila dilihat dari sudut akibat yang timbul dan pengaruhnya terhadap masyarakat, bukan saja pihak yang m…
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KELAS IA TANJUNG KARANG NOMOR: 0317/Pdt.G/PA.Tnk TENTANG PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN MELALUI MEDIASI SEBAGAI UPAYA PERDAMAIAN (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang) Oleh M.HERZATAMA Mediasi merupakan penyelesaian sengketa melalui proses perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral dan tidak berpihak kepada pihak-pihak yan…
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM BANDING TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG TIKET MASUK OBJEK WISATA MUTUN (Studi Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PT.Tjk) ABSTRAK Oleh MANORA ASENA 14.12.28.063 Saat ini penggelapan uang sangat banyak ditemui dikalangan masyarakat, dalam hal ini tindak pidana penggelapan di Indonesia saat ini menjadi salah satu penyebab terpurunya system kesejahteraan ma…
ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI (JOIN FINANCING) PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT CITRA DANA MANDIRI OLEH SINTA MARGA Kredit sindikasi diberikan oleh beberapa bank secara bersama-sama kepada seorang debitur (peminjam). Kredit sindikasi merupakan suatu teknik pembiayaan kredit selain untuk menghindari ketentuan batas maksimum pemberian kredit, juga merupakan teknik…
ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN PIDANA KETIDAKHADIRAN TERDAKWA YANG SAH DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor: 53/Pid.TPK/2013/PN.TK) Oleh ANNISA DIAN PERMATA HERISTA Salah satu upaya aparat penegak hukum dalam menegmbalikan kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi adalah dengan menyelenggarakan peradilan tanpa dihadiri oleh terdakwa (peradilan ini absent…
Semua perbuatan tindakan pidana harus mendapatkan ganjaran yang setimpal atau seimbang agar ketertiban, ketentraman, dan rasa keadilan dimasyarakat dapat tercapat dengan baik. Indonesia merupakan negara hukum dimna terjadi tindak kejahatan atau pelanggaran hukum maka akan dikenakan sanksi. Pemberian sanksi pidana bertujuan untuk menyadarkan narapidana agar dapat menyesali segala perbuatann…
IMPLEMENTASI PASAL 12 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Studi mengenai Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bidang Pertanahan Dalam Pemberian Izin Lokasi) Abstrak Oleh VEDRY AGUNG SATRIYA 15.12.29.051 Kewenangan daerah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bi…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MENYIARKAN KEPADA UMUM SUATU CIPTAAN TANPA IZIN ATAU PERSETUJUAN PENCIPTA ATAU PEMEGANG HAK CIPTA (Studi Putusan Perkara Nomor 237/Pid.B/2015/PN.Tjk) ABSTRAK Oleh HANDAK PRAKASA QALBI 15.12.29.056 Pada era sekarang ini masih ditemui kasus tindak pidana Hak Cipta seperti tindak pidana Hak Cipta oleh Terdakwa Hu Hau Wagimin Bin Wagi…