Ditapis dengan
(TESIS) Implementasi Pasal 26 Ayat (1) Huruf B Peraturan Walikota Bandar Lamp…
IMPLEMENTASI PASAL 26 AYAT (1) HURUF B PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 32 TAHUN 2013 TERKAIT DENGAN PEMBERIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK (Studi Pada Dinas Komunikasi Dan Informasi Kota Bandar Lampung) Oleh : Nurqadryah Pemerintah kota Bandar Lampung telah mempersiapkan semua infrastruktur yang berkaitan dengan keterbukaan informasi public, yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Walik…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 111 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 NUR i
(Tesis) Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Perkara Nomor:315/Pid.B/2011/PN.GS) ABSTRAK Oleh CHAIRULLAH 14.12.27.040 Pada dasarnya manusia selalu mementingkan diri sendiri dan tidak memntingkan orang lain, sehingga manusia dapat melakukan kesalahn-kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja, sehingga perbuatan …
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xii,131 Hal,21x29.7 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Cha a
(E-SKRIPSI) Sistem Pengamanan Kendaraan Sepeda Motor Menggunakan Pelacakan GP…
Kendaraan Sepeda Motor saat ini merupakan salah satu objek sangat rawan untuk di curi..Antisipasi dari tindak pencurian tidak cukup hanya dengan memasang kunci pengaman, tetapi juga perlu melengkapi kendaraan dengan sistem pemantau dan pengendali. Kendaraan seperti sepeda motor pada umumnya belum dilengkapi dengan GPS (Global Positioning System), Penggunaan sistem tertanam dapat menjadi pil…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 89 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 004 SRI s
(E-SKRIPSI) LEGALITAS DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN TERHADAP ALAT BUKTI DIGITAL DA…
Dalam era informasi (information age), keberadaan suatu informasi mempunyai arti dan peranan yang sangat penting didalam aspek kehidupan sehingga ketergantungan akan tersedianya informasi semakin meningkat. Perubahan bentuk masyarakat menjadi suatu masyarakat informasi (information society) memicu perkembangan teknologi informasi (information technology revolution) yang menciptakan perangk…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 YOS l
(E-SKRIPSI) IMPLEMENTASI BANCASSURANCE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAH…
Fenomena yang terjadi sekarang bank telah merubah fungsinya tidak hanya menghimpun, menyimpan dan menyalurkan dana masyarakat akan tetapi bank mencoba menerapkan konsep Bancassurance yakni produk asuransi yang dikembangkan dan didistribusikan melalui jaringan bank. Bisnis ini berbentuk kerja sama antara pihak bank dan pihak asuransi. Bancassurance sendiri merupakan terobosan bagi perusahaa…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 110 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 RIZ i
(E-SKRIPSI) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PENGANGKUTAN BARANG MELAL…
Transportasi merupakan salah satu sarana perhubungan yang sangat penting dalam segala hal aktivitas manusia. Semakin berkembang sarana transportasi semakin mudah terjalin hubungan antar manusia. Perkembangan teknologi yang semakin modern telah merambah dunia transportasi di Indonesia. Hal ini terlihat dari bermunculannya model transportasi berbasis online pada kota-kota besar di Indonesia.…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 RIS p
(E-SKRIPSI) TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XIV/201…
Makna kata “dapat” didalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi kemudian menjadi bergeser. Dengan merujuk ketentuan Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, makna Undang-Undang Administrasi Pemerintahan kemudian diberi ruang untuk diterapkan didalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Ko…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 83 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 RES t
(E-SKRIPSI) ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM FIRMA SEBAGAI BADAN USAHA YANG …
Latar belakang, Persekutuan Firma merupakan bagian dari persekutuan perdata, maka dasar hukum persekutuan Firma terdapat pada Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Pasal-Pasal lainnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang terkait Permasalahan yang diangkat dari permasalahan ini adalah, 1) Bagaimana kedudukan hukum Firma Sebagai Bada…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 74 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 REN a
(E-SKRIPSI) TUGAS DAN FUNGSI APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) DALA…
Salah satu upaya pemerintah dalam penanggulangan tindak pidana korupsi sebagai suatu kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang dilakukan oleh aparatur Negara adalah pengawasan intern pemerintah dalam penyelenggaraan organisasi yang baik dan amanah (good governance). Permasalahan penelitian yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah tujuan Pemerintah memberikan anggaran untuk kepala…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 129 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 REN t
(E-SKRIPSI) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DISERTAI PEN…
Kejahatan perkosaan merupakan kejahatan yang bertentangan dengan norma dan moral. Suatu tindak pidana perkosaan berarti telah merampas nilai-nilai kemanusiaan karena perkosaan berarti tidak mengakui bahwa manusia memiliki hakat dan martabat. Kejahatan pelanggaran kesusilaan yang dilakukan oleh anak tentunya menjadi permasalahan yang rumit dan memerlukan penanganan yang serius. Adapun perm…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 105 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 NOV t
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah