Ditapis dengan
(Hukum) Hukum Waris : Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Perdata
Bidang hukum perdata yang belum tersentuh perubahan oleh undang – undang adalah bidang hukum Waris. Hukum waris masih terdapat dalam bentuknya yang asli, selain yang telah dikembangkan oleh jurisprudensi. Oleh karena itu, dalam bidang hukum Waris masih di kenal penggolongan penduduk dan berlakunyatiga sistem pewarisan yaitu, menurut kitab undang – undang Hukum Perdata, Hukum Adat, dan Hukum…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- 978-979-071-321-5
- Deskripsi Fisik
- vii, 136 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 346.05 DJA h
(FH) Aspek Hukum Pendaftaran Merek
Pada tanggal 25 November 2016, Rancangan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lahirnya undang-undang tersebut menandakan babak baru sistem hukum merek di Indonesia. Pertanyaan tentang merek baik yang bersifat sederhana maupun disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Sebagai contoh, hal yan…
- Edisi
- Edisi 1 Cetakan 1
- ISBN/ISSN
- 978-602-425-146-8
- Deskripsi Fisik
- xx, 260 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 340 AGU a
Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia
Berbagai bentuk pelanggaran dan perbuatan melanggar hukum sangat memungkinkan dalam praktik dunia cyber. HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) sebagai pilar utama dalam cyber law merupakan titik yang sangat menjadi perhatian masyarakat internasional yang diimplementasikan dalam aspek regulasinya. Di Indonesia antisipasinya melalui berbagai peraturan perundangan seperti dalam bidang paten dan mer…
- Edisi
- Cet. 3
- ISBN/ISSN
- 979-3304-19-7
- Deskripsi Fisik
- 248 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 343.099.4 AHM c
Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak
Hukum konrak merupakan bagian dari hukum perikatan karena setiap orang yang membuat kontrak terikat untuk memenuhi kontrak tersebut. ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum kontrak, termasuk asas-asas yang ada di dalamnya, diciptakan untuk menghindari kemungkinan terjadinya permasalahan antara para pihak yang terikat dalam kontrak. Salah satu contohnya adalah adanya asas itikad baik, dengan…
- Edisi
- Ed. 1 Cet. 6, cet. 7
- ISBN/ISSN
- 978-979-769-105-9
- Deskripsi Fisik
- xii, 168 hlm., 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 346.02 AHM h
Hukum Hak Tanggungan
lahirnya undang-undang no . 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah merupakan amanat dari undang-undang pokok agraria no . 5 tahun 1960.undang-undang no . 4 tahun 1996 merupakan pengganti dari hypotheek sebagaimana yang diatur dalam buku II kitab undang-undang hukum perdata indonesia sepanjang mengenai tanah,dan credietverband.ketentuan-ket…
- Edisi
- Cet. 2
- ISBN/ISSN
- 978-979-007-303-6
- Deskripsi Fisik
- 279 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 346.07 ADR h
Pengantar Ilmu Hukum Pajak
Hukum pajak Merupakan lapangan hukum yang (terutama) di negara kita masih sangat impopulair. Bukan hanya untuk khalayak ramai, melainkan sayang sekali — pula bagi kebanyakan cerdik pandai, lapangan ini hingga kini masih merupakan terra incognita. Keadaan semacam ini menyebabkan selalu dianaktirikannya Fiskus beserta segenap aparaturnya; dan bukan hanya dianaktirikan saja, bahkan perkataan dib…
- Edisi
- Edisi 3 cet. 19
- ISBN/ISSN
- 979-8020-12-x
- Deskripsi Fisik
- 261 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 343.04 SAN p
Pengantar Ilmu Hukum Pajak
Masalah pajak adalah masalahnegara, juga menjadi masalah warga Negara. Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan Negara yang diambil dari sebagian kekayaan warganya; kelalaian dalam membayar dan menyetor pajak bisa menimbulkan tindakan hukum. Kehormatan seseorang atau badan hukum sebagian juga diukur dari loyalitasnya dalam membayar pajak, sehingga wajarlah apabila timbul ungkapan; “…
- Edisi
- Edisi 22
- ISBN/ISSN
- 979-96055-4-7
- Deskripsi Fisik
- 268 hlm ; 16 X 24 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 343.04 SAN p
(FH) Kemahiran & Keterampilan Praktik Hukum Pidana
Tujuan hukum pidana ialah menciptakan ketertiban dan kedamaian masyarakat. Hal ini dapat dicapai apabila hukum pidana ditegakkan secara benar dan tanpa pandang bulu. Kepastian hukum dan keadilan dari setiap penegakkan hukum merupakan syarat yang menentukan.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 979-3695-60-9
- Deskripsi Fisik
- xiv+322 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 345.01 ADA k
Hukum perusahaan Indonesia (Cetakan Keempat Revisi)
Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisisiesi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan;serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pembangunan perekonomian nasional perlu didukung oleh suatu undang-undang yang meng…
- Edisi
- cet. 4
- ISBN/ISSN
- 978-979-414-798-6
- Deskripsi Fisik
- ix, 649 hlm ; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 346.06 ABD h
(FH) Hukum perusahaan Indonesia (Cetakan Ketiga Revisi)
Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisisiesi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan;serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pembangunan perekonomian nasional perlu didukung oleh suatu undang-undang yang meng…
- Edisi
- Cet.3 Revisi
- ISBN/ISSN
- 979-414-798-2
- Deskripsi Fisik
- 621 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 346.06 ABD h
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah