Hukum Hak Tanggungan

lahirnya undang-undang no . 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah merupakan amanat dari undang-undang pokok agraria no . 5 tahun 1960.undang-undang no . 4 tahun 1996 merupakan pengganti dari hypotheek sebagaimana yang diatur dalam buku II kitab undang-undang hukum perdata indonesia sepanjang mengenai tanah,dan credietverband.ketentuan-ket…

Pengantar Ilmu Hukum Pajak

Hukum pajak Merupakan lapangan hukum yang (terutama) di negara kita masih sangat impopulair. Bukan hanya untuk khalayak ramai, melainkan sayang sekali — pula bagi kebanyakan cerdik pandai, lapangan ini hingga kini masih merupakan terra incognita. Keadaan semacam ini menyebabkan selalu dianaktirikannya Fiskus beserta segenap aparaturnya; dan bukan hanya dianaktirikan saja, bahkan perkataan dib…

Pengantar Ilmu Hukum Pajak

Masalah pajak adalah masalahnegara, juga menjadi masalah warga Negara. Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan Negara yang diambil dari sebagian kekayaan warganya; kelalaian dalam membayar dan menyetor pajak bisa menimbulkan tindakan hukum. Kehormatan seseorang atau badan hukum sebagian juga diukur dari loyalitasnya dalam membayar pajak, sehingga wajarlah apabila timbul ungkapan; “…

(FH) Kemahiran & Keterampilan Praktik Hukum Pidana

Tujuan hukum pidana ialah menciptakan ketertiban dan kedamaian masyarakat. Hal ini dapat dicapai apabila hukum pidana ditegakkan secara benar dan tanpa pandang bulu. Kepastian hukum dan keadilan dari setiap penegakkan hukum merupakan syarat yang menentukan.

Hukum perusahaan Indonesia (Cetakan Keempat Revisi)

Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisisiesi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan;serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pembangunan perekonomian nasional perlu didukung oleh suatu undang-undang yang meng…

(FH) Hukum perusahaan Indonesia (Cetakan Ketiga Revisi)

Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisisiesi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan;serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pembangunan perekonomian nasional perlu didukung oleh suatu undang-undang yang meng…

Etika Profesi Hukum

Edisi

Edisi 3

ISBN/ISSN

979-414-759-1

Deskripsi Fisik

146 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

174 ABD e

PROFESI MULIA; Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jasa, Advokat, Notaris, Kurato…

Nobile officium (profesi mulia) demikian julukan yang di berikan kepada profesi hukum. Julukan tersebut membawa konsekuensi yang mendalam bagi tanggung jawab profesi ini dari segi etika dan hukum. Jika diteropong terhadap teori dan praktek hukum dari kacamata etika profesi hukum, banyak persoalan yang belum begitu tuntas terpecahkan, di samping banyak juga yang masih kontroversial. Khususnya ba…

Etika Profesi Hukum

Edisi

Cet. 4

ISBN/ISSN

978-979-491-063-4

Deskripsi Fisik

iii, 146 hlm.

Judul Seri

-

No. Panggil

174 ABD e

(FH) Buku ajar hukum acara mahkamah konstitusi

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-8497-11-0

Deskripsi Fisik

xiv,290 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 342.598 TIM b