Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan zat yang dilakukan bukan dengan tujuan pengobatan dan berlangsung lama yang mengakibatkan gangguan fisik, mental dan sosial. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya didominasi oleh kaum pria saja tetapi juga kaum wanita. Hal ini dapat dilihat diberbagai media massa tentang berita-berita kriminalitas yang dilakukan oleh wanita. Hal ini menunjukkan bet…
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (Rechtstaat) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3). Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law). Oleh karena itu setiap orang berhak…
Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan kemanusiaan. Maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi belakangan ini menyebabkan pemerintah mengeluarkan gagasan hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual. Tetapi, wacana tersebut menimbulkan pro dan kontradi lingkungan masyarakat. Banyak yang mendukung keputusan kebiri ini, tetapi banyak pula yang menolaknya.Adapun yang menja…
ANALISIS PUTUSAN TERHADAP DAKWAAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA BERITA ACRA TERSANGKA CACAT HUKUM (Studi Putusan Nomor: 60/Pid.Sus Anak/2015/PN.Tjk) Oleh LUVITA MAYANG SARI Eksepsi merupakan keberatan yang diajukan terdakwa dan atau penasihat hukumnya terhadap syarat hukum formil, belum memasuki pemeriksaan hukum materil. Salah satu perkara di mana eksepsi penasihat hukum dikabulkan oleh haki…
Pembunuhan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dan atau beberapa orang, yang mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia. Dari definisi lain tindak pidana pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan menghilangnya nyawa baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilang…
Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Atas dasar hal tersebut, maka setiap orang tanpa memandan…
EFEKTIVITAS PASAL 15 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 DALAM PROSES PELAKSANAAN DAN AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT DENGAN AKTA NOTARIS Oleh: MOHAMMAD RIZA PUTRA WIDODO 14.12.28.068 Perjanjian kawin merupakan perjanjian tertulis asalkan tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan, dianggap sah menurut hukum. Perjanjian kawin harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan dibu…
IMPLEMENTASI PASAL 33 PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH (Studi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Metro) Abstrak Oleh: ANASRULLAH NPM: 14.12.28.011 Pasal 33 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah mengatakan bahwa pajak parker adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan tempat parker di luar badan jalan, baik yang disediakan…
Indonesia merupakan salah satu negara terkaya di Asia dilihat dari keanekaragaman kekayaan sumber daya alamnya.Tetapi ironisnya, negara tercinta ini dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia bukanlah merupakan sebuah negara yang kaya malahan termasuk negara yang miskin. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusianya. Kualitas tersebut bukan hanya dari segi pe…
ANALISIS TERHADAP PENETAPAN TANAH TERLANTAR EKS HAK GUNA USAHA NOMOR 1 ATAS NAMA PT.IKA NUSA FISHTAMA (Studi Keputusan Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 12/PTT-HGU/BPN RI/2012) Abstrak Oleh: LUKMAN HAKIM 14.12.28.053 Tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Paki dan Hak Pengelolaan, a…