ANALISIS PENGAWASAN DANA BANTUAN PROGRAM NASIONAL PEMBANGUNAN MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN YANG BERAKIBAT TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor : 56/PID.Sus.TPK/2015/PN.Tjk) Oleh EDI YULIANTO 14.12.28.119 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan adalah pengelolaan simpan pinjam pe…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PUPUK BERSUBSIDI DI LAMPUNG BARAT (Studi Putusan Nomor: 59/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjk) Oleh WILLIYAM KARYA PERMATA Pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi agar tepat sasaran disertai dengan pengawasan oleh Komisi Pengawas Pupuk bersubsidi, sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor: 59/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjk. Permasalahan penelitian: (1)…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SENGAJA DENGAN SADAR KEMUNGKINAN (DOLUS EVENTUALIS) (Studi Putusan No. 186/Pid/B/2016/PN.GNS) Oleh : FERDI ARDIANSYAH 14.12.28.036 Pembunuhan merupakan kejahatan yang sangat berat dan cukup mendaat perhatian di dalam kalangan masyarakat. Berita di surat kabar, majalah dan surat kabar online sudah mulai sering memberitakan terjad…
ANALISIS HASIL PENELITIAN KEMASYARAKATAN BALAI PEMASYARAKATAN SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA SECARA DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA (Studi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Tanjung Karang) Oleh TEJOWATI SUHARTINI 14.12.28.108 Pembuatan Laporan Hasil Penelitian Masyarakat (LITMAS) dilaksanakan berdasarkan pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang …
ANALISIS ASAS LEX SPECIALIS TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG DIDAKWA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KUHPIDANA (Studi Perkara Nomor. 97/Pid.B/2014/PN.TK di Pengadilan Negeri Tanjung Karang) ABSTRAK Oleh YOFFI KURNIAWAN NPM 14.12.28 121 Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak, menghilangkan nyawa orang lain. Perbeda…
ANALISIS PERTIMBANGAN PUTUSAN BEBAS HAKIM BANDING DALAM PERKARA TERTEMBAKNYA WARGA SIPIL OLEH POLISI (Studi Perkara Nomor: 54/Pid.B/2013/PT Tjk) ABSTRAK Oleh MARYANTO 14.12.28.064 Perkara tertembaknya warga masyarakat oleh anggota Polri ketika melaksanakan tugas di lapangan kerap terjadi, terutama di wilayah-wilayah yang rawan unjuk rasa, anarkisme dan konflik sosial. Salah satunya adalah…
ANALISIS KEWENANGAN PENYIDIK POLRI DALAM PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Perkara Nomor 08/Pid.Sus-Anak/2016/PN.GS) Oleh : Iwan Dharmawan Diversi menginspirasi para penegak hukum menyelesaikan perkara tindak pidana diluar sistem Peradilan Anak (pidana biasa/orang dewasa) dengan menerapkan Restorative justice. Seperti halnya tindak pidana penipua…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PEMBANGUNAN LAPANGAN SEPAK BOLA KAMPUNG (Studi Putusan Nomor: 64/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Tjk) Oleh : DES HERISON SYAFUTRA Korupsi diidentikan dengan perbuatan curang yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperkaya diri sendiri, hal ini seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka revitalisasi prasarana olahraga,…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN KEPABEAN (Studi Perkara Nomor : 71/Pid.B/2010/PN.TK) Oleh: YUSUF SUJATMIKO 14.12.28.107 Perkembangan kehidupan masyarakat yang dirangsang oleh dinamika pembangunan bangsa dalam berbagai aspeknya, telah menyebabkan kecenderungan meningkatnya kejahatan baik secara kuantitatif maupun kualitatif, salah satunya adalah tindak pid…
AMALISIS PERBEDAAN PERTIMBANGAN HUKUM JAKSA PENUNTUT UMUM DAN HAKIM DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN (Studi Perkara Nomor: 12/Pid.B/2016/PN.Sdn) ABSTRAK OLEH Achmad Syaripudin NPM. 14.12.28.002 Perbedaan pertimbangan hukum antara jaksa penuntut umum dan Hakim terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan adalah keyakinan Jaksa Penuntut Umum unt…