(HUKUM - ADMINISTRASI PUBLIK) Mengkaji Implementasi dan Tuntutan Baru Otonomi…

kehadiran lembaga DPD RI memiliki arti penting dan memegang peranan strategis dalam perkembangan ketatanegaran sebagai kamar kedua dalam sistem parlemen indonesia untuk mnerapkan prinsip saling mengawasi dan menyeimbangkan (checks and balances) dalam lembaga legislatif. keberadaan DPD RI bertugas menyerap dan mengakomodasikan kepentingan masyarakat dan daerah secara luas sehingga diharapkan d…

(HUKUM - ADMINISTRASI PUBLIK) Hukum Pemerintah Daerah : Pendulum Otonomi Daer…

indonesia punya pengalaman panjang dalam pengelolaan otonomi daerah. permasalahan mendasarnya adalah emnemukan format yang paling sesuai, untuk mengakomodasikan dua hal. pertama mengakomodasikan bentuk negara negara kesatuan republik indonesia yang sudah final. hal ini mengharuskan kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan negara bersifat unifikatif, atau serba satu. refleksi dari hal …

(PASCA-ADMINISTRASI PUBLIK) Pokok-pokok Admnistrasi Publik dan Implementasinya

Edisi

Cetakan Pertama

ISBN/ISSN

978-979-1073-93-6

Deskripsi Fisik

ix; 146 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 352 IBR p

(MANAJEMEN - ADMINISTRASI PUBLIK - HUKUM) Menyingkap Tabir Otonomi Daerah di …

Masalah otonomi daerah di Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan bentuk negara kesatuan republik Indonesia. Sejak awal para pendiri bangsa Indonesia telah menghendaki adanya bentuk negara kesatuan. Oleh karena itu, walaupun telah ada konsep otonomi luas, pelaksanaannya haruslah tetap dalam bingkai NKRI. Kedaulatan tetaplah berada pada pemerintah pusat. Buku menyngkap tabir otonomi daerah di In…

(HUKUM - ADMINISTRASI PUBLIK - MANAJEMEN) Otonomi Daerah : menuju era baru pe…

Ketika otonomi daerah (otda) dicanangkan oleh pemerintah pusat awal tahun 2001, banyak yang mempertanyakan apakah otomatis akan terjadi perubahan paradigma yang mendasar dan bersifat struktural. Pasalnya, “lagu” yang berkumandang di seluruh provinsi , kabupaten dan kota di indonesia adalah sentralisasi yang dominan dalam perencanaan maupun implementasi pembangunan indonesia. Keseragaman. Ak…

(HUKUM - ADMINISTRASI PUBLIK - MANAJEMEN) Perencanaan Partisipatif Pemerintah…

sejak reformasi 1998, pemerintah daerah kabupaten/kota mendapatkan kewenangan yang sangat besar. Pemerintah daerah memiliki otonomi luas dan utuh. Dengan demikian, pemerintahan kabupaten/kota menjadi subjek penentu penciptaan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, kewenangan yang besar membuat pemerintah kabupaen/kota harus mampu mengidentifikasi dan merumuskan masalah warganya. Hal ini diperu…

(MANAJEMEN - ADMINISTRASI PUBLIK - HUKUM) Sistem Administrasi dan Manajemen S…

Sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah , banyak terjadi perubahan dalam adminstrasi dan manajemen kepegawaian, dan perubahan ini membawa implikasi yang sangat luas bagi pelaksanaan tugas aparatur di daerah. Perubahan yang sangat mendasar adalah kewenangan yang diberkan pemerintah kepada kepala daerah yang sangat besar berkenaan dengan pengelolaan kepegawaian di daerah mulai dari penga…

(HUKUM - ADMINISTRASI PUBLIK) Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia

buku ini secara deskripitif menggambarkan sistem adminitrasi negara republik indonesia dalam garis besarnya dan oleh karna itu dapat di gunakan sebagai referensi dasar bagi semua pihak yang akan mempelajari keadaan sistem adminitrasi negara republik indonesia. Deskripsi perkembangan dan keadaan administrasi negara republik indonesia, di lakukan melalui pendekatan kesisteman. Kami menyadari bah…

(ADMINISTRASI PUBLIK - HUKUM) Birokrasi Pemerintahan

Buku pemerintahan birokrasi ini terdri dari 12 bagian, yang terdiri dari : bagian 1. Birokrasi; bagian 2. Konteks sejarah birokrasi; bagian3. Paradigma dan reposisi; bagian 4. Negara dan pemerintahan; bagian 5. Birokrasi pemerintahan; bagian 6. Gambaran umum kondisi birokrasi di Indonesia; bagian 7. Reformasi birokrasi; bagian 8. Tujuan, visi, misi, dan strategi reformasi birokrasi; bagian 9. A…

Reformasi Administrasi : Bunga Rampai Pemikiran Administrasi Negara / Publik

Angin reformasi yang melanda bangsa indonesia menyentuh pula aras administrasi. Reformasi adminitrasi tersebut mencakup perubahan sistem adminitrasi, sistem kepegawaian, sistem pengawasan, maupun sistem pelayanan publik. Di tengah krisis ekonomi-politik yang berkapanjangan dan tantangan globalisasi, amsalah adminitratif, politik, sosial, ekonomi atau budaya yang berdiri sendiri-sendiri, melain…