Hukum Sengketa Pemilu : Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu di M…

Sejak pemilu 2004, 2009, hinga 2014, MK tidak pernah sepi dari sengketa hasil pemilu. Trennya bahkan terus meningkat, dari sekitar 270 perkara pada pemilu 2004, membnegkak menjadi lebih dari 900 perkara pada pemilu 2014. Buku ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi mereka yang akan bersengketa di MK terkait perselisihan hasil pemilu. Buku dimaksud pula sebgai materi ajar di fakultas-fakultas yang…

Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik (Cetakan 4 & 5)

Birokrasi perizinan yang berbelit-belit merupakan salahsatu permasalahan yang menjadi penghambat bagi perkembangan dunia perekonomian, terlebih lagi dalam dunia usaha di Indonesia. Masyarakat dan para pelaku usaha sering mengeluhkan masalah proses pelayanan perizinan yang memerlukan waktu lama, banyaknya instansi yang mengeluarkan izin, serta banyaknya pungutan yang harus dibayar oleh pemohon i…

Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-623-205-127-0

Deskripsi Fisik

xii, 332 hlm ; 25 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 342.598 ZAK s c.

Perkembangan & konsolidasi lembaga negara pasca reformasi

Pada era reformasi, terjadi perubahan yang radikal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang ditandai dengan amandemen pada konstitusi negara Republik Indonesia, UUD 1945. Salah satu perubahan yang cukup signifikan adalah perubahan pada fungsi dan kedudukan masing-masing lembaga negara serta munculnya berbagai lembaga negara baru. Dalam buku ini Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., sebagai paka…

(FISIP) Jurnal Ketatanegaraan : Kekuasaan Kehakiman, Vol. 004 September 2017

Jurnal Ketatanegaraan : Kekuasaan Kehakiman, Vol. 004 September 2017, berisi: Maruarar Siahaan Kekuasaan Kehakiman yang mandiri dan akuntabel menurut uud nri tahun 1945 Zain Badjeber kekuasaan kehakiman dan badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman FX. Adji Samekto Tantangan hakim di Indonesia: dari penjaga kepastian hukum menuju pencipta keadilan berdasarkan pa…

Pranata hukum, Vol. 4 No. 2 juli 2009, jurnal ilmu hukum universitas bandar …

Pranata hukum, jurnal ilmu hukum universitas bandar lampung berisi: Klausul evenemen all risk dalam perjanjian pembiayaan konsumen-tami rusli, pp. 81-95 Pembinaan anak didik pada lembaga pmasyarakatan khusus narkotika-kartin s. Hulukati,pp. 97-106 Kekuatan pembuktian hasil laboratorium forensik sebagai bukti dalam tindak pidana narkotika-nasir yusuf,pp. 107-118 Moralitas dalam cita hukum mn…

Hukum Konstitusi : pandangan dan gagasan modernisasi negara hukum

Kedudukan konstitusi dalam sebuah negara menjadi hal yang tidak terpisahkan dari citra ideal karakteristik wujud negara hukum. Di sini dapat dipertegas bahwa belum utuh ketika kita mengkaji dan memahami hukum, apabila kajian konstitusi tidak menjadi salah satu rujukan pemahaman kajian hukum yang kita pelajari dan pahami. Di samping itu, pemahaman konstitusi dapat menjadi instrumen upaya melurus…

(FISIP) Pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi : Berdasar SK Dirje…

Pendidikan kewarganegaraan sebenarnya dilakukan dan dikembangkan di seluruh dunia, meskinpun dengan berbagai macam istilah atau nama. Mata kuliah tersebut sering disebut sebagai civic education, citizenship education, dan bahkan ada yang menyebut sebagai democracy education.

Ilmu Negara

Buku dengan judul "Ilmu Negara" hadir untuk melengkapi sejumlah literatur yang membahas tentang ilmu negara dan teori negara, unsur-unsur negara, asal-usul negara, tujuan dan fungsi negara, tipe-tipe negara, kedaulatan, demokrasi, kekuasaan, konstitusi, bentuk negara, sistem pemerintahan, baik yang disampaikan oleh filosof-filosf muslim maupun dari filosof-filosof non muslim. Penulis sengaja me…

YUSTISIA : Jurnal hukum , Edisi 86, Mei-Agustus Tahun XXII

YUSTISIA : Jurnal hukum , Edisi 86, Mei-Agustus Tahun XXII berisi: *pelibatan mahkamah konstitusi dalamperubahan (ulang) UUD 1945 yang partisipatif melalui komisi konstitusi,-Ni'matul huda *Politik hukum kebebasan beragama dan kepercayaan indonesia,-Budiyono *kedudukan hukum tenaga keperawatan dependent dalam transaksi terapeutik,- M.fakih *putusan hakim: menuju rasionalitas hukum refleksif…