E-PAPER LAMPUNG POST : Edisi Selasa 4 Agustus 2020

Edisi

No. 15257/TAHUN XLV

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

12 hlm : ill. ; 70 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

REF 300.5 TIM k

Buletin Parlementaria : Komisi X Pastikan Kesiapan Venue PON XX

Edisi

Nomor 1093/I/III/2020 - Maret 2020

ISBN/ISSN

2614-3399

Deskripsi Fisik

23 hlm : ill. ; 30 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

REF 320.05 TIM b

Buletin Parlementaria : Serahkan Bantuan Sembako, DPR Minta Warga Tunda Mudik

Edisi

Nomor 1101/IV/IV/2020 - April 2020

ISBN/ISSN

2614-3399

Deskripsi Fisik

23 hlm : ill. ; 30 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

REF 320.05 TIM b

Majalah Parlementaria : Kilas Akhir Periode

Edisi

Edisi 176 th. 2019

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

79 hlm : ill. ; 30 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

REF 320 TIM m

Jurnal Keadilan Progresif, Vol. 3 No. 1, Maret 2012

Jurnal Keadilan Progresif, Vol. 3 No. 1, Maret 2012 berisi: * Lembaga mediasi perbankan sebagai alternatif penye;esaian sengketa perbankan di Indonesia - Zulfi Diane Zaini, pp. 1-20 * Peranan badan perencanaan pembangunan daerah dalam penyusunan kebijaksanaan dibidang pembangunan di Kabupaten Tanggamus - Agus Iskandar P.P., pp. 21-36 * Pembangunan hukum nasional perspektif kesetaraan dan kea…

Pranata hukum, Vol. 9 No. 1 januari 2014, jurnal ilmu hukum

Pranata hukum, jurnal ilmu hukum, Volume 9 nomor 1 januari 2014 berisi: Pengalihan fungsi pengawasan lembaga perbankan dari bank indonesia ke otoritas jasa keuangan-zulfi diane zaini,pp. 1-14 Analisis penyelenggraan penataan ruang dalam perspektif pembangunan berkelanjutan di kabupaten lampung timur-Lintje anna marpaung,pp. 15-25 Kewenangan DPRD dalam membahas dan menindaklanjuti laporan per…

Keuangan Daerah & Pengawasannya

Otonomi daerah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk bertanggung jawab dalam penggunaan dana, baik dana dari pemerintah pusat maupun dana yang berasal dari pemerintah daerah sendiri. Cara mengelola keuangan dengan berhasil guna dan berdaya guna meurpakan syarat penting untuk peningkatan pelayanan ublik di daerah. Dalam pelaksanaannya harus tetap berpegang pad aprinsip-prinsip pen…

Reformasi Kepabeanan : undang-undang nomor 17 tahun 2006 pengganti undang-und…

Lebih dari satu dekade yang lalu, tepatnya pada tahun 1995, setelah melalui perjuangan yang berat sejak tahun tujuh puluhan, pembaharuan Undang-undang Kepabeanan Indonesia dapat direalisasikan dan dimulainya reformasi di bidang ini. Kelanjutan reformasi kepabeanan melalui perubahan Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 dimaksudkan untuk…

Asas-Asas Hukum Administrasi Negara

Rezim administrasi negara dalam negara modern sangat dijunjung tinggi karaena adanya administrasi negara ini masyarakat bisa mengetahui tolak ukur pembangunan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Lebih dari itu juga, bisa dijadikan tolak ukur untuk masyarakat dalam mengawasi kinerja negara dalam menjalankan roda organisasi melakukan tindakan sewenang-wenang ataupun tetap berada di koridor yang te…

KOM & REALITAS SOSIAL, Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 4 Nomor 2, April 2014

KOM & REALITAS SOSIAL, Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 4 Nomor 2, April 2014 berisi: * Relasi antara media lokal dan penguasa daerah dalam mendorong tata kelola pemerintahan daerah yang baik di provinsi NTT - Jonas Klemens Gregorius Dori Gobang, PP. 116-126 * Prasangka sosial dalam komunikasi antaretnis (studi antara suku Bali dengn suku Lampung di Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan…