Giro dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia

Edisi

Cetakan Pertama

ISBN/ISSN

979-3654-56-2

Deskripsi Fisik

xiv, 146 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

332.7 BAH g

Aspek Legal Kredit Sindikasi

Edisi

Cetakan Kedua

ISBN/ISSN

979-421-762-x

Deskripsi Fisik

viii + 278 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

332.7 HER a

Hukum Investasi di Indonesia

Edisi

Cetakan Kedua

ISBN/ISSN

978-979-769-133-2

Deskripsi Fisik

xiv; 488 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

332.6 SAL h

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Edisi

Cetakan Pertama

ISBN/ISSN

979-421-938-x

Deskripsi Fisik

xx, 424 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

333.2 MAR b

Sistem dan Kebijakan Nilai Tukar

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-336-313-4

Deskripsi Fisik

vii; 53 hlm.; 15,2 x 22,8 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

332.41 ISK s

Ekonomi Moneter

Edisi

Cetakan Ketujuh

ISBN/ISSN

979-503-048-5

Deskripsi Fisik

xii, 256 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

332.46 NOP e

Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-336-310-x

Deskripsi Fisik

vii; 47 hlm.; 15,2 x 22,8 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

332.46 PER m

Kebijakan Moneter di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-3363-06-1

Deskripsi Fisik

viii; 72 hlm; 15,2 cm x 22,8 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

332.46 PER k

Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi

Buku ini semula merupakan suatu naskah disertasi yang telah diubah ke dalam format berbentuk buku yang diterbitkan, berjudul: PASAR MODAL SEBAGAI SARANA PEMBIAYAAN DAN INVESTASI, Seri Pasar Modal 1. Uraian-uraian perjalanan pasar modal Indonesia mengawali tulisan dalam buku ini. Hal ini bersifat elementer seperti aspek teoretis, konsep dasar dan pengertian pasar modal, kelembagaan serta pera…

Seri Hukum Harta Kekayaan : Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek

Buku ini, dengan berlandaskan pada sisi hukum kebendaan, yang bersifat memaksa, telah pula membawa kita kepada berlakunya hukum perjanjian, yang bersifat mengatur dan cenderung terbuka. Hak-hak istimewa menunjukkan pada hak-hak yang lahir dari perikatan-perikatan debitor, yang oleh Undang-undang diberikan hak secara mendahulu untuk memperoleh pelunasan piutang, yang dilakukan tidak secara pari …