Hukum Acara & Praktik Peradilan Tata Usaha

Secara Filosofis tujuan pembentukan peradilan administrasi negara (PTUN) adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perseorangan dan hak-hak masyarakat, sehingga tercapai keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum. Buku ini adalah bahan dasar untuk memperkenalkan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Nega…

Perilaku Gempa dan Kelelehan Bangunan : Analisis Pushover pada Gedung Beton B…

Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa struktur bangunan ini mampu menampilkan perilaku nonlinear yang diawali dengan fase awal, dengan mayoritas sendi-sendi plastis terjadi pada elemen balok dan kemudian elemen kolom. Bangunan ini juga memenuhi konsep tahan gempa, yaitu memiliki kolom yang kuat dan balok yang lebih lemah. Evaluasi kinerja struktur menurut aturan ATC-40 menunjukkan bahwa …

Hukum bisnis

Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum., lahir di Metro, 3 September 1963, telah mengabdikan diri sebagai dosen sejak 1987 di Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Pendidikan TK, SD, SMP dan SMA ditempuh di Metro. Pendidikan tinggi hukum Strata 1 (S1) di Universitas Lampung, Strata 2 (S2) di Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, dan Strata 3 (S3) diselesaikan d…

Sistem Informasi Manajemen

Materi yang dibahas dalam buku ini meliputi : Bab 1 Gambaran Umum Sistem Informasi Manajemen Bab 2 Konsep Dasar Sistem, Informasi, Manajemen dan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Bab 3 Komponen Sistem Informasi Manajemen Bab 4 Sistem Manajemen Database Bab 5 Sistem Pengelolaan Organisasi Database Bab 6 Sistem Informasi, Organisasi dan Strategi Bab 7 Dimensi Sistem Informasi dan Aset Kompl…

Amandemen Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (UU RI No. 51 Th. 2019)

Pasal 14A ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sepanjang kata "bersama" dan frasa "dan Komisi Yudisial" bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. b. Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang…

Memahami Hukum Konstitusi Indonesia

Pemahaman terhadap konstitusi sangat penting dalam kehidupan bernegara. Konstitusi merupakan segala peraturan dan ketentuan yang menyangkut ketatanegaraan, seperti Undang-Undang Dasar dan sebagainya. Konstitusi adalah hukum dasar dalam menjalankan pemerintahan suatu negara. Setiap peraturan perundang-undangan merujuk pada konstitusi sebagai acuannya. Materi dalam buku ini dipaparkan dalam se…

Manajemen Kinerja

Terdapat beberapa pandangan para pakar tentang pengertian manajemen kinerja. Bacal (1999) memandang manajemen kinerja sebagai proses komunikasi yang dilakukan secara terus menerus dalam kemitraan antara karyawan dengan atasan langsungnya. Proses komunikasi ini meliputi kegiatan membangun harapan yang jelas serta pemahaman mengenai pekerjaan yang akan dilakukan. Proses komunikasi di sini merupak…

Konsep dan pengukuran Akuntasibilitas

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

979-8398-76-9

Deskripsi Fisik

vi + 313 hlm.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

657.45 ISM k

Undang-Undang Perkawinan : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019

Perkawinan adalah perjanjian antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sepanjang hidupnya. Proses perkawinan dilaksanakan dengan prosedur tertentu agar dinyatakan sah di hadapan hukum dan agama. Sebagai perlakuan yang dianggap suci, hal-hal mengenai perkawinan di Indonesia kemudian diatur dalam ketentuan-ketentuan tertentu agar memiliki kekuatan hukum. Indonesia pada dasarnya telah …

Adolescence

Edisi

15

ISBN/ISSN

978-0-07-803548-7

Deskripsi Fisik

472 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 305.235 JOH a