Ditapis dengan
(Tesis) Implementasi Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun …
IMPLEMENTASI PASAL 9 PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH (Studi Pada Samsat Kabupaten Pringsewu UPTD Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Wilayah VII) ABSTRAK Oleh SUSTI RUMIANTI 14.12.26.058 Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam pelaksanaan pengenaan pajak kendaraan bermotor progresif yang di selenggarakan Dinas Pendapatan Provinsi Lampung…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xiii,102 Hal,21x29.7 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Sus i
(Tesis) Implementasi Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun …
IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR KOMPETENSI TEKNIS PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL (Studi Pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung) ABSTRAK Oleh : LIES APRIYANI Proses penyusunan hasil standar kompetensi manaje…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xii,132 hal,21.5x297 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Lie i 00065
(Tesis) Implementasi Peraturan Mentri Negara Penyandagunaan Aparatur Negara d…
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN EVALUASI JABATAN (Studi Pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung) ABSTRAK Oleh DEVIANTY Perumusan hasil evaluasi jabatan di lingkungan pemerintah provinsi lampung dilakukan melalui empat tahap yaitu persiapan,pelaksanaan pembaha…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xii,98 hal,21.5x297 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Dev i 00066
(Tesis) Implementasi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa T…
PERATIN OLEH LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN TERKAIT PENGGUNAAN DANA DESA (Studi Pada Pekon Banjar Agung Kecamatan Way krui Kabupaten Pesisir Barat) ABSTRAK Oleh : Rahmadin Bagus Rafle Jalewangan Sumber pendapatan desa yang begitu besar menimbulkan kekhawatiran karena rawan diselewengkan atau dikorupsi. Fakta bahwa banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi bukan tidak mungkin kalau lading koru…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xvi,95Hal,21x29.7 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Rah i
(Tesis) Implementasi Pasal 8 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Terhadap Proses…
IMPLEMENTASI PASAL 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TERHADAP PROSES PEMEKARAN DESA DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT (Studi Pada Pemekaran Tiyuh di Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat) Oleh : PAUZI Pemekaran Tiyuh merupakan suatu peluang sebagai upaya peningkatan pelayanan publik, untuk mendekatkan aparatur pelayanan dengan masyarakat, untuk menyentuh wilayah atau ma…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xvi,99 Hal,21x29.7 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Pau i
(Tesis) Implementasi Pasal 14 Undang-Undang Nomor:23 tahun 2014 Tentang Pemer…
IMPLEMENTASI PASAL 14 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP KEWENANGAN KANTOR PELAYANAN SATU PINTU DALAM PEMBERIAN IZIN GALIAN TAMBANG GOLONGAN C DI KABUPATEN PESISIR BARAT ABSTRAK Oleh : Derry Rama Putra Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan pengelolaan sumber daya alam khususnya pertambangan kepada…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xvi,82 Hal,21x29.7 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Der i
(HUKUM) Negara Hukum dalam Keadaan Pengecualian
Indonesia adalah Negara yang berlandaskan hukum.setiap warga negaranya sama dihadapan hukum.akan tetapi,fakta dilapangan seiring terjadi penegakan hukum tersebut tidak berlaku.hal ini disebabkan karena banyak factor yang mengakibatkan hukum tidak dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan,sehingga perlu kerja sama seluruh komponen rakyat Indonesia untuk menegakkan supremasi hukum…
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 978-979-007-500-9
- Deskripsi Fisik
- xvii,184 hlm.;15x21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 342.58 WIL n
(Tesis) Analisis Persyaratan dan Prosedur Pemekaran Daerah Menurut Undang-Und…
Analisis Persyaratan dan Prosedur Pemekaran Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Pada Kabupaten Lampung Tengah) Oleh : ROZALI 14.12.27.148 Pemekaran daerah menjadi fenomena yang berkelanjutan sejak awal era reformasi sampai dengan sekarang. Kabupaten Lampung Tengah yang telah dimekarkan menjadi Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro,saat ini …
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xv,158 Hal,21x29.7 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Roz a
(Teisis) Implementasi Pasal 5 Huruf C Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasio…
IMPLEMENTASI PASAL 5 HURUF C PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2013 DALAM PENETAPAN HAK PAKAI ATAS TANAH BADAN USAHA (Studi Di Badan Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan) Oleh : Riko Aritama Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xv,95Hal,21x29.7 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Rik i
(Tesis) Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksa…
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG PELAKSANAAN WAJIB LAPOR PECANDU NARKOTIKA (Studi di Kabupaten Lampung Selatan) Oleh I WAYAN SUARTHA ANTARA NPM. 14.12.27.079 Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika saat ini sudah sangat memprihatinkan dan mengancam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya penanggulangan masalah narkotika, harus dilaksanakan …
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xvi,82 Hal,21x29.7 cm
- Judul Seri
- Implementasi
- No. Panggil
- REF 340 Way i
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah