ANALISIS KOORDINASI TUGAS DAN FUNGSI ANTARA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung) ABSTRAK Oleh SRI HARTATI Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Sekretariat daerah provinsi mempunyai tugas membantu…
IMPLEMENTASI PASAL 9 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG AIR TANAH (Studi Pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pesawaran) Oleh : Agus Laila Yusmanita Pemakaian air tanah merupakan alternative terakhir setelah air permukaan karena proses terjadinya air tanah memerlukan proses waktu cukup lama. Keberadaan air tanah mempunyai fungsi sosial, lingkungan dan e…
IMPLEMENTASI PASAL 49 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung) ABSTRAK Oleh : Hasan Basri Pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan dalam bentuk uji tipe dan uji berkala, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan Pasal …
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DALAM PELAKSANAAN TEKNIS PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH (Studi pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Provinsi Lampung) Oleh : MULYANI Guna mewujudkan tertib administrasi terhadap barang milik Negara/daerah pemerintah telah mengeluarkan suatu kebijakan yakni Peraturan Pemerintah…
IMPLEMENTASI PASAL 9 PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH (Studi Pada Samsat Kabupaten Pringsewu UPTD Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Wilayah VII) ABSTRAK Oleh SUSTI RUMIANTI 14.12.26.058 Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam pelaksanaan pengenaan pajak kendaraan bermotor progresif yang di selenggarakan Dinas Pendapatan Provinsi Lampung…
IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR KOMPETENSI TEKNIS PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL (Studi Pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung) ABSTRAK Oleh : LIES APRIYANI Proses penyusunan hasil standar kompetensi manaje…
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN EVALUASI JABATAN (Studi Pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung) ABSTRAK Oleh DEVIANTY Perumusan hasil evaluasi jabatan di lingkungan pemerintah provinsi lampung dilakukan melalui empat tahap yaitu persiapan,pelaksanaan pembaha…
PERATIN OLEH LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN TERKAIT PENGGUNAAN DANA DESA (Studi Pada Pekon Banjar Agung Kecamatan Way krui Kabupaten Pesisir Barat) ABSTRAK Oleh : Rahmadin Bagus Rafle Jalewangan Sumber pendapatan desa yang begitu besar menimbulkan kekhawatiran karena rawan diselewengkan atau dikorupsi. Fakta bahwa banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi bukan tidak mungkin kalau lading koru…
IMPLEMENTASI PASAL 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TERHADAP PROSES PEMEKARAN DESA DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT (Studi Pada Pemekaran Tiyuh di Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat) Oleh : PAUZI Pemekaran Tiyuh merupakan suatu peluang sebagai upaya peningkatan pelayanan publik, untuk mendekatkan aparatur pelayanan dengan masyarakat, untuk menyentuh wilayah atau ma…
IMPLEMENTASI PASAL 14 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP KEWENANGAN KANTOR PELAYANAN SATU PINTU DALAM PEMBERIAN IZIN GALIAN TAMBANG GOLONGAN C DI KABUPATEN PESISIR BARAT ABSTRAK Oleh : Derry Rama Putra Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan pengelolaan sumber daya alam khususnya pertambangan kepada…