ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB) PADA SAMSAT KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Oleh ANITA SURYANDARI Penyalahgunaan keuangan Negara dalam bentuk tindak pidana korupsi saat ini sudah memasuki hamper di setiap lingkungan pemerintahan daerah, salah satunya korupsi terhadap penerimaan pajak ken…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEDIA BARANG/JASA NEGARA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TANGGAMUS (Studi Putusan Nomor 5/PID.SUS.TPK/2014/PT.TJK) Oleh : Ahmad Farhan NPM. 14.12.27.009 Tindak pidana korupsi merupakan permasalahan yang dapat dikatakan sebagai sumber utama dari keterpurukan bangsa Indonesia, korupsi sudah men…
UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN SATU (GANJA) (Studi Putusan Nomor: 86/Pid.B/2009/PN.Kld) ABSTRAK Oleh Desi Eliyana Penyalahgunaan narkotika dapat saja dilakukan oleh setiap orang. Salah satu kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Muhammad Nur Ismail alias Malik Bin Ismail pada Perkara Nomor: 86/Pid.B/2009/PN.Kld dengan bukti narkotika golon…
ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PENGALIHAN DANA BANTUAN SISWA MISKIN Oleh : HERLINA WATI 12.12.23028 Bantuan siswa miskin merupakan sosial merupakan program pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan keikutsertaan siswa yang tidak mampu agar dapat bersekolah, akan tetapi dalam prakteknya ada Bantuan siswa miskin yang disalahgunakan untuk kepentingan p…
ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM TENTANG RESTORATIVE JUSTICE PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA RINGAN. (Studi Putusan Nomor 03/Pid.C/2015/PN.Kot) Oleh : Martha Diana NPM : 14.12.27.105 Penelitian ini mengkaji landasan pemikiran apa yang dipergunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana ringan yang diputus oleh pengadilan Negeri Kota Agung. Dalam memutus tindak p…
ANALISIS UPAYA HUKUM JAKSA PENUNTUT UMUM PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN ATAU PENIPUAN (Studi Putusan Nomor : 913/Pid.B/2014/PN.Tjk) Oleh : ZAILANI 14.12.27.184 Salah satu bentuk kejahatan yang masih sangat marak terjadi yaitu tindak pidana penggelapan dan penipuan. Penggelapan dan penipuan bisa terlaksana cukup dengan bermoda…
ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR : M.HH-24.PK.01.01.01 TAHUN 2011 TENTANG PENGELUARAN TAHANAN DEMI HUKUM (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Bandar Lampung) Oleh: HARY WIBOWO Pada proses pemidanaan ada upaya paksa bagi pelaku tindak pidana, yaitu penahanan. Penahanan pada dasarnya merupakan suatu tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia karena dit…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Putusan Nomor 82/PID.B/2014/PN.SKD) Oleh : Linda Susilawati Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang menyimpang. Sehingga perbuatan ini sering menimbulkan reaksi sosial dalam masyarakat, kejahatan pencurian yang disertai dengan kekerasan, dimana hampir setiap hari dapat kita lihat di media elektronik maupun d…
IMPLEMENTASI EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBIMBINGAN PASCAREHABILITASI GUNA PENCEGAHAN PENGULANGAN TERHADAP KLIEN PEMASYARAKATAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA Oleh NURHAYATI 14.12.27.128 Upaya mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Seorang warga binaan pemasyarakatan atau terpidana perkara Nar…
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA (Studi Perkara Nomor 283/Pid.Sus/2015/PN.Kla, Pada Pengadilan Negeri Kalianda) ABSTRAK MARYATI NPM. 14.12.26.068 Pertikaian dalam rumah tangga seringkali bukan sekedar perang mulut, akan tetapi banyak kasus yang muncul bahwa pertikaian tersebut diikuti dengan bentuk kekerasan. Dari berbagai jenis kekerasan yang berba…