Pengantar Hukum Indonesia merupakan salah satu mata kuliah dasar di Fakultas Hukum. Mata kuliah ini memperkenalkan hukum di Indonesia. Sesuai dengan namanya, buku ini akan mengantarkan mahasiswa dan pembaca yang ingin mengetahui sejarah perkembangan dan pokok-pokok Hukum Indonesia sebelum mempelajari lebih lanjut hukum di Indonesia.
buku ini berisi apa pertama kali yang harus dilakukan oleh notaris / PPAT apabila menerima surat gugatan, bagaimana menjawab gugatan dan bagaimana proses beracara perdata di pengadilan, pada buku ini akan membahas secara jelas dan mudah dimengerti oleh notaris/PPAT.
KUH perdata terdiri dari 4 buku, yaitu buku I tentang orang, Buku II tentang benda, Buku III tentang perikatan, dan buku IV tentang Bukti dan Daluarsa. Buku I & II meurpakan materi dari hukum perdata. Ditengah banyaknya buku Hukum Perdata saat ini, penulis mencoba menyajikan buku dengan materi sistematis dan praktis supaya mudah dipahami. buku ini merupakan Inti Sari Hukum Perdata yang membah…
Reformasi legislasi dan regulasi menjadi wacana hukum yang populer setelah 22 tahun pasca jatuhnya orde baru. Kondisi anomali terjadi antara keduanya. misalnya persoalan produktivitas, di satu sisi minim produktivitas penyusunan undang-undang dipersoalkan dan kerap kali jauh dari target program legislasi nasional, namun di sisi lain produktivitas produk hukum di bawah undang-undang dianggap ter…
Hukum humaniter internasional (HHI) menjelma menjadi bidang kajian yang sangat populer sejak Perang Dingin berakhir. Hukum humaniter internasional (HHI) kini tak hanya menjadi hirauan para kombatan dan badan-badan kemanusiaan seperti ICRC, atau menjadi mata pelajaran wajib para siswa akademi militer. Namun HHI telah menjadi kebutuhan dalam kurikulum universitas di seluruh dunia, dan menjadi pen…
Birokrasi perizinan yang berbelit-belit merupakan salahsatu permasalahan yang menjadi penghambat bagi perkembangan dunia perekonomian, terlebih lagi dalam dunia usaha di Indonesia. Masyarakat dan para pelaku usaha sering mengeluhkan masalah proses pelayanan perizinan yang memerlukan waktu lama, banyaknya instansi yang mengeluarkan izin, serta banyaknya pungutan yang harus dibayar oleh pemohon i…
materi buku ini terdiri dari 11 bab, yaitu: 1. pengertian dan ruang lingkup 2. titik-titik pertalian sbgai penentu persoalan hukum perdata internasional 3. status personal dan azas-azas dalam penetapan kewarganegaraan dan domisili 4. kwalifikasi 5. penunjukan kembali (renvoi) 6. ktertiban umum dan hak-hak diperoleh 7. penyelundupan hukum 8. persoalan pendahuluan 9. pilihan hukum 10. s…
KHUPerdata berlaku kurang lebih 160 tahun di negara kita. Seperti misalnya, secara hsitoris-sosiologis dapat dikatakan kitab UU ini masih dapat memenuhi kebutuhan masyrakat. Namun sudah dipikirkan penysusunan kodifikasi hukum perdata (secara parsial) dalam bidang hukum hara kekayaan