SINKRONISASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2011-2030 TERHADAP PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PELAKSANAAN PENATAAN TAMAN KOTA DI KOTA BANDAR LAMPUNG ABSTRAK Oleh : MEILIYANA ZA 14.12.27.108 Sinkronisasi mer…
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 Oleh ELIYANI 14.12.27.054 Tahun 2016 Peraturan Daerah dibatalkan sebanyak 3.143 oleh Pemerintah dengan klasifikasi Peraturan Daerah yang dibatalkan memenuhi unsur menghambat proses perizinan dan investasi, Peraturan Daerah yang menghambat kemudahan berusa…
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG LARANGAN PERBUATAN ASUSILA DAN TUNA SUSILA DI WILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT Abstrak Oleh : M. CHERI SOPIAN NPM : 14.12.27.102 Menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Larangan Perbuatan Asusila dan Tuna Susila di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat menyatakan bahwa yang dimaksud perbuatan prost…
IMPLEMENTASI PASAL 64 AYAT 1 PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN LAMPUNG TIMUR (Studi di DPRD Kabupaten Lampung Timur) Abstrak Oleh : LUKAS PARULIANTUA HASIHOLAN NPM : 14.12.27.100 Tugas dan wewenang DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi cukup penting terutama untuk mewakili hak-hak rakyat …
IMPLEMENTASI PASAL 12 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) (Studi Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Barat) OLEH MUHAMMAD ZINNUR NPM. 14.12.27.116 Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya masih satu tingkat di bawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dinaikkan pangkat…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU MEMPERDAGANGKAN BARANG YANG TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG TELEKOMUNIKASI DAN UNDNAG-UNDNAG PERLINDUNGAN KONSUMEN Oleh : MUHAMMAD YANI Bahwa peredaran handphone yang diduga palsu semakin marak terjadi di Bandar Lampung adanya beberapa tempat perbelanjaan yang menawarkan dan menjual berbagai macam Handphone yang diduga palsu dengan beragam harga yang sang…
IMPLEMENTASI PASAL 20 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA PELAYANAN PUBLIK MELALUI STANDAR PELAYANAN (Studi di Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung) ABSTRAK Oleh Ramadhiana Ikhwaningtiari 12.812.1263 Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik sampai saat ini belum dilakukan dengan maksimal oleh pemerintah, sep…
ANALISIS DAMPAK PENATAAN KELEMBAGAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Lampung) ABSTRAK Oleh : METTY RUTHNA SARI Proses penyusunan hasil Analisis Dampak Penataan Kelembagaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah melalui prosedur pengumpulan data PNS, serta identifikasi…
Disadari atau tidak, aktivitas politik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Oleh karena itu, sebutan zoon politicon pun lekat atau disematkan kepada manusia. Sebagai zoon politicon, manusia telah berkembang dan dipelajari oleh berbagai kalangan baik secara fromal maupun informal. Buku ini memperkenalkan kepada pembaca ihwal ilmu politik. Sebagai buku yang ditujukan u…
PENGELOLAAN ASET DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Pada Desa Berasan Makmur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji) ABSTRAK Oleh : Entis Sutisna Pengelolaan kekayaan milik Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penila…