Ditapis dengan
(HUKUM) Negara Hukum dalam Keadaan Pengecualian
Indonesia adalah Negara yang berlandaskan hukum.setiap warga negaranya sama dihadapan hukum.akan tetapi,fakta dilapangan seiring terjadi penegakan hukum tersebut tidak berlaku.hal ini disebabkan karena banyak factor yang mengakibatkan hukum tidak dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan,sehingga perlu kerja sama seluruh komponen rakyat Indonesia untuk menegakkan supremasi hukum…
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 978-979-007-500-9
- Deskripsi Fisik
- xvii,184 hlm.;15x21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 342.58 WIL n
(Tesis) Analisis Persyaratan dan Prosedur Pemekaran Daerah Menurut Undang-Und…
Analisis Persyaratan dan Prosedur Pemekaran Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Pada Kabupaten Lampung Tengah) Oleh : ROZALI 14.12.27.148 Pemekaran daerah menjadi fenomena yang berkelanjutan sejak awal era reformasi sampai dengan sekarang. Kabupaten Lampung Tengah yang telah dimekarkan menjadi Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro,saat ini …
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xv,158 Hal,21x29.7 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Roz a
(Teisis) Implementasi Pasal 5 Huruf C Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasio…
IMPLEMENTASI PASAL 5 HURUF C PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2013 DALAM PENETAPAN HAK PAKAI ATAS TANAH BADAN USAHA (Studi Di Badan Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan) Oleh : Riko Aritama Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xv,95Hal,21x29.7 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Rik i
(Tesis) Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksa…
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG PELAKSANAAN WAJIB LAPOR PECANDU NARKOTIKA (Studi di Kabupaten Lampung Selatan) Oleh I WAYAN SUARTHA ANTARA NPM. 14.12.27.079 Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika saat ini sudah sangat memprihatinkan dan mengancam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya penanggulangan masalah narkotika, harus dilaksanakan …
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xvi,82 Hal,21x29.7 cm
- Judul Seri
- Implementasi
- No. Panggil
- REF 340 Way i
(Tesis) Analisis Sinkronisasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 dengan…
ANALISIS SINKRONISASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2015 DENGAN PERATURAN DAERAH LAMPUNG NOMOR 14 TAHUN 2014 TERHADAP PENGGUNAAN PERAIRAN TERMINAL KHUSUS DAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI (Studi di kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang) ABSTRAK Oleh : MULYADI NPM : 14.12.27.117 Perairan di dalam Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Panjang sebagai sal…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xiii,83 Hal,21x29.7 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Mul a
(Tesis) Implementasi Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 21 Tahun 2014 Tenta…
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG TUGAS, FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KEBUPATEN, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAN STAF AHLI BUPATI (Studi Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kabupaten Lampung Barat) ABSTRAK Oleh ANSORI 14.12.27.023 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xvi,106 Hal,21x29.7 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Ans
(Tesis) Analisis Sinkronisasi Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Dalam N…
ANALISIS SINKRONISASI IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 111 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 113 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran) ABSTRAK Oleh ANNIS PURNAWATININGSIH Peraturan di desa adalah peraturan yang meliputi peraturan desa, pera…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xvi,87Hal,21x29.7 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 ann a
(Tesis) Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Jo Peraturan…
IMPLEMENTASI PASAL 7 PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 JO PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah) ABSTRAK Oleh Zainuddin Fenomena yang terjadi saat ini di Kabupaten Lampung Tengah dengan adanya penambahngan diberbagai wilayah berdampak pada kerusakan lingkungan (ekosistem) dan menurunkan pendapata…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xiii,98 Hal,21x29.7 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Zai i
(Tesis) Analisis Putusan Perkara Nomor : 0896/Pdt.G/2014/PA.Tnk Tentang Perce…
ANALISIS PUTUSAN PERKARA NOMOR: 0896/PDT.G/2014/PA.TNK TENTANG PERCERAIAN DENGAN ALASAN POLIGAMI (Studi Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang) ABSTRAK Oleh Jamilah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak secara langsung disebutkan alasan yang dapat dijadikan istri untuk melakukan cerai gugat adalah karena adanya tindak kekerasan suami terhadap istri dalam rumah tangga, nam…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xiii,72 Hal,21x29.7 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Jam a
(Tesis) Analisis Yuridis Normatif Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Persel…
ANALISIS YURIDIS NORMATIF PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015 (Putusan Nomor: 69/PHP.KOT-XIV/2016) Abstrak Oleh : ABD. KODRAT S Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bebas dan adil merupakan salah satu indikator procedural bagi ada tidaknya demokrasi disuatu Negara. Bagai…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xi,114 Hal,21x29.7 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Kod a
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah