ANALISIS SINKRONISASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2015 DENGAN PERATURAN DAERAH LAMPUNG NOMOR 14 TAHUN 2014 TERHADAP PENGGUNAAN PERAIRAN TERMINAL KHUSUS DAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI (Studi di kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang) ABSTRAK Oleh : MULYADI NPM : 14.12.27.117 Perairan di dalam Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Panjang sebagai sal…
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG TUGAS, FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KEBUPATEN, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAN STAF AHLI BUPATI (Studi Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kabupaten Lampung Barat) ABSTRAK Oleh ANSORI 14.12.27.023 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR…
ANALISIS SINKRONISASI IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 111 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 113 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran) ABSTRAK Oleh ANNIS PURNAWATININGSIH Peraturan di desa adalah peraturan yang meliputi peraturan desa, pera…
IMPLEMENTASI PASAL 7 PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 JO PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah) ABSTRAK Oleh Zainuddin Fenomena yang terjadi saat ini di Kabupaten Lampung Tengah dengan adanya penambahngan diberbagai wilayah berdampak pada kerusakan lingkungan (ekosistem) dan menurunkan pendapata…
ANALISIS PUTUSAN PERKARA NOMOR: 0896/PDT.G/2014/PA.TNK TENTANG PERCERAIAN DENGAN ALASAN POLIGAMI (Studi Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang) ABSTRAK Oleh Jamilah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak secara langsung disebutkan alasan yang dapat dijadikan istri untuk melakukan cerai gugat adalah karena adanya tindak kekerasan suami terhadap istri dalam rumah tangga, nam…
ANALISIS YURIDIS NORMATIF PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015 (Putusan Nomor: 69/PHP.KOT-XIV/2016) Abstrak Oleh : ABD. KODRAT S Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bebas dan adil merupakan salah satu indikator procedural bagi ada tidaknya demokrasi disuatu Negara. Bagai…
Implementasi Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (Studi Desa Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah Oleh : VIVIT AYU LESTARI 14.12.27.188 Bantuan langsung Tunaiadalah jenis biaya perlindungan sosial dengan sistem cash transfer yang disediakan pemerintah sebagai kompensasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak untuk m…
SINKRONISASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2011-2030 TERHADAP PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PELAKSANAAN PENATAAN TAMAN KOTA DI KOTA BANDAR LAMPUNG ABSTRAK Oleh : MEILIYANA ZA 14.12.27.108 Sinkronisasi mer…
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 Oleh ELIYANI 14.12.27.054 Tahun 2016 Peraturan Daerah dibatalkan sebanyak 3.143 oleh Pemerintah dengan klasifikasi Peraturan Daerah yang dibatalkan memenuhi unsur menghambat proses perizinan dan investasi, Peraturan Daerah yang menghambat kemudahan berusa…
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG LARANGAN PERBUATAN ASUSILA DAN TUNA SUSILA DI WILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT Abstrak Oleh : M. CHERI SOPIAN NPM : 14.12.27.102 Menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Larangan Perbuatan Asusila dan Tuna Susila di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat menyatakan bahwa yang dimaksud perbuatan prost…