Ditapis dengan
(Tesis) Implementasi Pasal 64 Ayat 1 Peraturamn Dewan Perwakilan Rakyat Daera…
IMPLEMENTASI PASAL 64 AYAT 1 PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN LAMPUNG TIMUR (Studi di DPRD Kabupaten Lampung Timur) Abstrak Oleh : LUKAS PARULIANTUA HASIHOLAN NPM : 14.12.27.100 Tugas dan wewenang DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi cukup penting terutama untuk mewakili hak-hak rakyat …
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xvi,95Hal,21x29.7 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Luk i
(Teisis) Implementasi Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tenta…
IMPLEMENTASI PASAL 12 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) (Studi Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Barat) OLEH MUHAMMAD ZINNUR NPM. 14.12.27.116 Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya masih satu tingkat di bawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dinaikkan pangkat…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xv,114 Hal,21x29.7 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Muh i
(Tesis) Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Memperdagangkan Barang Yang Tidak …
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU MEMPERDAGANGKAN BARANG YANG TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG TELEKOMUNIKASI DAN UNDNAG-UNDNAG PERLINDUNGAN KONSUMEN Oleh : MUHAMMAD YANI Bahwa peredaran handphone yang diduga palsu semakin marak terjadi di Bandar Lampung adanya beberapa tempat perbelanjaan yang menawarkan dan menjual berbagai macam Handphone yang diduga palsu dengan beragam harga yang sang…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- x,134Hlm,21x29 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Muh a
(Tesis) Implementasi Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tent…
IMPLEMENTASI PASAL 20 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA PELAYANAN PUBLIK MELALUI STANDAR PELAYANAN (Studi di Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung) ABSTRAK Oleh Ramadhiana Ikhwaningtiari 12.812.1263 Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik sampai saat ini belum dilakukan dengan maksimal oleh pemerintah, sep…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- x,81 Hlm,21x29 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Ram i
(Tesis) Analisis Dampak Penataan Kelembagaan Berdasarkan Undang-undang Nomor …
ANALISIS DAMPAK PENATAAN KELEMBAGAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Lampung) ABSTRAK Oleh : METTY RUTHNA SARI Proses penyusunan hasil Analisis Dampak Penataan Kelembagaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah melalui prosedur pengumpulan data PNS, serta identifikasi…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xii,105 Hlm,21x29 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Met a
(ADM NEGARA) Pengantar Ilmu Politik
Disadari atau tidak, aktivitas politik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Oleh karena itu, sebutan zoon politicon pun lekat atau disematkan kepada manusia. Sebagai zoon politicon, manusia telah berkembang dan dipelajari oleh berbagai kalangan baik secara fromal maupun informal. Buku ini memperkenalkan kepada pembaca ihwal ilmu politik. Sebagai buku yang ditujukan u…
- Edisi
- Edisi 2
- ISBN/ISSN
- 978-602-425-151-2
- Deskripsi Fisik
- 206 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 320 YUS p
(Tesis) Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Te…
PENGELOLAAN ASET DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Pada Desa Berasan Makmur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji) ABSTRAK Oleh : Entis Sutisna Pengelolaan kekayaan milik Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penila…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xv,102 hal,21.5x297 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Ent p 00044
(ADM NEGARA) Komunikasi Pemerintah : filosofi Konsep dan aplikasi
Seperti komunikasi umumnya, komunikasi pemerintahan menunjukkan proses pengiriman dan penerimaan pesan (messages) dari satu pihak kepada pihak lain melalui cara dan saluran tertentu, dengan harapan terjadi perubahan perilaku sesuai dengan pesan yang di terima, komunikasi pemerintahan merupakan hasil dari rumit, yang meliputi kognisi (thinking) dan perilaku (doing). Pemahaman tentang elemen-elem…
- Edisi
- Edisi 1 Cetakan 1
- ISBN/ISSN
- 978-979-076-585-6
- Deskripsi Fisik
- 274 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 302.4 YUS k
(Teisis) Analisis Fungsi Pengawasan Komisi II DPRD Kota Metro diBidang Pendid…
ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN KOMISI II DPRD KOTA METRO DI BIDANG PENDIDIKAN (Studi pada DPRD Kota Metro) OLEH YUKI AGUSTIAN Setiap daerah otonom diwajibkan untuk meningkatkan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu diantaranya adalah pelayanan dasar dibidang pendidikan. Guna tercapainya keberhasilan p…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xiii,95 Hal,21x29.7 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Yuk a
(Tesis) Analisis Restrukturnisasi Organisasi Perangkat Daerah Menurut Peratur…
ANALISIS RESTRUKTURISASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAHAN NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat) ABSTRAK Oleh RIANI PURWANINGSIH Nilai Variabel Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 adalah sebesar 71 (termasuk besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai lebih dari 70). Hal ini terdapat peni…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xvi,119 Hal,21x29.7 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Ria a
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah