Ditapis dengan
(ADM NEGARA) Komunikasi Pemerintah : filosofi Konsep dan aplikasi
Seperti komunikasi umumnya, komunikasi pemerintahan menunjukkan proses pengiriman dan penerimaan pesan (messages) dari satu pihak kepada pihak lain melalui cara dan saluran tertentu, dengan harapan terjadi perubahan perilaku sesuai dengan pesan yang di terima, komunikasi pemerintahan merupakan hasil dari rumit, yang meliputi kognisi (thinking) dan perilaku (doing). Pemahaman tentang elemen-elem…
- Edisi
- Edisi 1 Cetakan 1
- ISBN/ISSN
- 978-979-076-585-6
- Deskripsi Fisik
- 274 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 302.4 YUS k
(Teisis) Analisis Fungsi Pengawasan Komisi II DPRD Kota Metro diBidang Pendid…
ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN KOMISI II DPRD KOTA METRO DI BIDANG PENDIDIKAN (Studi pada DPRD Kota Metro) OLEH YUKI AGUSTIAN Setiap daerah otonom diwajibkan untuk meningkatkan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu diantaranya adalah pelayanan dasar dibidang pendidikan. Guna tercapainya keberhasilan p…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xiii,95 Hal,21x29.7 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Yuk a
(Tesis) Analisis Restrukturnisasi Organisasi Perangkat Daerah Menurut Peratur…
ANALISIS RESTRUKTURISASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAHAN NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat) ABSTRAK Oleh RIANI PURWANINGSIH Nilai Variabel Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 adalah sebesar 71 (termasuk besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai lebih dari 70). Hal ini terdapat peni…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xvi,119 Hal,21x29.7 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Ria a
(Teisis) Analisis Kebijakan Pengadilan Agama Indramayu Dalam Penaganan Sengke…
ANALISIS KEBIJAKAN PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU DALAM PENANGANAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012 TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PERKARA PERBANKAN SYARIAH Abstrak Kewenangan baru yang merupakan perluasan kewenangan peradilan agama yang telah ada yaitu menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Undang-…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xiii,107 Hal,21x29.7 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Ilh a
(Teisis) Implementasi Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor …
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NOMOR 07 TAHUN 2014 TENTANG SERTIFIKASI USAHA PERHOTELAN (Studi di Kota Bandar Lampung) Oleh : ARLINA Sertifikasi hotel sangat penting karena berkaitan dengan pemenuhan standar usaha hotel. Standar usaha hotel mencakup produk, pelayanan, dan pengelolaan. Namun hal tersebut tidak direspon secara positif oleh semua pelaku usaha hot…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xvi,115 Hal,21x29.7 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Arl i
(Tesis) Implementasi Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2016 Tentan…
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERAN BAGIAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH DALAM MEMPERSIAPKAN ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS SEKRETARIS DAERAH (Studi Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur) Oleh : Maria Ulfa Bagian Protokol dan Kehumasan Kabupaten Lampung Timur mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan penyelenggaraan protokoler dan administr…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xvi,97 Hal,21x29.7 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Mar i
(Tesis) Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Suami T…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan Nomor 1005/Pid.B/2015/PN.Tjk) ABSTRAK Oleh MUHAMAD ZAINURI NPM : 14.12.28.067 Saat ini kekerasan dalam rumah tangga adalah sangat marak dilakukan di masyarakat, untuk itu adalah Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Pengh…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xii,83 Hal,21x29 Cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Muh a
(Tesis) Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Izin Lingkunga…
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG IZIN LINGKUNGAN TERHADAP PEMBUATAN DOKUMEN AMDAL (Studi Di Kabupaten Tulang Bawang) ABSTRAK Oleh AKHMAD TANTOWI Fakta sosial yang terjadi Di Kabupaten Tulang Bawang, ada beberapa perusahaan yang telah berdiri dan memiliki izin namun belum memberikan perhatian terhadap Amdal sehingga terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xvi,107 Hal,21x29 Cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Akh i
(Tesis) Implementasi Pasal 4 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik I…
IMPLEMENTASI PASAL 4 PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NO. 0059 TAHUN 2013 TENTANG PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN PEMUDA DI LINGKUNGAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TULANG BAWANG ABSTRAK Oleh I MADE ADI ANGGARA 14.12.26.028 Kebijakan merupakan salah satu produk pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan ditetapkan agar tugas pelayanan yang di…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xiii,111 Hlm,21x29 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Mad
(Tesis) Implementasi Pasal 3 Permendagri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman …
IMPLEMENTASI PASAL 3 PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN IZIN GANGGUAN DI DAERAH (Studi di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Bandar Lampung) Oleh Banie Mahardhika Ciptahayuna Mendagri pada tahun 2016 mengeluarkan peraturan baru merevisi Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 dengan mengeluarkan Permendagri Nomor 22 Tahun 2016 yang intinya menyederhanakan syara…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xiii,110 Hlm,21x29 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Ban i
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah