ANALISIS KEBIJAKAN PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU DALAM PENANGANAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012 TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PERKARA PERBANKAN SYARIAH Abstrak Kewenangan baru yang merupakan perluasan kewenangan peradilan agama yang telah ada yaitu menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Undang-…
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NOMOR 07 TAHUN 2014 TENTANG SERTIFIKASI USAHA PERHOTELAN (Studi di Kota Bandar Lampung) Oleh : ARLINA Sertifikasi hotel sangat penting karena berkaitan dengan pemenuhan standar usaha hotel. Standar usaha hotel mencakup produk, pelayanan, dan pengelolaan. Namun hal tersebut tidak direspon secara positif oleh semua pelaku usaha hot…
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERAN BAGIAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH DALAM MEMPERSIAPKAN ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS SEKRETARIS DAERAH (Studi Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur) Oleh : Maria Ulfa Bagian Protokol dan Kehumasan Kabupaten Lampung Timur mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan penyelenggaraan protokoler dan administr…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan Nomor 1005/Pid.B/2015/PN.Tjk) ABSTRAK Oleh MUHAMAD ZAINURI NPM : 14.12.28.067 Saat ini kekerasan dalam rumah tangga adalah sangat marak dilakukan di masyarakat, untuk itu adalah Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Pengh…
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG IZIN LINGKUNGAN TERHADAP PEMBUATAN DOKUMEN AMDAL (Studi Di Kabupaten Tulang Bawang) ABSTRAK Oleh AKHMAD TANTOWI Fakta sosial yang terjadi Di Kabupaten Tulang Bawang, ada beberapa perusahaan yang telah berdiri dan memiliki izin namun belum memberikan perhatian terhadap Amdal sehingga terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup…
IMPLEMENTASI PASAL 4 PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NO. 0059 TAHUN 2013 TENTANG PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN PEMUDA DI LINGKUNGAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TULANG BAWANG ABSTRAK Oleh I MADE ADI ANGGARA 14.12.26.028 Kebijakan merupakan salah satu produk pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan ditetapkan agar tugas pelayanan yang di…
IMPLEMENTASI PASAL 3 PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN IZIN GANGGUAN DI DAERAH (Studi di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Bandar Lampung) Oleh Banie Mahardhika Ciptahayuna Mendagri pada tahun 2016 mengeluarkan peraturan baru merevisi Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 dengan mengeluarkan Permendagri Nomor 22 Tahun 2016 yang intinya menyederhanakan syara…
IMPLEMENTASI PASAL 116 UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009 DALAM EKSEKUSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MENGENAI UANG PAKSA (Studi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung) Oleh : LOLA LINTA 14.12.28.052 Kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara merupakan syarat formal dari suatu Negara hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pasal 116 di…
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NO.18 TAHUN 2014 TENTANG WAJIB BELAJAR 12 TAHUN (Studi di Kabupaten Tulang Bawang Barat) Oleh ANDIKA DAHMA SANTOSA 14.12.28.012 Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin tersedianya biaya operasional pendidikan menengah penyelenggara program wajib belajar 12 (dua belas) Tahun. Dengan adanya pemberian bantuan bea siswa dan biaya …
ANALISIS KOORDINASI ANTARA RUTAN KLAS II B MENGGALA DENGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) DALAM RANGKA PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI RUTAN KLAS II B MENGGALA ABSTRAK Oleh FERDIKA CANRA 15.12.29.006 Pelaksanaan koordinasi antara Rutan Klas II B Menggala dengan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di Rutan Klas II B Menggala masih belum maksimal…