ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMILU CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 (Studi Putusan Nomor 90/Pid.B/2014/PT.TJK) ABSTRAK Oleh : RONA APRI MELI Pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sering terindikasi terjadi kecurangan seperti dalam pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nom…
DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API SECARA ILEGAL (Studi Putusan Nomor: 121/Pid.B/2011/PN.Mgl dan 237/Pid.B/2014/PN.Mgl) Oleh JONI TRI MARDIANTO Hakim sebagai penegak hukum seharusnya dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kepemilikan senjata api secara ilegal tidak membuat disparitas dengan memberikan pidana yang berbeda terhadap tindak pid…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DI KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG (Studi Putusan Nomor : 32/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Tjk) Oleh : YUDI YUSNANDI 14.12.27.181 Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), sehingga dalam memberantasnya juga diperlukan lembaga yang luar biasa (extra ordinary …
IMPLEMENTASI KOORDINASI ANTARA DIREKTORAT NARKOBA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG DENGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I BANDAR LAMPUNG DALAM OPTIMALISASI PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH WARGA BINAAN ABSTRAK Oleh SUHERMAN 14.12.27.132 Pada era sekarang ini peredaran narkotika tidak hanya melibatkan masyarakat, melainkan melibatkan jaringan oleh warga dalam status narapidana di Lembaga…
DISPARITAS PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN KENDARAAN DINAS DI KABUPATEN PESAWARAN (Studi Putusan Nomor: 26/Pid.TPK/2013/PN.TK dan 2319K/Pid.Sus/2013) Oleh MUHAMMAD REYNALDY F. Setiap pelaku tindak pidana korupsi harus dipidana maksimal dan menerapkan hukuman sesuai dengan kesalahan yang dilakukan serta tidak menimbulkan adanya diparitas pidana yang melakukan tindak pi…
ANALISIS PENGAWASAN DANA BANTUAN PROGRAM NASIONAL PEMBANGUNAN MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN YANG BERAKIBAT TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor : 56/PID.Sus.TPK/2015/PN.Tjk) Oleh EDI YULIANTO 14.12.28.119 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan adalah pengelolaan simpan pinjam pe…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PUPUK BERSUBSIDI DI LAMPUNG BARAT (Studi Putusan Nomor: 59/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjk) Oleh WILLIYAM KARYA PERMATA Pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi agar tepat sasaran disertai dengan pengawasan oleh Komisi Pengawas Pupuk bersubsidi, sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor: 59/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjk. Permasalahan penelitian: (1)…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SENGAJA DENGAN SADAR KEMUNGKINAN (DOLUS EVENTUALIS) (Studi Putusan No. 186/Pid/B/2016/PN.GNS) Oleh : FERDI ARDIANSYAH 14.12.28.036 Pembunuhan merupakan kejahatan yang sangat berat dan cukup mendaat perhatian di dalam kalangan masyarakat. Berita di surat kabar, majalah dan surat kabar online sudah mulai sering memberitakan terjad…
ANALISIS HASIL PENELITIAN KEMASYARAKATAN BALAI PEMASYARAKATAN SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA SECARA DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA (Studi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Tanjung Karang) Oleh TEJOWATI SUHARTINI 14.12.28.108 Pembuatan Laporan Hasil Penelitian Masyarakat (LITMAS) dilaksanakan berdasarkan pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang …
ANALISIS ASAS LEX SPECIALIS TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG DIDAKWA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KUHPIDANA (Studi Perkara Nomor. 97/Pid.B/2014/PN.TK di Pengadilan Negeri Tanjung Karang) ABSTRAK Oleh YOFFI KURNIAWAN NPM 14.12.28 121 Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak, menghilangkan nyawa orang lain. Perbeda…